Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
PELAKSANAAN Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan ditengarai ada kecurangan sehingga merugikan pasangan calon Denny Indrayana-Difriadi Darjat (H2D). Indikasi kecurangan berdasarkan data terakhir SiRekap KPU Kalsel perolehan suara Pilgub Kalsel. Hal ini dikemukakan Denny Indrayana dalam surat terbuka yang disampaikannya menyikapi kondisi terkini proses penghitungan suara Pilgub Kalsel.
"Penghitungan sudah dilakukan, kita mendengar dan melihat berbagai bukti dan indikasi kecurangan yang nyata di depan mata," tegas Denny Indrayana, Rabu (16/12).
Hal ini didasarkan pada temuan perolehan suara paslon H2D nol di sejumlah TPS, kasus kertas suara yang telah dicoblos, data perolehan suara H2D pada siREKAP dikurangi, amplop-amplop serangan fajar, dan berbagai bentuk kecurangan lain.
"Sekarang kita sampai pada tahapan akhir perhitungan suara. Apapun ujung kalkulasi KPU, kita sudah menunjukkan bahwa kita layak menang. Karena, kita telah mengalahkan daulat uang, kita memenangkan daulat rakyat. Kita perlihatkan kepada Banua, kepada Indonesia, kepada dunia bahwa kejujuran masih ada dan bisa mewarnai pemilihan Gubernur di Kalsel," tuturnya.
Dalam surat terbuka yang dirilis Rabu (16/12) malam tersebut pasangan Denny Indrayana-Difriadi Darjat juga menyoroti adanya aksi penyebaran berbagai foto, video dan fitnah, bahwa H2D akan mengalah dan akan bernegosiasi.
"Sekali lagi kami tegaskan, kita semua tidak akan bernegosiasi. Kita tidak akan menggadaikan harga diri demi lembaran uang. Integritas kita adalah harga mati yang tidak diperjualbelikan," ucapnya.
baca juga: Istri Bupati Azwar Anas Menang di Pilkada Banyuwangi
Sementara Ketua Bapilu Partai Golkar Kalsel, yang merupakan partai pengusung paslon petahana Sahbirin Noor-Muhidin, Sufian HK menegaskan pihaknya menghargai apapun keputusan KPU. "Rekapitulasi suara Pilgub akan dimulai Kamis (17/12) hari ini. Kami sudah punya data pleno di kabupaten/kota, misalkan nanti ada celah dilaporkan ke MK kami menghargai, sebab di MK sudah ranah penyelenggara bukan paslon," tegasnya.
Sufian menyatakan sudah saatnya semua pihak menjaga kedamaian bagi daerah. Pasalnya jelang pencoblosan Pilkada kedua paslon ikut membuat pernyataan di Polda Kalsel tentang kampanye damai dan siap menang atau kalah. Berdasar hal tersebut, lanjutnya, siapapun yang kalah sepatutnya legowo dan tidak menyeret hal yang lebih jauh. (OL-3)
Koperasi tersebut antara lain di Kota Banjarmasin yaitu Kelurahan Telawang, Basirih, dan Kuin Cerucuk dan satu koperasi dari Kabupaten Banjar, Kelurahan Indra Sari.
KELANGKAAN dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg (gas melon) di sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Dalam arahannya Muhidin berharap pasangan Lisa-Wartono mampu mengemban amanah dan menjalankan tugas dengan baik, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru.
SEKOLAH Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan segera beroperasi. Sebanyak 225 calon siswa berhasil lolos seleksi sekolah rakyat untuk jenjang SMP dan SMA
Data Kementerian UMKM mencatat hingga pertengahan Juni 2025 total penyaluran KUR di wilayah Kalimantan sebesar Rp7,64 trilliun.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong masuknya investasi hijau (green investment) sebagai pengganti investasi sektor pertambangan.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved