Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
WALI Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah menginginkan tidak ada kasus hukum yang terjadi di lingkup kerjanya. Seperti yang pernah terjadi di tahun 2019, seorang ASN di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Padang terkena operasi tangkap tangan (OTT).
''Kedepan tidak boleh lagi terjadi peristiwa OTT,'' tegas Mahyeldi, Rbu (19/2).
Mahyeldi mengatakan, kasus hukum memang harus dihindari. Menurutnya, apabila ada ASN yang terindikasi melanggar hukum, harus segera dicurigai dan diintensifkan.
''Sebelum ASN kita di OTT pihak lain, kita yang OTT kan lebih dulu, jangan pihak lain,'' katanya.
Mahyeldi menginginkan pihaknya untuk menyiapkan tim. Tim itu nantinya akan duluan turun melakukan OTT kepada ASN yang dicurigai.
''Kalau perlu dan dibolehkan, teleponnya kita sadap. Maka itu kita siapkan tim, daripada pegawai kita berhenti. Cukup sudah kejadian
kemarin, jangan sampai terulang lagi,'' sebutnya. (OL-2)
KPK siap hadir jika diundang untuk memberikan penjelasan terkait istilah OTT.
KPK tengah melanjutkan OTT di Sulawesi Selatan, setelah sebelumnya melakukan OTT di Sulawesi Tenggara dan Jakarta. OTT di tiga lokasi itu berkaitan dengan dugaan suap DAK rumah sakit
Tanak enggan memerinci sosok yang sudah diciduk oleh tim KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada bupati yang ditangkap, hari ini.
Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru dua kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). L
Angka itu tidak mengartikan KPK tidak bisa lagi melakukan OTT. Sebab, sumber daya dan alat yang dimiliki KPK masih mumpuni untuk menciduk pejabat diam-diam.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved