Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SUDAH memasuki pekan kedua April 2020, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Provinsi Aceh belum juga cair. Sekolah-sekolah sudah menunggu selama empat bulan pencairan dana BOS. Akibatnya banyak kepala sekolah berutang pada pihak luar untuk keperluan belanja berbagai barang keperluan sekolah.
"Dari Januari hingga memasuki pertengahan April 2020 ini, belum cair satu tahap pun dana BOS. Bagaimana memenuhi macam-macam keperluan pendidikan di sekolah. Menutupi berbagai kepentingan, kami seperti didorong untuk berutang. Dan itu berefek pada mutu barang dan bisa berujung terhadap mutu pendidikan," kata seorang kepala Sekolah SD di Kabupaten Pidie, Sabtu (11/4).
Dalam kondisi keterlambatan pencairan dana BOS dari pemerintah pusat untuk sekolah-sekolah seperti sekarang ini, akan terbentur banyak masalah. Misalnya guru honorer yang juga belum dibayarkan.
"Ada 13 orang guru honor di sekolah kami, yang harus digaji dengan dana BOS. Dana itu belum cair padahal sudah empat bulan belum terbayarkan. Karena semangat ingin mencerdaskan anak-anak, mereka tentu tidak berani mengeluh. Tapi kasihan mereka," tutur Muhammad Ali, Kepala SMP Alue Bungkoh, Kecamatan Pirak Timu, Aceh Utara, Sabtu (11/4).
baca juga: Terapkan PSBB, Pekanbaru Tunggu Izin Menkes
Pemerhati masalah pendidikan dan sosial keluarga di Aceh, Nurbaiti mengatakan seharusnya pemerintah mempercepat penyaluran dana BOS di Provinsi Aceh untuk mendukung pendidikan di Negeri Serambi Mekah itu.
"Belum lagi terkendala pembayaran honor guru non PNS. Padahal banyak di antara guru honorer, pada masa libur akibat covid-19 beberapa pekan ini, mereka mendatangi langsung ke rumah murid untuk mengajar. Sungguh besar jasa mereka ini," kata Nurbaiti. (OL-3)
Ketua Mualimin Aceh, Darwis Jeunib, yang juga mewakili Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang menetapkan 4 pulau masuk bagian wilayah Aceh
Menkopolkam Budi Gunawan menegaskan akan menindaklanjuti penetapan empat pulau menjadi wilayah Aceh.
PAKAR komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyebut Tito Karnavian harus mundur dari jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto memberikan pesan kala memimpin rapat terbatas penyelesaian polemik 4 pulau.
GUBERNUR Aceh Muzakir Manaf mengemukakan bendera Aceh yang sempat berpolemik di tingkat pusat tidak lama lagi akan bisa dikibarkan.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan alasan pemerintah memutuskan status kepemilikan empat pulau yang berpolemik jadi wilayah administrasi Aceh.
Perlu segera adanya revisi regulasi yang mengatur soal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mencakup semua sekolah termasuk sekolah swasta secara menyeluruh.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan pemerintah agar memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh guru
Kemendikdasmen akan membuat proses transparansi dengan menerbitkan data daya tampung sekolah khususnya untuk sekolah negeri.
Sudah ada sekitar 7 ribu guru honorer yang mendapatkan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan mendapatkan penempatan.
Permasalahan pengelolaan dana BOS di antaranya laporan pertanggungjawaban, terutama pada aspek pengeluaran.
Nadiem menerangkan soal BOS, Kurikulum Merdeka, dan juga Merdeka Belajar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved