Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
MASYARAKAT harus berada di lini terdepan untuk saling mengingatkan gerakan disiplin mengenakan masker demi meredam penyebaran covid-19. Hal ini dikatakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat acara Pencanangan TNI Polri dalam Penanganan Covid-19 di Batalyon Artileri Pertahanan Udara Sedang 8/Marawa Bhuana Sakti (Yon Arhanudse 8) di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Rabu (13/8).
Hadir pula dalam kegiatan ini Pangdam V Brawijaya Mayjen Widodo Iryansyah, Kapolda Jatim Irjen M Fadil Imran dan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko.
Menurut Khofifah, covid-19 sudah menjadi persoalan bersama sehingga harus ditangani bersama-sama. Sebab pandemi virus korona sudah berdampak pada semua orang. Baik berdampak pada kesehatan, sistem ekonomi, sistem pendidikan dan keragaman sosial. Karena sudah menjadi persoalan bersama, penanganan covid-19 tidak hanya ditangani para pemangku negara atau petugas di lapangan, melainkan seluruh lapisan masyarakat. Bahkan masyarakat diimbau berada di lini terdepan, saling melakukan pengawasan dan edukasi.
"Sampaikan kepada mereka, pastikan pakai masker dengan benar, artinya menutup mulut dan hidung, dan pastikan ada proses sosialisasi secara kontinyu," kata Khofifah.
Khofifah melihat banyak masyarakat yang menganggap covid-19 sudah selesai. Sehingga kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan terutama mengenakan masker masih kurang. Padahal hingga saat ini belum ditemukan obat atau vaksin untuk covid-19. Demikian pula aneka obat yang ada saat ini seperti probiotik juga belum bisa memastikan obat itu.
"Tetapi selagi obat atau vaksinnya belum ditemukan, tugas kita jangan lelah melakukan sosialisasi, jangan berhenti melakukan edukasi," lanjut Khofifah.
Kegiatan ini sekaligus sosialisasi Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Peningkatan Disipilin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Inpres ini sangat diperlukan untuk merespons tingginya jumlah kasus covid-19 di Tanah Air. Dan dalam Inpres itu di antaranya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.
"Ada proses tindakan yang pada saat tertentu perlu diterapkan, apakah melalui peringatan tertulis, peringatan lisan atau sanksi administratif," tegasnya.
Pada kesempatan tersebut Khofifah bersama Pangdam V Brawijaya dan Kapolda Jatim juga memberangkatkan para anggota Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Para petugas TNI dan Polri tersebut yang diturunkan ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi, edukasi dan pengawasan di lapangan.
baca juga: Gencar Swab Test, Positif Korona di Riau Bertambah 32 Kasus
Sementara itu Kapolresta Sidoarjo Kombes Sumardji mengaku siap melaksanakan Inpres Nomor 6 tahun 2020. Bersama Kodim 0816 dan Satpol PP Sidoarjo, petugas siap memberikan sanksi tegas pada masyarakat yang tidak menggunakan masker dan tidak mentaati protokol kesehatan.
"Karena hal itulah salah satu cara kita untuk menangani covid-19 agar tidak terus menyebar," kata Sumardji. (OL-3)
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Korlantas Polri resmi menghentikan one way nasional KM 414 hingga KM 70 pada Rabu (25/3) sore karena arus balik Lebaran 2026 mulai melandai.
Bareskrim Polri menangkap Direktur dan Manajer White Rabbit terkait dugaan peredaran narkoba sejak 2024. Polisi kini memburu aliran dana dan TPPU.
Pendaftaran Bintara Penerimaan Polri 2026 resmi dibuka dengan kuota 5.141 orang. Cek syarat, cara daftar online, dan batas waktu verifikasi hingga 30 Maret 2026!
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama 2026 mulai 9-30 Maret. Cek syarat lengkap, kuota 6.900 orang, dan cara daftar di sini!
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
Kedatangan hewan-hewan ini merupakan langkah konkret importir Jawa Timur dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan pengembangan sektor pariwisata.
DPKP Provinsi Jawa Timur menyiapkan tiga langkah strategis untuk menghadapi kemarau panjang yang akan terjadi di Jawa Timur dan menjaga hasil produksi padi.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto ingatkan daerah siaga dini hadapi fenomena bencana tak merata, mulai dari banjir hingga karhutla jelang puncak kemarau 2026.
GUBERNUR Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa akhirnya mengeluarkan Surat Edaran (SE) penerapan sistem work from home (WFH) bagi ASN dilingkungan Pemprov Jawa Timur.
Perjuangkan Skema Bagi Hasil dan Infrastruktur Berstandar Dunia Di Kawasan Bromo
Jawa Timur mematangkan skema penerapan Work From Home atau WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) Jatim. Namun, tidak akan memilih hari Jumat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved