Disinyalir Ada Makelar Politik Catut Nama Bawaslu

Jelang proses pendaftaran calon pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara (Malut), mensinyalir adanya makelar politik yang membawa nama lembaga Penyelenggara Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

Oleh karena itu, Ketua Bawaslu Provinsi Malut, Muksin Amrin mengingatkan pada seluruh bakal pasangan calon agar berhati-hati dengan adanya makelar politik.

Ketua Bawaslu Provinsi Malut, Muksin Amrin mengatakan adanya dugaan pergerakan dari oknum-oknum yang mengatasnamakan diri Bawaslu atau utusan petinggi Bawaslu. Oknum tersebut  mendatangi sejumlah pasangan calon atau tim kampanyenya dan menjanjikan kemenangan dengan meminta imbalan.

"Dari informasi awal yang kami dapatkan, ada oknum-oknum yang sedang kami lacak identitas dan keberadaannya. Oknum tersebut mendatangi para kandidat untuk menawarkan kerja sama dan meminta imbalan atas tawaran tersebut," ungkap Muksin Jumat (4/9).

Baca juga: Pengelola Candi Borobudur Harap Kuota Pengunjung Ditambah

"Bahkan ada janji jika akan mengerahkan jajaran pengawas di semua tingkatan untuk bekerja memenangkan pasangan tersebut, asalkan diberikan imbalan baik berupa uang atau pun fasilitas yang mereka tawarkan," lanjutnya.

Muksin menyebut pihaknya akan selalu menjaga marwah Bawaslu sebagai pengawas pemilu yang netral, independen, dan berintegritas dalam mengawasi proses pemilihan pilkada serentak ini.

"Tidak ada itu kerja sama atau upaya-upaya back-up Bawaslu pada calon tertentu. Ini hanya ulah dari oknum-oknum tersebut," ujar Muksin.

Oleh karena itu, Muksin mengimbau pada seluruh pasangan calon dan tim pemenangannya agar tidak segan-segan melaporkan pada Bawaslu jika didatangi oknum-oknum tersebut.

"Jika ketemu, harap jangan dilayani. Laporkan agar dapat kami proses sesuai ketentuan yang berlaku termasuk juga jika dilakukan oleh oknum penyelenggara yang dikenal. Ini tidak akan kami tolerir dan akan dilaporkan ke pihak kepolisian," pungkasnya. (OL-14)