Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PEMERINTAH Kota Tasikmalaya akan melarang pegawai negeri sipil (PNS) berwisata selama cuti bersama dan libur panjang di lokasi wisata masuk zona merah covid-19. Dikhawatirkan berwisata di daerah zona erah bisa memunculkan klaster wisata maupun klaster keluarga.
"Kami minta Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menahan diri untuk tak berlibur ke zona merah termasuk ke beberapa titik lokasi wisata lain di masa pandemi Covid-19. Karena, selama ini penyebaran virus korona yang terjadi di Kota Tasikmalaya, paling banyak klaster keluarga. Warga datang statusnya itu orang tanpa gejala (OTG)," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, Ivan Diksan, Selasa (27/10).
Ivan mengharapkan liburan panjang Maulid Nabi Muhammad SAW dan cuti bersama tersebut supaya masyarakat maupun ASN lebih baik di rumah saja daripada pergi liburan.
"Kami akan berupaya melakukan koordinasi dengan satuan tugas supaya tetap mengawasi warga yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan di setiap perbatasan wilayah Kota Tasikmalaya. Saya juga minta supaya warga di zona merah untuk menahan diri supaya tak liburan dulu, lebih baik tetap di rumah. Saat libur panjang ini BPBD juga harus mewaspadai potensi hujan yang bisa menimbulkan bencana banjir, longsor dan pergerakan tanah," ujarnya.
Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Pemprov Jabar tidak akan membatasi apalagi melarang orang berwisata saat libur panjang. Namun wisatawan harus tetap mematuhi protokol kesehatan covid-19. Warga di kawasan destinasi pariwisata harus siap menerima kedatangan wisatawan dari luar daerah.
"Momen libur panjang bagi masyarakat tidak bisa dibatasi, karena kita juga butuh gerakan ekonomi. Dengan adanya liburan, akan banyak orang datang ke Jabar, membawa duit, belanja sehingga perekonomian bisa berkembang. Tapi penerapan protokol kesehatan tetap harus diutamakan dan meminta agar satuan gugus tugas terus mengawasi pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan," paparnya.
baca juga: Kasus Covid-19 di NTT Kembali Melonjak
Menurutnya, dalam waktu dekat pemerintah Provinsi Jabar akan mengadakan rapat koordinasi dengan beberapa daerah terutama yang menjadi tujuan para wisata untuk tetap mengantisipasi lonjakan pada momen liburan panjang akhir pekan. Dengan begitu, setiap daerah harus memiliki kesiapan menghadapi wisatawan yang akan datang, terutama dalam penerapan protokol kesehatan.
"Kami meminta agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah di sejumlah daerah tujuan wisata untuk berupaya meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, momen libur panjang saat ini juga dibarengi dengan musim hujan dan berpotensi berdampak pada hal-hal yang tidak diinginkan. Karena, beberapa bencana longsor dan banjir telah mulai terjadi di setiap daerah," pungkasnya. (OL-3)
TIM SAR gabungan resmi tutup proses pencarian terhadap 2 petani tertimbun longsor di kebun Ciniwung, Kampung Ciomas, Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya.
Peristiwa pada Minggu (29/6) sekitar pukul 15.00 WIB itu mengakibatkan dua orang petani bernama Acu, 60, dan Amin, 50, warga Ciomas, masih tertimbun.
Ekskavator juga diturunkan lantaran tanah yang menimbun jalan cukup dalam hingga tiang kabel roboh
Ribuan warga dan santri semarak sambut perayaan tahun baru Islam 1447 Hijriah pada tahun 2025 mereka melakukan jalan kaki dan sebelumnya semua dipersiapkan dari mulai bambu,
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan mengajak masyarakat untuk memaknai tahun baru Islam sebagai momentum hijrah menuju kehidupan yang lebih baik.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp314,7 miliar kepada Komisi II DPR RI.
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved