Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
GERAKAN penggalangan dana masyarakat untuk alasan perkara sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan sejumlah paslon di Kalimantan Selatan mendapat banyak sorotan. Kepala Polda Kalsel, Irjen Rikwanto, menegaskan sengketa Pilkada di MK tidak mengeluarkan biaya. Kapolda mengingatkan agar sengketa hasil Pilkada dapat dilakukan secara bijak.
"Jangan libatkan masyarakat, sehingga masyarakat tenang, karena yang terpilih merupakan pilihan masyarakat Kalsel juga," ujar Rikwanto, Sabtu (19/12).
Hal senada juga dikemukakan Danrem 101/Antasari, Brigjen Firmansyah. Menurutnya proses penghitungan suara pilkada sudah selesai dan pada suatu pesta demokrasi pasti ada yang menang dan kalah. Danrem menekankan agar kedua pihak berbesar hati dan menahan diri.
"Mari kita sikapi bahwa kita semua bersaudara. Selanjutnya, bagaimana kita membangun daerah sesuai visi misi yang disampaikan pada saat kampanye," ujarnya.
Bagi pihak yang kalah, diharapkan untuk legowo. Jika terdapat pihak yang masih merasa kurang puas menerima hasil Pilkada dipersilahkan menempuh mekanisme sesuai aturan.
"Silahkan kumpulkan bukti dan bersengketa di MK, namun imbauan kami jangan libatkan lagi masyarakat Kalsel. Kewajiban masyarakat sudah dilaksanakan, mereka punya hak pilih hak politik dan sudah digunakan 9 Desember lalu. Cukup elit politik saja yang berseteru jangan buat situasi yang dapat menimbulkan riak," tambahnya.
Sebelumnya kubu Denny Indrayana- Difriadi Darjat, paslon nomor 02 yang kalah suara pada Pilgub berdasarkan pleno rekapitulasi KPUD Kalsel, melakukan penggalangan dana masyarakat (donasi) yang diberi nama Donasi Rp5000 'Selamatkan Banua Kita. Gerakan ini mendapat dukungan masyarakat luas dengan jumlah dana terkumpul mencapai puluhan juta rupiah.
baca juga: Tiga Hasil Pilkada di Kalsel Digugat ke MK
Gerakan donasi serupa juga digalang paslon non parpol pada Pilkada Kabupaten Kotabaru, Burhanuddin-Bahrudin (2BHD) untuk membantu amunisi sengketa di MK. Pada Pilkada Kotabaru paslon petahana Sayed Jafar-Andi Rudi Latif (SJA-ARUL) yang didukung hampir semua parpol hanya unggul tipis. (OL-3)
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyegel lahan milik perusahaan perkebunan sawit PT Sentosa Swadaya Mineral (SSM) di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel)
POLDA Kalimantan Selatan (Kalsel) menerbitkan maklumat larangan membakar lahan bagi masyarakat dan korporasi, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah tersebut.
Koperasi tersebut antara lain di Kota Banjarmasin yaitu Kelurahan Telawang, Basirih, dan Kuin Cerucuk dan satu koperasi dari Kabupaten Banjar, Kelurahan Indra Sari.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam arahannya Muhidin berharap pasangan Lisa-Wartono mampu mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan baik, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.
SEKOLAH Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan segera beroperasi. Sebanyak 225 calon siswa berhasil lolos seleksi sekolah rakyat untuk jenjang SMP dan SMA
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved