Headline

RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian

Fokus

Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.

ASN Dilarang Berwisata di Zona Merah

Kristiadi
27/10/2020 08:47
ASN Dilarang Berwisata di Zona Merah
Sejumlah pesepeda gunung melintas di objek wisata alam kaki Gunung Galunggung Desa Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (21/6/2020)(ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)

PEMERINTAH Kota Tasikmalaya akan melarang pegawai negeri sipil (PNS) berwisata selama cuti bersama dan libur panjang di lokasi wisata masuk zona merah covid-19. Dikhawatirkan berwisata di daerah zona erah bisa memunculkan klaster wisata maupun klaster keluarga.

"Kami minta Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menahan diri untuk tak berlibur ke zona merah termasuk ke beberapa titik lokasi wisata lain di masa pandemi Covid-19. Karena, selama ini penyebaran virus korona yang terjadi di Kota Tasikmalaya, paling banyak klaster keluarga. Warga datang statusnya itu orang tanpa gejala (OTG)," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, Ivan Diksan, Selasa (27/10).

Ivan mengharapkan liburan panjang Maulid Nabi Muhammad SAW dan cuti bersama tersebut supaya masyarakat maupun ASN lebih baik di rumah saja daripada pergi liburan.

"Kami akan berupaya melakukan koordinasi dengan satuan tugas supaya tetap mengawasi warga yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan di setiap perbatasan wilayah Kota Tasikmalaya. Saya juga minta supaya warga di zona merah untuk menahan diri supaya tak liburan dulu, lebih baik tetap di rumah. Saat libur panjang ini BPBD juga harus mewaspadai  potensi hujan yang bisa menimbulkan bencana banjir, longsor dan pergerakan tanah," ujarnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Pemprov Jabar tidak akan membatasi apalagi melarang orang berwisata saat libur panjang. Namun wisatawan harus tetap mematuhi protokol kesehatan covid-19. Warga di kawasan destinasi pariwisata harus siap menerima kedatangan wisatawan dari luar daerah.

"Momen libur panjang bagi masyarakat tidak bisa dibatasi, karena kita juga butuh gerakan ekonomi. Dengan adanya liburan, akan banyak orang datang ke Jabar, membawa duit, belanja sehingga perekonomian bisa berkembang. Tapi penerapan protokol kesehatan tetap harus diutamakan dan meminta agar satuan gugus tugas terus mengawasi pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan," paparnya.

baca juga: Kasus Covid-19 di NTT Kembali Melonjak

Menurutnya, dalam waktu dekat pemerintah Provinsi Jabar akan mengadakan rapat koordinasi dengan beberapa daerah terutama yang menjadi tujuan para wisata untuk tetap mengantisipasi lonjakan pada momen liburan panjang akhir pekan. Dengan begitu, setiap daerah harus memiliki kesiapan menghadapi wisatawan yang akan datang, terutama dalam penerapan protokol kesehatan.

"Kami meminta agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah di sejumlah daerah tujuan wisata untuk berupaya meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, momen libur panjang saat ini juga dibarengi dengan musim hujan dan berpotensi berdampak pada hal-hal yang tidak diinginkan. Karena, beberapa bencana longsor dan banjir telah mulai terjadi di setiap daerah," pungkasnya. (OL-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik