Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PENINGKATAN produksi hasil pertanian maupun peningkatan ekstensifikasi pertanian yang menjadi CCTV utama di lapangan perlu didorong oleh sumber daya manusia. CCTV yang dimaksudkan adalah bahwa tanpa dukungan para petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL), produksi hasil pertanian boleh dibilang dari tahun ke tahun akan menurun.
Peran paling penting di sektor pertanian itu, kata Julie, ada di dinas pertanian lewat para penyuluh pertanian di lapangan. Tanpa penyuluh pertanian, nilai produksi bisa menurun. Tetapi ketika ada intervensi petugas penyuluh, hasil kerja para petani setiap tahunnya terus meningkat.
"Garda terdepan penentu meningkatnya produksi sektor pertanian, boleh dibilang CCTV itu, ada di para penyuluh pertanian. Ketahanan pangan yang bernilai gizi juga peran petugas PPL. Jika hasilnya mengandung sarat nilai dan gizi, mampu menekan dan menurunkan angka gizi buruk di NTT," ucap anggota Komisi IV DPR RI Julie Sutrino Laiskodat di Bacarita Coffee, Marina Labuanbajo, Minggu (19/7).
Baca Juga: Julie Laiskodat Kerahkan Warga Untuk Cegah Gizi Buruk
Lahan tidur kita, sebut Julie, pemerintah wajib membangunkan para petani dengan peran petugas penyuluh. Istri Gubernur NTT ini mengaku pengelolaan lahan tidur, perlu disokong sehingga pemenuhan ekonomi masyarakat mampu menjawab segalah kebutuhan.
"Tanpa pertanian pertumbuhan ekonomi bisa berjalan di tempat karena seluruh lini kehidupan membutuhkan pasokan mata rantai pangan. Orang beraktivitas apapun yang utama di pasok itu pangan yang berimbang mampu memenuhi syarat gizi, orang akan tetap sehat dan bisa bekerja," terang Julie Laiskodat.
Julie berjanji akan terus mendorong dan mendukung petugas PPL dalam mengembangkan SDM-nya melalui berbagai pelatihan sehingga kapabilitas SDM petugas PPL bisa mengikuti kemajuan teknologi di bidang pertanian.
Baca Juga: Kader Nasdem di DPR RI, Julie Sutrisno Salurkan 100 Paket Bantuan
Kepala Dinas Pertanian Propinsi NTT, Ir Yohanes Octavianus meminta ibu Julie selaku Anggota Komisi IV DPR RI bisa memfasilitasi petugas PPL mengembangkan kemampuannya melalui pelatihan guna mendukung peningkatan produksi pertanian.
"Ini lebih ditekankan pada kemampuan memperoleh pengetahuan terhadap pengunaan teknologi pertanian. Hal ini tentu membutuhkan biaya. Tadi ibu Julie sudah bisa memberi ruang bagi para PPL. Terimakasih ibu Julie," katanya. (JL/OL-10)
Kompolnas bukanlah lembaga yang bertugas mengawasi kinerja Polri, melainkan lembaga pembantu Presiden dalam menentukan kebijakan.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menyampaikan pandangannya menyikapi perkembangan penanganan lingkungan dan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Indonesia.
Kekosongan posisi Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar merupakan implikasi dari ditetapkannya Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Pengangkatan Sari didasarkan pada ketentuan Pasal 39 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
Adies Kadir dipastikan telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Golkar serta posisinya sebagai anggota legislatif.
Manuver DPR tersebut merupakan bagian dari tren global menguatnya otoritarianisme yang menyasar institusi demokrasi.
Provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia masih mendominasi angka pernikahan dini tertinggi secara nasional, meski secara umum prevalensi pernikahan anak di Indonesia terus menurun.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved