Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANAAN Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Selatan ditengarai ada kecurangan sehingga merugikan pasangan calon Denny Indrayana-Difriadi Darjat (H2D). Indikasi kecurangan berdasarkan data terakhir SiRekap KPU Kalsel perolehan suara Pilgub Kalsel. Hal ini dikemukakan Denny Indrayana dalam surat terbuka yang disampaikannya menyikapi kondisi terkini proses penghitungan suara Pilgub Kalsel.
"Penghitungan sudah dilakukan, kita mendengar dan melihat berbagai bukti dan indikasi kecurangan yang nyata di depan mata," tegas Denny Indrayana, Rabu (16/12).
Hal ini didasarkan pada temuan perolehan suara paslon H2D nol di sejumlah TPS, kasus kertas suara yang telah dicoblos, data perolehan suara H2D pada siREKAP dikurangi, amplop-amplop serangan fajar, dan berbagai bentuk kecurangan lain.
"Sekarang kita sampai pada tahapan akhir perhitungan suara. Apapun ujung kalkulasi KPU, kita sudah menunjukkan bahwa kita layak menang. Karena, kita telah mengalahkan daulat uang, kita memenangkan daulat rakyat. Kita perlihatkan kepada Banua, kepada Indonesia, kepada dunia bahwa kejujuran masih ada dan bisa mewarnai pemilihan Gubernur di Kalsel," tuturnya.
Dalam surat terbuka yang dirilis Rabu (16/12) malam tersebut pasangan Denny Indrayana-Difriadi Darjat juga menyoroti adanya aksi penyebaran berbagai foto, video dan fitnah, bahwa H2D akan mengalah dan akan bernegosiasi.
"Sekali lagi kami tegaskan, kita semua tidak akan bernegosiasi. Kita tidak akan menggadaikan harga diri demi lembaran uang. Integritas kita adalah harga mati yang tidak diperjualbelikan," ucapnya.
baca juga: Istri Bupati Azwar Anas Menang di Pilkada Banyuwangi
Sementara Ketua Bapilu Partai Golkar Kalsel, yang merupakan partai pengusung paslon petahana Sahbirin Noor-Muhidin, Sufian HK menegaskan pihaknya menghargai apapun keputusan KPU. "Rekapitulasi suara Pilgub akan dimulai Kamis (17/12) hari ini. Kami sudah punya data pleno di kabupaten/kota, misalkan nanti ada celah dilaporkan ke MK kami menghargai, sebab di MK sudah ranah penyelenggara bukan paslon," tegasnya.
Sufian menyatakan sudah saatnya semua pihak menjaga kedamaian bagi daerah. Pasalnya jelang pencoblosan Pilkada kedua paslon ikut membuat pernyataan di Polda Kalsel tentang kampanye damai dan siap menang atau kalah. Berdasar hal tersebut, lanjutnya, siapapun yang kalah sepatutnya legowo dan tidak menyeret hal yang lebih jauh. (OL-3)
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan status kebencanaan menjadi tanggap darurat bencana hidrometeorologi menyusul semakin parahnya kondisi banjir di wilayah tersebut.
BPBD terus menggenjot langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mitigasi bencana.
Data Pusdalops BPBD Kalsel mencatat sejumlah wilayah Kalsel saat ini mengalami banjir meliputi Kabupaten Banjar, Balangan dan Hulu Sungai Utara.
(KPK) membeberkan modus dugaan pemerasan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan tiga orang jaksa di Kalsel. KPK telah menetapkan tiga tersangka
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved