Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Satuan Tugas Sapu Bersih Pengutan Liar (Saber Pungli) terus bekerja menuntaskan kasus pungli. Sampai sekarang telah dilakukan 17 ribu kali operasi tangkap tangan (OTT). Bahkan ada 8 ribu kasus pungli yang divonis pengadilan. Para tersangka tidak hanya berasal dari pejabat saja, melainkan juga dari masyarakat. Jumlah tersangka secara total mencapai 22 ribu lebih dengan barang bukti uang senilai Rp322 miliar lebih.
Sekretaris Satgas Saber Pungli Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Widiyanto Poesoko mengatakan bawah dari 36 ribu laporan yang masuk ke Tim Satgas Saber Pungli sejak Oktober 2016 silam, 8 ribu di antaranya telah divonis oleh pengadilan.
"Ada 22 ribu tersangka dalam kasus pungli. Memang tidak semua kasus pungli masuk proses pengadilan. Sebab, ada kasus yang barang buktinya hanya Rp10 juta atau Rp20 juta," ungkap Widiyanto di Kampus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah (Jateng) pada Rabu (31/7).
Dijelaskan oleh Widiyanto, dari laporan yang masuk, 22 ribu di antaranya telah ditindaklanjuti. Pihaknya masih memiliki pekerjaan rumah sebanyak 18 ribu kasus.
"Itu semua merupakan bantuan dari masyarakat, sehingga harus segera dituntaskan. Laporan yang masuk tidak hanya ditangani oleh Tim Saber Pungli pusat, tetapi juga daerah," tambahnya.
Menurutnya, ada sejumlah instansi yang terlibat dalam pungli, paling banyak institusi pertanahan dan instansi kepemerintahan.
baca juga: Tiga WNA Dideportasi, Satu Diantaranya Profesor
"Sementara ini yang paling banyak terungkap di wilayah Jabar, kemudian disusul Jatim dan Sumatera Utara. Daerah yang paling banyak berprestasi untuk mengungkap kasus pungli juga Jabar. Hampir tiap minggu ada ratusan terkena OTT pungli," jelasnya.
Sedangkan untuk paling minim adalah Kalimantan Utara. Namun hal itu kemungkinan karena merupakan provinsi baru. (OL-3)
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Mereka terjerat kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR. KPK juga mengendus adanya penerimaan gratifikasi lainnya di Kota Madiun.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Isu OTT KPK di Pati menghebohkan publik. Bupati Pati Sudewo disebut ikut diperiksa terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa. Simak fakta dan klarifikasinya.
Camat menerima laporan dari ibu hamil di Kelurahan Tanjung. Mereka mengeluh dengan tarikan Rp5.000 pada program MBG.
KPK menduga kasus yang menjerat Wamenaker Emmanuel Ebenezer ada pungutan di sektor lain. Noel terjerat perkara pemerasan tenaga kerja asing
Upaya pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi nasional masih belum optimal. Hal itu disebabkan banyaknya pungutan atau pengenaan pajak yang cukup tinggi sejak tahapan eksplorasi.
MARAK wisatawan mancanegara yang tidak membayar pungutan disorot. Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan usulan agar menerapkan sanksi kurungan
Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau ulang pemungutan royalti untuk sektor batu bara.
Penerapan penarikan pungutan sebesar Rp150 ribu bagi setiap wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali telah berlangsung selama lebih dari satu bulan, dimulai sejak 14 Februari 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved