Lima Panduan Pilih Bupati versi Uskup Ruteng

USKUP Ruteng Mgr Siprianus Hormat mengeluarkan lima panduan memilih bupati dan wakil bupati di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Panduan itu tertuang dalam Surat Gembala yang dikeluarkan di Ruteng, Rabu (2/9). Adapun lima panduan untuk pemilih itu adalah sebagai berikut:

Pertama, pilihlah pemimpin yang memiliki pikiran, perasaan, dan hati untuk rakyat.Temukanlah pemimpin yang berkomitmen mengikuti gaya kepemimpinan Yesus yang datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani.

Kedua, pilihlah pemimpin yang berkompeten dan berintegritas. Berkompetensi berarti dia memiliki kemampuan untuk memimpin, mengayomi, dan menggerakkan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Berintegritas berarti dia mampu memimpin berlandaskan prinsip dan nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan solidaritas.

Baca juga: Elektabilitas Calon NasDem Tertinggi di Pilkada Timor Tengah Utara

Ketiga, pilihlah pemimpin yang memiliki komitmen mendalam terhadap martabat pribadi manusia dan keutuhan ciptaan (ekologi). Dewasa ini sangat dibutuhkan pemimpin yang bervisi pembangunan holistik dalam dimensi sosial, ekonomi, politik, budaya, ekologi dan spiritual serta memperjuangkan harkat dan martabat pribadi manusia, terutama yang miskin dan terlantar.

Keempat, berani menolak politik primordial dan SARA, yang memilih pemimpin hanya karena adanya ikatan kekerabatan, suku, agama,ras dan antargolongan.

Kelima, berani menolak “politik menghalalkan segala cara”, terutama “politik uang” yang memilih calon hanya karena bayaran tertentu atau tergiur oleh janji politis yang mendatangkan keuntungan material.

Uskup Sipri juga menyampaikan harapan kepada pasangan calon dan tim sukses mereka. Ada enam harapan dia.

Pertama, berkompetisilah secara sportif dan memperjuangkan kehidupan politik dalam semangat dan nilai-nilai Kristiani; kedua, berkomitmen untuk setia kepada Pancasila dan UUD RI tahun 1945, serta kebajikan-kebajikan luhur tradisi Manggarai; ketiga, berkampanye bersih tanpa mengumbar kebencian, menyebar berita bohong, dan mempolitisasi SARA;

Keempat, berkomitmen memperjuangkan kepentingan umum dan kepentingan Gereja Lokal Manggarai; kelima, berkomitmen menolak kolusi, korupsi dan nepotisme; dan keenam, berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan menghormati martabat calon lain.

Harapan Uskup Sipri untuk penyelenggara Pilkada, yaitu KPUD, Bawaslu, aparat keamanan. Pertama, menjalankan tugas secara profesional, jujur, netral dan bertanggung jawab; kedua, melayani masyarakat, para calon dan partai politik secara baik; ketiga, memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat terkait Pilkada sebagai bentuk edukasi politik; dan keempat menegakkan kode etik penyelenggaraan pilkada secara konsisten.

Tidak lupa Uskup Sipri mencantumkan larangan untuk para pastor dan suster. Pertama, tidak diperkenankan terlibat dalam politik praktis seperti menjadi tim pemenangan calon tertentu; kedua, menolak terjadinya politisasi perayaan liturgi, penggunaan rumah ibadat, sarana dan prasana paroki atau stasi demi kepentingan politik tertentu; ketiga, berkewajiban untuk secara aktif melakukan pencerahan kepada umat dan kontenstan Pilkada tentang proses demokrasi yang tepat dan bertanggung jawab.

Menurut Uskup Sipri, Pilkada bukan saja sebagai peristiwa politik, tapi juga peristiwa iman, untuk membebaskan kaum miskin dan tertindas.

“Pemimpin politik adalah pelayan bonum commune (kesejahteraan umum), yang menjadi bagian utuh dari misi pembebasan Yesus,” katanya. (OL-1)