Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
WALI Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah menginginkan tidak ada kasus hukum yang terjadi di lingkup kerjanya. Seperti yang pernah terjadi di tahun 2019, seorang ASN di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Padang terkena operasi tangkap tangan (OTT).
''Kedepan tidak boleh lagi terjadi peristiwa OTT,'' tegas Mahyeldi, Rbu (19/2).
Mahyeldi mengatakan, kasus hukum memang harus dihindari. Menurutnya, apabila ada ASN yang terindikasi melanggar hukum, harus segera dicurigai dan diintensifkan.
''Sebelum ASN kita di OTT pihak lain, kita yang OTT kan lebih dulu, jangan pihak lain,'' katanya.
Mahyeldi menginginkan pihaknya untuk menyiapkan tim. Tim itu nantinya akan duluan turun melakukan OTT kepada ASN yang dicurigai.
''Kalau perlu dan dibolehkan, teleponnya kita sadap. Maka itu kita siapkan tim, daripada pegawai kita berhenti. Cukup sudah kejadian
kemarin, jangan sampai terulang lagi,'' sebutnya. (OL-2)
Hingga saat ini KPK belum mengonfirmasi secara resmi apakah penyegelan kantor PT DNG berkaitan langsung dengan OTT di Madina.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Saut mengatakan saat itu ia langsung menolak permintaan Kejaksaan. Sebab, KPK yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Menurut Tessa, fakta soal kasus ini belum bisa dibuka sepenuhnya sebelum persidangan digelar. Masyarakat diharap bersabar.
Tessa belum bisa memastikan adanya kemungkinan percepatan pemeriksaan Hasto pascarumahnya digeledah kemarin, 7 Januari 2025.
BANK-bank yang mayoritas kepemilikan sahamnya oleh asing akan diwajibkan membangun pusat data di Indonesia
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved