Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur (NTT) menemukan puluhan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama kampanye pilkada. Anggota Bawaslu NTT Yemris Fointuna mengatakan pelanggaran tersebut ditemukan di enam kabupaten yakni Manggarai, Malaka, Timor Tengah Utara, Belu, Sumba Barat dan Sumba Timur.
Di antaranya 50 pelanggaran di Sumba Timur telah diproses oleh bawaslu setempat. "Kami rekomendasikan untuk diproses mereka terlibat politik praktis," kata Yemris di Kupang, Selasa (29/9).
ASN tersebut diketahui terlibat membantu calon kepala daerah yang melakukan kampanye. "Kami berharap ASN netral, tidak berpihak dan melakukan pelanggaran seperti menjadi tim sukses calon kepala daerah atau tim kampanye," ujarya.
Sebelumnya selama pendaftaran pilkada, Bawaslu juga menemukan sejumlah pelanggaran antara para calon tidak menerapkan protokol kesehatan karena membawa banyak massa ke KPU.
Sesuai data Bawaslu, pelanggaran terbanyak di Sumba Timur dan Manggarai masing-masing 12 pelanggaran, Malaka dan Sumba Barat masing-masing empat pelanggaran, Belu tiga pelanggaran dan Ngada satu pelanggaran. Di antara pelanggaran tersebut ada yang diteruskan ke komisi aparatur sipil negara (KASN), Polri, panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan KPU. (R-1)
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved