Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilihan Umun (Bawaslu), Provinsi Maluku Utara mengakui selama masa kampanye Pilkada serentak calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota di delapan Kabupaten Kota, di wilayah Provinsi Maluku Utara menemukan banyak pelanggaran berupa kerumunan massa atau pelanggaran protokol kesehatan.
Ketua Bawaslu Maluku Utara, Muksin Amrin mengatakan pelanggaran protokol kesehatan covid-19 terjadi di seluruh daerah pelaksana pilkada. Dari hasil temuan itu, Bawaslu Maluku Utara telah memberikan sanksi bagi pelanggar baik sanksi tertulis maupun sanksi teguran.
"Kewenangan Bawaslu hanya memberikan sanksi tertulis dan teguran dan sudah kami lakukan. Kalau tidak mengindahkan kami teruskan ke pihak kepolisian untuk diproses dan itu juga sudah kami lakukan," kata Muksin, Senin (7/12).
baca juga: Satgas Covid-19 Palangka Raya Bubarkan Pesta Langgar Prokes
Sementara itu Polda Maluku akan menidak paslon maupun masyarakat yang terbukti melanggar protokol kesehatan. Kabid Humas Polda Maluku Utara, AKBP Adip Rojikan mengatakan saat ini Polres Kabupaten Kepulauan Sula masih melakukan penyidikan kasus pelanggaran protokol kesehatan pada acara ibadah Natal dengan menghadirkan artis dangdut di Desa Minton, Kecamatan Taliabu Utara, Jumat (4/12).
"Saat ini Polres Kepulauan Sula sedang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak penyelenggara dan penanggung jawab kegiatan," kata Adip Rojikan.
Pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, agar selalu menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 dan pada setiap tahapan Pilkada Tahun 2020.
"Polri akan menindak dengan tegas apabila ada masyarakat yang tetap melanggar protokol kesehatan dengan membuat kegiatan yang mengakibatkan kerumunan massa," tambahnya. (OL-3)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penyelesaian harus dilakukan secara konkret melalui proses hukum terhadap pelaku serta pemulihan korban dan penyintas secara menyeluruh
Penindakan terhadap kendaraan over dimension over loading (ODOL) menjadi langkah krusial agar tidak ada lagi nyawa melayang akibat pelanggaran dimensi dan muatan berlebih.
Chelsea diminta memberikan tanggapan resmi paling lambat 19 September.
Penegakan hukum secara manual juga dilakukan pada ruas-ruas jalan yang tidak ter-cover kamera ETLE dengan metode hunting system.
PAKAR hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat di-impeach atau dimakzulkan dari sisi hukum.
Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, pengawasan dari Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyediaan layanan transportasi jemaah ke Arafah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved