Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
JELANG masa arus mudik Lebaran 2026, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali memastikan kesiapan infrastruktur untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik. Namun, masih ada sejumlah titik rawan yang harus diwaspadai.
“Berbagai langkah strategis telah dilakukan, mulai dari percepatan preservasi jalan, penguatan sistem mitigasi bencana, hingga koordinasi lintas sektoral, guna memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman, lancar, dan nyaman,” kata Kepala BBPJN Jawa Timur-Bali, Javid Hurriyanto, di Surabaya, Selasa (10/3).
BBPJN Jawa Timur-Bali juga memetakan potensi titik rawan kemacetan selama periode mudik lebaran. Di wilayah Jawa Timur teridentifikasi 79 titik rawan kemacetan, sementara di Provinsi Bali, terdapat 13 titik rawan kemacetan.
BBPJN Jawa Timur-Bali juga memetakan potensi titik rawan kemacetan selama periode mudik lebaran.
Di wilayah Jawa Timur teridentifikasi 79 titik rawan kemacetan, sementara di Provinsi Bali, terdapat 13 titik rawan kemacetan. Kepadatan lalu lintas umumnya dipicu oleh aktivitas pasar tumpah, persimpangan jalan, akses ke kawasan wisata, serta perlintasan sebidang kereta api.
Salah satu ruas yang menjadi perhatian utama adalah ruas Situbondo – Ketapang – Banyuwangi, yang merupakan koridor utama menuju Pelabuhan Ketapang sebagai akses penyeberangan menuju Bali. Di ruas tersebut cenderung mengalami peningkatan kepadatan akibat antrean kendaraan menuju pelabuhan, terutama saat terjadi lonjakan kendaraan pribadi atau angkutan logistik.
“Kami berkoordinasi dengan kepolisian serta Dinas Perhubungan untuk memastikan manajemen lalu lintas berjalan optimal apabila terjadi lonjakan volume kendaraan,” kata Javid.
Jalur menuju Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk juga menjadi prioritas penanganan karena merupakan simpul transportasi penting yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali. BBPJN Jatim-Bali juga mewaspadai potensi gangguan akibat cuaca ekstrem yang dapat memicu longsor atau banjir di sejumlah ruas jalan.
Di wilayah Jawa Timur, teridentifikasi 23 titik rawan longsor dan 68 titik rawan banjir. Sementara itu, di Bali terdapat 16 titik rawan longsor dan 39 titik rawan banjir. Sebagai langkah antisipasi, Javid mengatakan pihaknya telah menyediakan posko jalur lebaran di 27 titik di Jawa Timur dan 8 Titik di Bali, serta menyiagakan alat berat Disaster Relief Unit (DRU) dan material tanggap darurat seperti coldmix, sandbag, dan bronjong yang dapat digunakan untuk penanganan cepat apabila terjadi gangguan pada jalan.
Para pemudik juga dapat memanfaatkan posko lebaran yang disediakan untuk tempat istirahat maupun memperoleh informasi terkini, dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di posko lebaran secara gratis.
Masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik agar mempersiapkan kendaraan dalam kondisi laik jalan serta memanfaatkan fasilitas posko maupun rest area untuk beristirahat.
“Kami ingin perjalanan mudik tidak hanya sampai tujuan, tetapi juga sampai dengan selamat. Karena itu kami menghimbau masyarakat untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik dan selalu mengutamakan keselamatan,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi jalan nasional di wilayah Jawa Timur dan Bali secara umum berada dalam kondisi mantap dan siap melayani mobilitas masyarakat selama periode Lebaran.
“Secara umum, kondisi jalan nasional di wilayah Jawa Timur dan Bali dalam kondisi mantap. Kami memastikan seluruh jalur utama mudik siap dilalui , sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman,” kata Javid.
Dari data BBPJN Jatim-Bali Semester II tahun 2025, tingkat kemantapan jalan nasional di Provinsi Jawa Timur mencapai 93,27%, atau sekitar 2.107 kilometer. Sementara itu, di Provinsi Bali, tingkat kemantapan jalan nasional mencapai 97,13%, atau sekitar 570 kilometer dalam kondisi mantap.(FL/E-4)
Penanganan yang dilakukan meliputi stabilisasi lereng, perkuatan tebing, pelebaran badan jalan, perbaikan drainase, hingga pembangunan kembali jembatan yang rusak.
WACANA yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait peralihan kewenangan sejumlah jalan nasional ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dinilai kurang tepat.
Langkah strategis ini mencakup penanganan infrastruktur permanen di Kabupaten Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara.
Menko PMK Pratikno menyampaikan perkembangan penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh terus mempercepat pemulihan akses jalan nasional di sejumlah wilayah Aceh yang terdampak banjir bandang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved