Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Daerah Istimewa Yogyakarta, Subardi mengingatkan agar warga Sleman yang memiliki hak pilih dapat memilih pemimpin dengan baik dan benar.
"Jangan salah pilih," tegas Subardi, Kamis (1/10).
Menurut dia, sebelum memilih masyarakat diminta mempelajari dan mengetahui rekam jejak, kemampuan, dan pengalaman masing-masing calon dan kemudian membandingkan serta memilih yang terbaik. Jika salah pilih konsekuensinya berat. Kerja-kerja pemerintahan dan pembangunan daerah akan merosot tajam.
"Sistem otonomi memberi kebebasan kepada daerah untuk maju. Sistem ini juga membuat pola pembangunan daerah bergantung pada pemimpin. Saya mengimbau jangan pilih pemimpin yang modal titipan, tanpa kemampuan. Apalagi tak punya pengalaman," kata Subardi yang juga anggota Komisi VI DPR RI itu.
Ia mengingatkan pula warga agar jangan coba-coba memilih pemimpin, apalagi hanya karena sodoran uang dengan jumlah tertentu atau yang dikenal dengan politik uang. Diingatkan, politik uang akan melahirkan pejabat yang korup. Dikatakan lagi, pejabat korup juga bisa muncul dari calon karbitan atau calon titipan yang tidak memiliki kemampuan yang memadai.
"Biasanya calon pemimpin titipan yang tak punya kemampuan akan mengandalkan politik uang. Ini berbahaya, pola-pola transaksional seperti itu justru memicu korupsi yang sistematis," tegas politisi asal Sleman itu.
Dalam Pilkada Sleman, lanjut mBah Bardi demikian biasa disapa NasDem bersama bersama PKS dan Golkar mendukung pasangan Sri Muslimatun-Amin Purnomo (Mulia). Sri Muslimatun selaku Wakil Bupati Sleman sejak tahun 2015 mengiyakan pendapat Subardi. Ia khawatir jika masyarakat memilih dengan alasan coba-coba, Sleman akan mengalami kemunduran.
"Jangan petaruhkan masa depan Sleman," ungkapnya.
baca juga: Aep Syaepuloh Perhatikan Generasi Milenial
Di awal masa kampanye saat ini, Muslimatun fokus pada salah satu program peningkatan Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Dengan program andalan Sembada Mbangun Sleman, pasangan Mulia komitmen membangun mulai dari dusun dengan target penurunan angka kemiskinan.
"Bidang Kesra karena memang tanggung jawab saya selama menjabat Wakil Bupati. Saya sudah petakan persoalannya. Target saya angka kemiskinan cepat turun," pungkas pakar kesehatan masyarakat itu. (OL-3)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved