Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
RATUSAN mahasiswa di Solo Raya tolak Rancangan Undang Undang (RUU) Pertanahan yang dianggap belum berpihak pada rakyat, khususnya kaum tani. Mereka yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa untuk Perjuangan Tani (Kamrat) ini menolak dalam bentuk unjuk rasa mulai dari Plasa Manahan berlanjut ke kantor DPRD Kota Surakarta, Selasa (24/9).
Sejumlah poster pun mewarnai unjuk rasa di antaranya bertuliskan 'Beton Tani', 'DPR RI Ambyar', 'Kuliah Pindah Gedung DPRD' dan 'Kita Yang Minum Pemerintah Yang Maruk' diperlihatkan kepada masyarakat pengguna jalan yang sempat terganggu dengan long march barisan mahasiswa dari Manahan menuju gedung DPRD.
Baca juga: Ratusan Mahasiswa asal Bekasi Bertolak ke Jakarta
Jubir aksi penolakan Moh Zalhairi mengatakan unjuk rasa ini bagian dari momentum rakyat menggugat pemerintah terkait hak tanah yang masih acak kadut. Banyak tanah rakyat diambil untuk kepentingan bisnis, sawah lestari menjadi jalan beton
"Ujung-ujungnya tanah warga diambil untuk kepentingan bisnis semata dengan embel-embel untuk kesejahteraan rakyat. Padahal, tidak semua warga mau tanahnya dibangun hal lain seperti pabrik dan lainnya," ungkapnya.
Karena itu, saat momentum Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Nasional, mereka bergerak untuk menolak. RUU Pertanahan dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil.(OL-5)
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta Pusat mejadi kota ketujuh yang telah di deklarasikan menjadi Kota Lengkap setelah Kota Denpasar, Madiun, Bontang, Tegal, Surakarta dan Yogyakarta.
Sidang perkara dengan nomor 438/Pdt.G/2021/PN Jkt. Utr ini digelar di lokasi yang berada di dalam kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Amadmenilai, mafia tanah secara terstruktur dan sistematis melakukan berbagai akrobat untuk menguasai hak atas tanah
Pasalnya, kasus yang menimpa Dino merupakan praktik lazim yang banyak terjadi menimpa masyarakat.
Karena tujuan utama reforma agraria adalah mengatasi ketimpangan.
Perpres 102/2016 dinyatakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional (PSN).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved