Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), atau Pelindo 1, melanjutkan program bantuan bahan pokok kepada masyarakat di wilayah kerjanya.. Kali ini bantuan sembako disalurkan melalui Kepolisian Daerah Sumatera Utara.VP Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pelindo 1, Fatimah Zuhra mengatakan, bantuan yang telah diserahkan tiga hari lalu itu berupa beras 10 kg sebanyak 500 paket atau setara dengan 5 ton.
"Ini merupakan sinergi Pelindo 1 dan Polda Sumut untuk disalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak wabah virus covid-19," ujarnya, Kamis (16/4).
Dia jelaskan, bantuan ini disalurkan melalui Polda Sumut agar dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan yang berada di wilayah Sumut. Ini menjadi salah satu wujud komitmen Pelindo 1 untuk terus mendukung pemerintah menghadapi pandemi covid-19.
Untuk itu, Pelindo 1 masih akan terus melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat menghadapi pandemi Covid 19, baik itu berupa sembako, alat pelindung diri (APD), maupun alat kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
baca juga: Perangkat Desa Ini Ubah Bekas Gudang Jadi Tempat Isolasi Mandiri
Sebelumnya, Pelindo 1 telah membagikan 200 paket sembako bagi masyarakat di Belawan, khususnya untuk tukang becak dan ojek. Pelindo 1 juga melakukan penyemprotan disenfektan di sejumlah area publik. Seperti puskesmas, tempat ibadah, sekolah, dan kantor layanan publik. Begitu juga membagikan masker dan hand sanitizer dan vitamin kepada masyarakat. (OL-3)
POLISI menggagalkan upaya pengiriman narkotika jenis sabu seberat delapan kilogram yang dikirim dari Sumatra Utara (Sumut) menggunakan bus angkutan umum dengan modus sebagai oleh-oleh.
BMKG beri peringatan dini potensi hujan lebat di Sumatra Utara pada Rabu (18/2). Cek wilayah terdampak mulai dari Medan hingga Simalungun di sini.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Peningkatan volume petikemas ini dipicu oleh pertumbuhan signifikan di sejumlah wilayah operasi utama.
Transformasi ini tidak hanya mencakup perubahan nama, tetapi juga peluncuran logo baru yang memvisualisasikan semangat sinergi dalam ekosistem pelabuhan dan rantai pasok nasional.
Plt. Direktur Utama CTP, Erwan Dwi Winanto, mengungkapkan pihaknya tengah fokus pada upaya integrasi tarif dengan ruas tol lain di Jakarta guna meningkatkan daya saing biaya angkut.
Penyaluran bantuan ini difokuskan untuk meringankan beban warga yang aktivitas harian dan mobilitasnya terganggu akibat banjir.
Sinergi dan kolaborasi dilakukan bersama Kementerian Perhubungan (KSOP dan BPTD), ASDP, Pemprov Banten, Pemkot Cilegon, Polda Banten dan TNI AL Banten, serta instansi terkait.
Direktur Utama SPJM, Tubagus Patrick, menegaskan bahwa seluruh lini layanan perusahaan telah disiagakan untuk memastikan kelancaran operasional pelabuhan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved