Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
LOGISTIK Pilkada serentak 9 Desember mulai didistribusikan ke lokasi TPS di desa-desa terpencil di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Pendistribusian logistik Pilkada ini mendapat pengawalan anggota TNI-Polri.
"Pendistribusian logistik Pilkada mendapat pengawalan petugas TNI-Polri termasuk ke daerah pedalaman. Kemarin sejumlah logistik didistribusikan ke beberapa desa terpencil di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah," ujar Kepala Bidang Humas Polda Kalsel, Komisaris Besar Muhammad Rifai, Senin (7/12).
Distribusi logistik Pilkada dilepas oleh Camat Batang Alai Timur serta Forkopimda Kecamatan setempat. Ada tiga TPS yang berada di desa terjauh di kaki Pegunungan Meratus yaitu Desa Aing Bantai dan Desa Juhu. Selain wilayah ini sejumlah TPS juga tersebar di daerah terpencil lain seperti di Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Ketua PPK Kecamatan Batang Alai Timur, Muhammad Ihsan distribusi ke lokasi terpencil ini harus melewati medan cukup berat dan sebagian jalurnya ditempuh dengan berjalan kaki seharian melewati hutan belantara dan sungai. Adapun jumlah pemilih di tiga TPS desa terjauh ini sebanyak 243 orang pemilih.
Kapolres Hulu Sungai Tengah, Ajun Komisaris Besar Danang Widaryanto, menambahkan bahwa perjalanan yang ditempuh petugas distribusi ke lokasi TPS desa terpencil di wilayahnya kurang lebih dua hari satu malam.
"Perjalanan untuk mencapai ke Desa Juhu dimulai dari Anak Desa Hinas Kiri (Kyu) berjalan kaki menyusuri kaki gunung meratus berjalan satu hari penuh dan harus bermalam di tengah hutan. Kemudian perjalanan dilanjutkan pagi sekali menuruni lereng pegunungan Meratus selama satu hari dan baru tiba di Desa Juhu sore hari," tuturnya.
baca juga: Seluruh Daerah Peserta Pilkada Malut Melanggar Protokol Kesehatan
Sementara tim lain dengan tujuan Desa Aing Bantai juga menempuh perjalanan dengan medan serupa. Sedangkan untuk alat komunikasi digunakan adalah pesawat telepon satelit yang dipinjam dari Pemkab Hulu Sungai Tengah dan hanya digunakan seperlunya. Benyamin Uhil, Ketua Perkumpulan Masyarakat Dayak Meratus (Kumdatus) mengapresiasi kegigihan petugas distribusi logistik Pilkada ke
lokasi TPS di daerah pedalaman Pegunungan Meratus dalam upaya pemenuhan hak masyarakat adat dayak berdemokrasi mengikuti Pilkada. (OL-3)
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan membentuk dan merekrut 50 orang relawan Komando Cadangan (Komcad) guna memperbesar dan memperkuat kemampuan TNI.
Inovasi ini bertujuan mempercepat distribusi bahan pokok ke wilayah yang mengalami kendala pasokan atau lonjakan harga signifikan.
Peristiwa terbakarnya batubara di kawasan tambang KM 171, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bukti buruknya tata kelola pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bahwa paparan dan usulan yang disampaikan oleh Anggota DPD RI Muhammad Hidayattollah menjadi catatan dan atensi bagi kementerian.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan melakukan audit lingkungan terhadap 182 perusahaan tambang dan sawit yang dinilai menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan bencana banjir
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved