Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Bangka Belitung (Babel) Alexander Fransiscus meminta Menteri BUMN Erick Thohir membenahi manajemen PT Timah.
Apalagi setelah sejumlah pejabatnya diperiksa oleh Pidana Khusus (Pidsus) Kajati Babel terkait dugaan penyimpangan dalam pembelian mineral biji timah kadar rendah atau terak dalam jumlah ratusan ton. Belum lagi perusahaan plat merah tersebut terlilit hutang triliunan dengan rekanan bisnisnya.
"Kita percayakan kasus persoalan pembelian Biji Timah berkadar rendah yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kep.Bangka Belitung, karena Kejaksaan Tinggi Kep.Babel bekerja secara Transparan dan Profesional,” kata Alex dalam keteranganya, Minggu (15/3).
Alex berjanji, sebagai Sanator yang menjabat di komite II merupakan mitra kerja dengan PT Timah dan BUMN akan mengawal perusahaan milik negara yang ada di Babel agar dapat meningkatkan Devisa, buat negara dan meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat, agar sejahtera khususnya masyarakat Bangka Belitung.
“Saya berharap tentunya, Kementerian BUMN dibawah pimpinan Erick Thohir dapat turun tangan dalam mengawasi PT Timah ini dan turun langsung ke Bangka Belitung,” ujarnya.
Tidak hanya senator Alex, sebelumnya Jaringan Relawan Anti Korupsi 98 (Jarsi 98) bahkan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor perwakilan PT Timah di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta. Massa menuntut agar Direktur Utama PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani beserta jajarannya segera dipecat dan ditangkap. (OL-13)
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Ekrem Imamoglu, rival utama Presiden Erdogan, hadir di pengadilan atas tuduhan korupsi. Oposisi dan aktivis HAM sebut persidangan ini bermotif politik.
Penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi menilai maraknya kasus korupsi kepala daerah akibat tak ada efek jera dalam penegakan hukum dan hukuman yang rendah
BUPATI Pekalongan Fadia Arafiq mengaku tak sadar telah melakukan tindak pidana korupsi. Ia mengatakan tak punya pengetahuan soal rasuah lantaran berlatar belakang sebagai penyanyi dangdut.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
Bareskrim Polri bersama Polda Kepulauan Bangka Belitung menggerebek tiga lokasi pengolahan dan penyimpanan pasir timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur dan Belitung.
PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) menandatangani kontrak jangka panjang dengan PT Adaro Indonesia untuk melanjutkan operasional di Tambang Tutupan Selatan
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menghentikan sementara aktivitas penambangan batuan di kawasan Nagari Pasie Nan Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan mengakui masih kurangnya pengawasan terhadap aktivitas industri ekstraktif pertambangan dan perkebunan.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch Ferdy Hasiman menekankan pentingnya sikap netral dan berbasis fakta dalam mengevaluasi dugaan pelanggaran hukum di industri tambang nikel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved