Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Daerah Istimewa Yogyakarta, Subardi mengingatkan masa jabatan Bupati/Wakil Bupati atau kepala daerah hasil Pilkada 9 Desember 2020 secara efektif hanya tiga tahun. Di sela-sela workshop pemenangan Partai NasDem Kabupaten Sleman, Minggu (5/10), Subardi menyampaikan bahwa dengan jabatan singkat maka harus dipilih sosok pemimpin berpengalaman dalam membangun Kabupaten Sleman. Bila tidak maka Sleman akan mengalami kemunduran.
"Bagaimana tidak mengalami kemunduran? Pimpinannya tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk menggerakkan roda pemerintahan," kata Subardi.
Dia menambahkan sebagai kepala daerah, bupati dan wakil bupati tidak bisa jika kemudian menyerahkan inisiatif pembangunan dan pemerintahan menggantungkan pada kepala OPD. Menurut Subardi, OPD beserta pimpinan OPD seharusnya digerakkan oleh pimpinan bukan pimpinan yang menunggu mereka berinisiatif dan bergerak.
Secara normal, lanjut Subardi saat pimpinan daerah memiliki masa jabatan sepenuhnya lima tahun, dua tahun pertama lebih banyak untuk mempelajari pemerintahan dan membangun inisiatif. Karena itu, imbuhnya, jika hanya memiliki masa dinas tiga tahun dan dua tahun pertama untuk belajar, maka tidak akan ada kemajuan yang berarti.
"Banyak yang harus dipelajari, bagaimana strategi pembangunan, bagaimana menyusun Perda, bagaimana membangun komunikasi efektif dengan legislatif dan banyak lagi," katanya.
Ia kemudian menyodorkan fakta, calon-calon yang diusung Partai NasDem di DIY merupakan orang-orang yang berpengalaman di pemerintahan. Secara khusus, untuk Pilkada Sleman Subardi menunjukkan fakta, Sri Muslimatun adalah petahana Wakil Bupati Sleman dan Amin Purnama pernah duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Sleman. Menurut dia, dari tiga paslon yang maju di kontestasi Pilkada Sleman, hanya Sri Muslimatun dan Amin Purnamam, pasangan Mulia yang memiliki pengalaman memadai di pemerintahan.
"Saya hanya bicara fakta, dan itu nyata," tegasnya.
Karena itu ia berharap agar masyarakat Sleman yang memiliki hak pilih dan menginginkan kemajuan bagi Kabupaten Sleman, benar-benar mencermati pasangan calon yang maju dalam kontestasi. SAubardi mengatakan, selain membaca visi dan misi pasangan, mengenali pengalaman kerja masing-masing pasangan menjadi keharusan, agar warga
Sleman semakin maju dan sejahtera.
Sementara Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Sleman, Surana menegaskan seluruh jajaran Partai NasDem harus bergerak bersama untuk memenangkan pasangan yang diusung sebagai calon bupati/wakil bupati pada Pilkada Desember mendatang. Menurut Surana setelah partai memutuskan pasangan yang diusung, maka menjadi kewajiban jajaran partai untuk memenangkannya.
"Kita berkoalisi dengan dua partai politik lainnya, maka juga harus bersama-sama dan bisa bergerak bersama," katanya.
Untuk mendukung mesin pemenangan, imbuh calon Waki Bupati, Amin Purnama, seluruh relawan dan pendukungnya digerakkan untuk menyesuaikan dengan relawan lainnya.
"Banyak yang masuk menjadi relawan pemenangan baik yang terdaftar di tempat saya, tempat Bu Muslimatun dan koalisi. Ketiganya harus bisa saling mengisi untuk mendukung pemenangan," harapnya.
baca juga: Pilkada di DIY Butuh 6.108 Pengawas di TPS
Amin menambahkan di antara mereka yang bergabung sebagai relawan berlatar belakang partai politik.
"Dari luar partai koalisi yang lebih mendukung pasangan MuliA ketimbang mengikuti keputusan partainya," katanya.
Dukungan dari orang partai politik yang bukan dari koalisi ujarnya, juga harus disentuh sehingga gerak mereka akan sejalan dengan tim pemenangan yang digelar koaisi. Amin mengakui saat ini terus bergerak untuk mengumpulkan dukungan dari berbagai kalangan. (OL-3)
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved