Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akan memfasilitasi ditandatanganinya pakta integritas memperketat penerapan protokol kesehatan bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati selama berjalannya tahapan Pilkada. Secara otomatis, setiap pasangan calon beserta timnya harus mematuhi poin-poin yang tertuang dalam pakta integritas tersebut.
"Termasuk saat nanti dilaksanakannya pleno penetapan pasangan calon serta pengundian nomor urut, masing-masing pasangan calon sudah imbau tak membawa massa atau simpatisan. Pembacaan dan penandatanganan pakta integritas ini akan kami laksanakan saat pleno pengundian nomor urut," kata Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Cianjur, Ridwan Abdullah, Selasa (22/9).
Ridwan juga memastikan pelaksanaan rapat pleno penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Cianjur pada Rabu (23/9) dilakukan secara tertutup. Pleno hanya diikuti oleh Komisioner KPU Kabupaten Cianjur.
"Tidak ada pihak lain yang kami undang saat pleno penetapan pasangan calon. Selesai pleno, kita undang LO (tim penghubung) dan Bawaslu serta pihak terkait lainnya, sekaligus menyerahkan salinan keputusan penetapan paslon dilanjutkan dengan rapat koordinasi persiapan pengundian nomor urut pasangan calon," jelas Ridwan.
Ridwan menjelaskan, rapat pleno penetapan paslon secara tertutup mengacu kepada SK KPU RI Nomor 394 tentang petunjuk teknis dalam penetapan paslon.
Sementara terkait pengundian nomor urut, Ridwan mengatakan akan dilaksanakan di Ballroom Hotel Yasmin, Cipanas, Kamis (24/9) mulai pukul 12.00-16.00 WIB. Selain paslon, nantinya yang diundang yakni pimpinan partai politik pengusul, tim kampanye yang jumlahnya dibatasi, LO dan Bawaslu.
Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur, Usep Agus Zawari, memastikan akan mengawasi setiap tahapan Pilkada Kabupaten Cianjur untuk mendeteksi potensi sengketa jika ada kandidat yang tidak memenuhi syarat (TMS).
"Hari ini kita sudah menggelar rakor bersama KPU, Pemkab Cianjur, dan Polres Cianjur, membahas teknis untuk kegiatan pengundian nomor urut
pada 24 September. Bawaslu berharap semua mematuhi protokol kesehatan Covid-19," tegas Usep.
Ia mengimbau seluruh paslon bupati dan wakil bupati Cianjur untuk tidak membawa massa berlebihan pada saat pelaksanaan pengundian nomor urut. "Sebisa mungkin tidak ada paslon yang membawa massa. Kita tidak ingin tahapan pelaksanaan Pilkada ini pada akhirnya jadi klaster baru covid-19," pungkasnya.
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Puluhan pelajar di salah satu sekolah itu mengalami mual, muntah, pusing, demam, hingga buang air besar. Melihat gejalanya seperti yang keracunan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Serangan hama terjadi di lahan sawah yang berada di Kampung Pasirangin, Babakan, Pasirmalaka, Pasirkunci, dan Pasirsasaungan.
Pembangunan renovasi bangunan rutilahu milik almarhum dikerjakan setelah terlebih dulu dilakukan survei dan kajian.
Data anak yang kedapatan tidak sekolah itu diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Pendataan dilakukan melalui hasil survei pada tahun lalu.
Upaya mensterilkan lahan eks TPA Pasirsembung akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved