Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
GERAKAN penggalangan dana masyarakat untuk alasan perkara sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan sejumlah paslon di Kalimantan Selatan mendapat banyak sorotan. Kepala Polda Kalsel, Irjen Rikwanto, menegaskan sengketa Pilkada di MK tidak mengeluarkan biaya. Kapolda mengingatkan agar sengketa hasil Pilkada dapat dilakukan secara bijak.
"Jangan libatkan masyarakat, sehingga masyarakat tenang, karena yang terpilih merupakan pilihan masyarakat Kalsel juga," ujar Rikwanto, Sabtu (19/12).
Hal senada juga dikemukakan Danrem 101/Antasari, Brigjen Firmansyah. Menurutnya proses penghitungan suara pilkada sudah selesai dan pada suatu pesta demokrasi pasti ada yang menang dan kalah. Danrem menekankan agar kedua pihak berbesar hati dan menahan diri.
"Mari kita sikapi bahwa kita semua bersaudara. Selanjutnya, bagaimana kita membangun daerah sesuai visi misi yang disampaikan pada saat kampanye," ujarnya.
Bagi pihak yang kalah, diharapkan untuk legowo. Jika terdapat pihak yang masih merasa kurang puas menerima hasil Pilkada dipersilahkan menempuh mekanisme sesuai aturan.
"Silahkan kumpulkan bukti dan bersengketa di MK, namun imbauan kami jangan libatkan lagi masyarakat Kalsel. Kewajiban masyarakat sudah dilaksanakan, mereka punya hak pilih hak politik dan sudah digunakan 9 Desember lalu. Cukup elit politik saja yang berseteru jangan buat situasi yang dapat menimbulkan riak," tambahnya.
Sebelumnya kubu Denny Indrayana- Difriadi Darjat, paslon nomor 02 yang kalah suara pada Pilgub berdasarkan pleno rekapitulasi KPUD Kalsel, melakukan penggalangan dana masyarakat (donasi) yang diberi nama Donasi Rp5000 'Selamatkan Banua Kita. Gerakan ini mendapat dukungan masyarakat luas dengan jumlah dana terkumpul mencapai puluhan juta rupiah.
baca juga: Tiga Hasil Pilkada di Kalsel Digugat ke MK
Gerakan donasi serupa juga digalang paslon non parpol pada Pilkada Kabupaten Kotabaru, Burhanuddin-Bahrudin (2BHD) untuk membantu amunisi sengketa di MK. Pada Pilkada Kotabaru paslon petahana Sayed Jafar-Andi Rudi Latif (SJA-ARUL) yang didukung hampir semua parpol hanya unggul tipis. (OL-3)
DI tangan Gubernur Sahbirin Noor ada angin perubahan yang diembuskan
HUTAN tidak hanya kayu. Para petani di pinggiran hutan di Kalimantan Selatan sudah membuktikannya
PROGRAM Revolusi Hijau tidak fokus pada satu soal. Selain penanaman pohon sebagai sebuah gerakan massal
PEGUNUNGAN Meratus merupakan gugusan gunung yang memanjang dari selatan ke utara melintasi 10 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan
MENYAMBUT tibanya bulan suci Ramadan 1445 H, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menggelar Ramadhan Cake Fair (Pasar Wadai).
Dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 75 pendakian puncak Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan ditiadakan karena pandemi covid-19.
Menurut Satgas Penanganan Covid-19, hingga pekan ini jumlah kasus positif sudah menyentuh angka 200 ribu, atau sebanyak 196.989 orang dinyatakan positif terinfeksi oleh virus korona.
Larangan dan pembatasan di Pilkada 2020 menurunkan risiko penularan covid-19 hingga 75%.
Perlu pengaturan lebih eksplisit tentang kedatangan pemilih pada hari pemilihan dan setting protokol covid di luar TPS serta manajemennya
Berdasarkan catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, tidak kurang dari 243 bapaslon ditemukan melanggar. Jumlah itu mencakup sepertiga dari total 735 bapaslon.
Tiga kali melanggar protokol kesehatan, jika kontestan itu terpilih, pelantikan yang bersangkutan ditunda 6 bulan untuk disekolahkan dalam jaringan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menyatakan ada sembilan perbedaan dalam pemungutan suara di Pilkada 2020
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved