GSSD UI Petakan Konflik Identitas di Manggarai Barat di Tengah Keberagaman

Manggarai Barat di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, dikenal sebagai wilayah dengan keragaman budaya yang sangat kaya. Beragam etnis, yakni Manggarai, Ngada, Ende, Lio, Sikka, hingga Larantuka, hidup berdampingan dengan komunitas pendatang dari Sulawesi, Jawa, dan Lombok yang telah menetap lintas generasi.

Variasi bahasa, adat, serta struktur sosial menjadikan kawasan ini ruang multikultural yang terus bergerak. Namun, keberagaman tersebut juga menyimpan potensi gesekan, terutama ketika perbedaan identitas berinteraksi dengan perubahan sosial yang berlangsung cepat.

Untuk memahami lebih dalam dinamika tersebut, tim Pengabdian Masyarakat dari Graduate School of Sustainable Development (GSSD) Universitas Indonesia melakukan pemetaan konflik budaya di Manggarai Barat pada 16-22 November 2025.

Baca juga : SPPB UI Tingkatkan Kesiapsiagaan dengan Pelatihan Deteksi Dini Ancaman Teror

Tim yang terdiri dari enam dosen, Shobichatul Aminah, Henny Saptatia, Puspitasari, Lita Sari Barus, Riska Sri Handayani, dan Stanislaus Riyanta, serta dua mahasiswa, menelusuri bagaimana keberagaman lokal dapat memunculkan ketegangan sekaligus menjadi arena negosiasi identitas sosial.

Ketua tim, Shobichatul Aminah, menyebut bahwa budaya masyarakat Flores sangat dipengaruhi sistem kekerabatan berbasis klan, sebuah struktur sosial kompleks yang mengatur banyak aspek kehidupan masyarakat.

“Sistem kekerabatan klan menjaga keseimbangan antarsuku melalui nilai saling menghormati,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (21/11).

Baca juga : Apa yang Dimaksud Keberagaman: Memahami Perbedaan Budaya

Namun, modernisasi, mulai pembangunan infrastruktur hingga dinamika politik elektoral, sering kali mempertemukan batas-batas adat yang sebelumnya stabil.

“Sejak Labuan Bajo ditetapkan sebagai destinasi wisata super prioritas, berbagai isu muncul seperti perebutan ruang, sengketa tanah, hingga kesenjangan kapasitas SDM antara masyarakat lokal dan pendatang,” jelasnya.

Ketua DPRD Manggarai Barat, Benediktus Nurdin, menambahkan bahwa masyarakat Manggarai Raya memiliki tradisi solidaritas yang kuat berkat sejarah panjang percampuran etnis. Tetapi, dalam konteks kontemporer, konflik budaya sering kali mencerminkan perebutan makna dan klaim identitas.

Pandangan serupa disampaikan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dan Sekda Fransiskus Sales Sodo: perubahan sosial dan politik kerap membuat batas antara kepentingan adat dan politik menjadi tumpang tindih.

Tokoh agama juga menyoroti potensi ketegangan tersebut. Uskup Labuan Bajo, Maximus Regus, menilai kesenjangan kapasitas tenaga kerja di sektor pariwisata sebagai pemicu utama, dominasi pekerja dari luar daerah dapat menimbulkan rasa terpinggirkan di kalangan masyarakat lokal.

Sebagai bentuk penguatan sosial, Keuskupan Labuan Bajo telah menggelar Festival Golo Koe sejak 2022 setiap bulan Agustus, menghadirkan pameran UMKM, karnaval budaya, serta berbagai pertunjukan seni untuk merayakan keberagaman, memperkuat iman, dan mempromosikan wisata religi.

Menurut Shobichatul Aminah, keberagaman Manggarai Barat tidak hanya membawa potensi ketegangan identitas; tetapi juga menyediakan ruang bagi mekanisme sosial berbasis kearifan lokal untuk meredam konflik. Dinamika tersebut menunjukkan identitas budaya yang terus hidup, dinegosiasikan, dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

Ke depan, kolaborasi antara negara dan masyarakat menjadi kunci dalam merawat keberagaman tersebut. Pengakuan terhadap otonomi budaya, pelibatan lembaga adat dalam perencanaan pembangunan, serta pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal merupakan langkah strategis untuk menjaga harmoni.

Dengan pendekatan yang tepat, Manggarai Barat berpotensi menjadi contoh bagaimana keberagaman dapat memperkuat dialog sosial dan ketahanan bangsa. (E-3)