Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) dengan nomor urut 3 yang diusung partai Golkar, NasDem, PKB, Hanura, PKPI, PBB, Perindo dan Berkarya Irjen Pol Fakhrizal bersilaturahmi ke kediaman mantan menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsyah.
Pertemuan santai dan diselingi canda tawa itu di pekarangan rumah Bachtiar yang terletak dikawasan Banten, Selasa (29/9). Didampingi HM. Darmizal, tokoh Minang dan senior partai Demokrat asal Sulit Air dan Ketua harian Suku Piliang Sumatera Barat, Azwardi Piliang mereka terlihat kompak berbatik nusantara.
Dalam pertemuan ini, menteri Sosial era SBY pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid satu ini, berpesan jika Fakhrizal ditaqdirkan Allah SWT menjadi Gubernur maka harus melakukan langkah yang ekstra cepat, efektif dan terukur yang melibatkan seluruh stake holder nagari, seperti pemimpin adat, Ninik Mamak, Bundo Kandung dan alim ulama untuk memajukan Sumatera Barat.
"Sejalan dengan itu, harus pula meningkatkan hubungan atau komunikasi intensif dan harmonis dengan pemerintah pusat. Karena hal tersebut menjadi satu keniscayaan bagi Kepala daerah untuk membangun," ujar Bachtiar Chamsyah.
Menurut Bachtiar Chamsyah, Sumbar hari ini membutuhkan pemimpin yang kuat, trengginas dan tangkas. Serta punya akhlak baik dan berkompeten.
"Pemimpin harus visioner dengan berbagai terobosan untuk memajukan daerahnya. Namun begitu, dia harus mampu bersinergi dengan pemerintah pusat," pesan Bachtiar Chamsyah.
Mendapat wejangan dari tokoh nasional asal Maninjau Sumatera Barat itu, Fakhrizal dengan kesejukan dan bersemangat menyatakan siap untuk menjalankannya.
"Bagi saya, kepemimpinan kolektif yang bercermin dari Tigo Tungku Sajarangan dan Tigo Tali Sapilin, merupakan akar budaya Minang Kabau yang sangat bagus untuk membangun serta memajukan nagari dalam segala aspek. Kita bangkitkan batang tarandam, dulu Sumatera Barat menjadi provinsi terdepan di pulau Sumatera," ujar Fakhrizal.
Kedepan, lanjut mantan Kapolda Sumatera Barat ini, dengan kekuatan dukungan Datuk-datuk, Bundo Kandung dan alim ulama, insya allah Sumatera Barat kembali menjadi provinsi terdepan dan maju.
"Saya yakin Sumatera Barat akan menjadi provinsi yang paling maju di pulau Sumatera. Jika diberikan amanah kami siap mewujudkan hal itu," pungkas calon Gubernur yang berpasangan dengan Genius Umar ini. (OL-13)
Baca Juga: KPID Riau Waspadai Maraknya Lembaga Penyiaran Siluman saat Pilkada
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan momentum perayaan Tahun Baru Imlek 2026 sebagai energi baru dalam memperkokoh pluralisme.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menilai munculnya wacana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029 hal yang wajar.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved