Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
BERDASARKAN survei yang dirilis oleh lembaga survei Indikator, pasangan nomor 4 Nina Agustina Bachtiar-Lucky Hakim meraih suara 37,49 persen pada Pilkada Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pasangan ini diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai NasDem.
Keduanya disusul pasangan nomor urut 3 yang diusung Partai Golkar yaitu Daniel Mutaqien Syafiuddin-Taufik Hidayat yang memperoleh 29,29 persen suara. Mereka diikuti pasangan nomor urut 1 Sholihin-Ratnawati 24,58 persen dan pasangan perseorangan yaitu Toto Sucartono-Deis Handika 8,63 persen.
Calon Wakil Bupati Indramayu nomor urut 4 Lucky Hakim mengungkapkan bahwa kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat bisa menjadi pijakan. "Karena hasil hitung cepat tak jauh berbeda dengan real count," ungkap Lucky, Rabu (9/12).
Bisa dikatakan, lanjut Lucky, paslon nomor empat sudah menang. "Tapi kami tetap menghormati hasil real count," ungkap Lucky.
Lucky sendiri mengungkapkan bahwa mereka menggandeng dua lembaga survei, yaitu Indikator dan Paramater. Kedua lembaga tersebut, menurut Lucky, menggunakan metode ilmiah dalam melakukan penghitungan suara.
Ia berterima kasih kepada relawan dan partai pengusungnya, yaitu PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai NasDem, dan Perindo. Pada kesempatan yang sama Lucky mengungkapkan dirinya bersama dengan Nina Agustina akan merealisasikan janji-janji kampanye mereka. (OL-14)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved