Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 54 badan usaha milik desa (BUMdes) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masuk kategori mandiri. Puluhan BUMdes itu sudah bisa berpenghasilan sehingga berkontribusi positif terhadap pendapatan desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur, Ahmad Danial mengatakan keberadaan BUMdes cukup krusial di setiap desa. Mereka bisa memaksimalkan pengelolaan berbagai sektor sehingga bekontributif terhadap desa serta mengangkat kesejahteraan masyarakat.
"Di Cianjur itu terdapat 354 desa yang tersebar di 32 kecamatan. Belum semua desa memiliki BUMdes. Dari jumlah yang ada, baru ada 54 BUMdes yang sehat, dalam arti bisa berkontribusi bagi pendapatan desa," tutur Danial, Kamis (9/10).
BUMdes yang ada di Kabupaten Cianjur mayoritas bergerak pada bisa jasa perdagangan, seperti penjualan elpiji, sembako, dan kebutuhan lain. Sisanya memanfaatkan potensi sumber daya daerah seperti pariwisata, perkebunan, maupun pertanian. "Jika bisa dimanfaatkan maksimal potensi yang ada, kita yakin BUMdes di setiap desa bakal maju," tuturnya.
Secara keseluruhan, jumlah BUMdes di Kabupaten Cianjur sebanyak 264 unit. Selain yang 54 BUMdes sudah mandiri, 150 masuk kategori masih berkembang dan 60 baru terbentuk dan masih dalama tahap pembinaan.
Pemkab Cianjur awalnya memang menargetkan tahun ini pembentukan BUMdes bisa mencapai 90% atau di 320 desa dari 354 desa yang ada di Kabupaten Cianjur. Berbagai upaya dilakukan untuk mendorong desa segera membentuk BUMDes. "Ke depan, berbagai program pemerintah akan banyak melibatkan BUMDes," pungkasnya. (R-1)
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Apabila surat tersebut tidak ditanggapi dalam 21 hari kerja, maka pihaknya akan melanjutkan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan skema kompensasi bagi pengemudi angkutan lokal sebagai langkah untuk mengurangi potensi kemacetan selama arus mudik
Seorang ibu di Subang, Jawa Barat kini harus berhadapan dengan hukum setelah menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri yang masih berusia enam tahun.
Penanganan kasus terkait PJU Cianjur oleh Kejaksaan Negeri Cianjur dinilai sangat sarat kriminalisasi.
fluktuasi harga berbagai komoditas pangan dipengaruhi faktor pasokan dan permintaan.
Penanganan dinilai lebih menyerupai upaya kriminalisasi terhadap kesalahan administrasi daripada pembuktian tindak pidana murni.
Pencetakan SPPT merupakan kegiatan rutin tahunan yang nanti akan didistribusikan kepada para wajib pajak.
Pengelola PKBM harus berjuang mencetak SDM yang berdaya saing. Langkah itu sejalan dengan semangat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari sektor pendidikan.
HARGA sejumlah komoditas pangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, merangkak naik mendekati Ramadan 1447 Hijriah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved