Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
BERDASARKAN survei yang dirilis oleh lembaga survei Indikator, pasangan nomor 4 Nina Agustina Bachtiar-Lucky Hakim meraih suara 37,49 persen pada Pilkada Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pasangan ini diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai NasDem.
Keduanya disusul pasangan nomor urut 3 yang diusung Partai Golkar yaitu Daniel Mutaqien Syafiuddin-Taufik Hidayat yang memperoleh 29,29 persen suara. Mereka diikuti pasangan nomor urut 1 Sholihin-Ratnawati 24,58 persen dan pasangan perseorangan yaitu Toto Sucartono-Deis Handika 8,63 persen.
Calon Wakil Bupati Indramayu nomor urut 4 Lucky Hakim mengungkapkan bahwa kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat bisa menjadi pijakan. "Karena hasil hitung cepat tak jauh berbeda dengan real count," ungkap Lucky, Rabu (9/12).
Bisa dikatakan, lanjut Lucky, paslon nomor empat sudah menang. "Tapi kami tetap menghormati hasil real count," ungkap Lucky.
Lucky sendiri mengungkapkan bahwa mereka menggandeng dua lembaga survei, yaitu Indikator dan Paramater. Kedua lembaga tersebut, menurut Lucky, menggunakan metode ilmiah dalam melakukan penghitungan suara.
Ia berterima kasih kepada relawan dan partai pengusungnya, yaitu PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai NasDem, dan Perindo. Pada kesempatan yang sama Lucky mengungkapkan dirinya bersama dengan Nina Agustina akan merealisasikan janji-janji kampanye mereka. (OL-14)
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
Permohonan ini diajukan terhadap Keputusan Termohon tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB sehingga permohonan ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan
"Memang tidak mudah melacaknya (kewarganegaraan Orient) terlebih yang bersangkutan (Orient) telah memiliki KTP resmi."
PENYELENGGARAAN pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 telah terwujud.
KOMISIONER KPU Evi Novida Ginting mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Nias Selatan
Pengadu mendalilkan teradu tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dengan menerbitkan surat tentang penjelasan Pasal 102 dan menerima pendaftaran salah satu paslon bupati
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved