Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
WALAU memiliki 9 kursi di DPRD Gunungkidul, Partai NasDem Gunung Kidul menyampaikan terbuka untuk berkoalosi dengan partai lain di Pilkada Gunung Kidul. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD Nasdem Gunung Kidul, Suparja kepada mediaindonesia.com, di Gedung DPRD DIY, Selasa (30/6).
Suparja menyampaikan, pihaknya tengah mencari wakil bupati. Untuk posisi Bupati, NasDem sudah mempunyai calon yang akan diusung, yaitu Wahyu Purwanto. Pria kelahiran 21 November 1961 (58 tahun) tersebut pernah lama menjadi dosen di UGM. Dengan perolehan 9 kursi DPRD di Kabupaten Gunung Kidul dari total 45 kursi di DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Nasdem seharusnya bisa mengusung paslon Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul sendiri.
"NasDem merasa perlu dengan sahabat-sahabat partai lain berkoalisi untuk bersama-sama membangun Gunung Kidul yang kita cintai ini," kata Suparja.
Suparja menyampaikan, membangun Gunung Kidul tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama. Jika pembangunan dilakukan bersama-sama, Suparja meyakini Gunung Kidul akan terus semakin baik. Ia brharap, pihaknya bersama partai koalisi dapat menemukan sosok wakil bupati yang tepat. Kriteria wakil bupati yang dicari adalah tokoh Gunung Kidul yang dikehendaki oleh masyarakat Gunung Kidul.
"Ia harus paham dan peduli dengan Gunung Kidul," kata dia.
Dengan demikian, perolehan suara paslon yang diusung Nasdem bersama partai koalisi dapat semakin tinggi. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi DIY, Hamdan Kurniawan menyampaikan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 terus berjalan. Ada tiga kabupaten di DIY yang akan menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020.
baca juga: KPU Ngada Mulai Verifikasi Faktual Paslon Perseorangan
Anggaran dari pusat dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah diterima tiga kabupaten di DIY yang akan melaksanakan Pilkada serentak. Masing-masing menerima sekitar Rp3 Miliar.
"Pengiriman anggaran akan dibagi dalam tiga termin," pungkas Hamdan.
Selain itu, anggaran pelaksanaan Pilkada juga akan dipenuhi dari APBD. Total TPS untuk Pilkada di 3 Kabupaten di DIY berjumlah 6.253, dengan rincian 2.205 TPS di Bantul, 1.907 TPS di Gunungkidul, dan 2.141 di Sleman. Total pemilih di tiga kabupaten diperkirakan berjumlah 2,1 juta, dengan rincian 722.098 di Bantul, 607.765 di Gunungkidul, dan 831.069 di Sleman. (OL-3)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved