Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PANDEMI Covid 19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia membawa dampak yang sangat luar biasa. Partai Golkar ikut membantu pemerintah ikut menangani wabah Covid-19 ini. Salah satunya dengan pemotongan gaji para anggota DPRD, baik di tingkat kota maupun provinsi.
"Untuk berapa bulan pemotongan gaji dilakukan, pemotongan dilakukan sampai penanganan wabah covid dianggap tuntas," kata John Keban Wakil ketua DPD Golkar DIY Bidang Organisasi dalam keterangan tertulis,Jumat (3/4).
Adapun besaran potongan gaji anggota dewan tersebut telah diputuskan melalui rapat pengurus DPD Golkar DIY dan ketua-ketua DPD Golkar Kabupaten kota se DIY serta ketua- ketua fraksi Golkar di kabupaten, kota dan Propinsi DIY yang digelar di kantor DPD Golkar DIY, Kamis (2/4/2020).
Rapat khusus ini digelar atas instruksi Ketua DPD Golkar DIY dalam rangka memberantas virus Corona di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menghasilkan enam keputusan. Yaitu pemotongan take home pay masing-masing anggota fraksi Partai Golkar kab/kota per anggota 50%. Pemotongan take home pay masing-masing anggota fraksi Partai Golkar DPRD DIY per anggota 70.%, Pemotongan mulai dilakukan tiap tanggal 5 (April) pada setiap bulannya.
Kemudian pemotongan dari Fraksi Partai Golkar kab/kota di kelola langsung oleh masing-masing DPD Partai Golkar yang dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas Basmi Corona masing-masing. Dan hasil kerjanya dilaporkan ke provinsi secara lengkap setiap bulannya, baik penggunaan dana maupun kegiatannya.
Pemotongan gaji dari anggota fraksi DPRD propinsi untuk Tim Gugus Tugas Basmi Corona DIY dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pemberantasan korona di seluruh DIY. Dan terakhir, lama waktu pemotongan takehome pay diputuskan mulai bulan April sampai penanganan wabah covid 19 dianggap tuntas.
baca juga: WN Thailand dan Istri Karantina Mandiri di Pedalaman NTT
Ketua DPD Golkar DIY, Gandung Pardiman menyambut gembira kerelaan para anggota DPRD tingkat Kabupaten dan Propinsi yang bersedia dipotong gajinya untuk ikut membantu upaya pencegahan wabah Covid 19.
"Saya terharu dengan kerelaan dari anggota dewan kita yang bersedia dipotong gajinya untuk membantu penanganan wabah Covid 19 ini. Bahkan ada yang bersedia dipotong gajinya 100 persen," ungkap Gandung Pardiman, ketua DPD Golkar DIY.(OL-3)
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Dalam rancangan yang disepakati DPRD dan Pemkab Klungkung, fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
Pada 2025, Indonesia Social Responsibility Award (ISRA) digelar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 74 penghargaan dimenangkan oleh 51 perusahaan dari berbagai kategori dan nominasi.
MENYUSURI Lanskap Yogyakarta melalui Open Trip PORTA by Ambarrukmo Yogyakarta bukan sekedar kota
KANWIL Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY bersama Polda DIY berhasil mengungkap tindak pidana narkotika jenis sabu jaringan narkoba internasional Malaysia-Indonesia.
POLITEKNIK Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang (Polbangtan Yoma) melakukan audiensi dengan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, di Balaikota Timoho, Selasa (8/7/2025).
Penyakit leptospirosis kembali menarik perhatian setelah menimbulkan korban jiwa dan menginfeksi ratusan orang di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
KETUA UMUM Dharma Wanita Persatuan (DWP) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Euis Nurlaelawati mengatakan isu pernikahananak dan poligami masih menjadi tantangan keluarga Muslim di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved