Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PEMERINTAH Kota Tasikmalaya akan melarang pegawai negeri sipil (PNS) berwisata selama cuti bersama dan libur panjang di lokasi wisata masuk zona merah covid-19. Dikhawatirkan berwisata di daerah zona erah bisa memunculkan klaster wisata maupun klaster keluarga.
"Kami minta Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menahan diri untuk tak berlibur ke zona merah termasuk ke beberapa titik lokasi wisata lain di masa pandemi Covid-19. Karena, selama ini penyebaran virus korona yang terjadi di Kota Tasikmalaya, paling banyak klaster keluarga. Warga datang statusnya itu orang tanpa gejala (OTG)," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, Ivan Diksan, Selasa (27/10).
Ivan mengharapkan liburan panjang Maulid Nabi Muhammad SAW dan cuti bersama tersebut supaya masyarakat maupun ASN lebih baik di rumah saja daripada pergi liburan.
"Kami akan berupaya melakukan koordinasi dengan satuan tugas supaya tetap mengawasi warga yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan di setiap perbatasan wilayah Kota Tasikmalaya. Saya juga minta supaya warga di zona merah untuk menahan diri supaya tak liburan dulu, lebih baik tetap di rumah. Saat libur panjang ini BPBD juga harus mewaspadai potensi hujan yang bisa menimbulkan bencana banjir, longsor dan pergerakan tanah," ujarnya.
Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Pemprov Jabar tidak akan membatasi apalagi melarang orang berwisata saat libur panjang. Namun wisatawan harus tetap mematuhi protokol kesehatan covid-19. Warga di kawasan destinasi pariwisata harus siap menerima kedatangan wisatawan dari luar daerah.
"Momen libur panjang bagi masyarakat tidak bisa dibatasi, karena kita juga butuh gerakan ekonomi. Dengan adanya liburan, akan banyak orang datang ke Jabar, membawa duit, belanja sehingga perekonomian bisa berkembang. Tapi penerapan protokol kesehatan tetap harus diutamakan dan meminta agar satuan gugus tugas terus mengawasi pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan," paparnya.
baca juga: Kasus Covid-19 di NTT Kembali Melonjak
Menurutnya, dalam waktu dekat pemerintah Provinsi Jabar akan mengadakan rapat koordinasi dengan beberapa daerah terutama yang menjadi tujuan para wisata untuk tetap mengantisipasi lonjakan pada momen liburan panjang akhir pekan. Dengan begitu, setiap daerah harus memiliki kesiapan menghadapi wisatawan yang akan datang, terutama dalam penerapan protokol kesehatan.
"Kami meminta agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah di sejumlah daerah tujuan wisata untuk berupaya meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, momen libur panjang saat ini juga dibarengi dengan musim hujan dan berpotensi berdampak pada hal-hal yang tidak diinginkan. Karena, beberapa bencana longsor dan banjir telah mulai terjadi di setiap daerah," pungkasnya. (OL-3)
Eksekusi rumah dilakukan di Jalan Kampung Kalangsari, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya.
petugas membawa korban ke kamar jenazah RSUD Dr Soekardjo untuk kepentingan autopsi dan penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Tasikmalaya Kota.
Tidak ada korban jiwa, tapi jalan penghubung antar Kecamatan tertutup materil tanah longsor dan pohon tumbang
Hujan deras yang terjadi ini tidak menyurutkan para peserta bubar dan mereka tetap bertahan.
Pembentangan bendera tersebut, bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan.
Warga Kampung Pajagan, Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat membuat lorong merah putih sepanjang 100 meter.
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved