Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
TIM Satuan Tugas Sapu Bersih Pengutan Liar (Saber Pungli) terus bekerja menuntaskan kasus pungli. Sampai sekarang telah dilakukan 17 ribu kali operasi tangkap tangan (OTT). Bahkan ada 8 ribu kasus pungli yang divonis pengadilan. Para tersangka tidak hanya berasal dari pejabat saja, melainkan juga dari masyarakat. Jumlah tersangka secara total mencapai 22 ribu lebih dengan barang bukti uang senilai Rp322 miliar lebih.
Sekretaris Satgas Saber Pungli Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Widiyanto Poesoko mengatakan bawah dari 36 ribu laporan yang masuk ke Tim Satgas Saber Pungli sejak Oktober 2016 silam, 8 ribu di antaranya telah divonis oleh pengadilan.
"Ada 22 ribu tersangka dalam kasus pungli. Memang tidak semua kasus pungli masuk proses pengadilan. Sebab, ada kasus yang barang buktinya hanya Rp10 juta atau Rp20 juta," ungkap Widiyanto di Kampus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah (Jateng) pada Rabu (31/7).
Dijelaskan oleh Widiyanto, dari laporan yang masuk, 22 ribu di antaranya telah ditindaklanjuti. Pihaknya masih memiliki pekerjaan rumah sebanyak 18 ribu kasus.
"Itu semua merupakan bantuan dari masyarakat, sehingga harus segera dituntaskan. Laporan yang masuk tidak hanya ditangani oleh Tim Saber Pungli pusat, tetapi juga daerah," tambahnya.
Menurutnya, ada sejumlah instansi yang terlibat dalam pungli, paling banyak institusi pertanahan dan instansi kepemerintahan.
baca juga: Tiga WNA Dideportasi, Satu Diantaranya Profesor
"Sementara ini yang paling banyak terungkap di wilayah Jabar, kemudian disusul Jatim dan Sumatera Utara. Daerah yang paling banyak berprestasi untuk mengungkap kasus pungli juga Jabar. Hampir tiap minggu ada ratusan terkena OTT pungli," jelasnya.
Sedangkan untuk paling minim adalah Kalimantan Utara. Namun hal itu kemungkinan karena merupakan provinsi baru. (OL-3)
KPK siap hadir jika diundang untuk memberikan penjelasan terkait istilah OTT.
KPK tengah melanjutkan OTT di Sulawesi Selatan, setelah sebelumnya melakukan OTT di Sulawesi Tenggara dan Jakarta. OTT di tiga lokasi itu berkaitan dengan dugaan suap DAK rumah sakit
Tanak enggan memerinci sosok yang sudah diciduk oleh tim KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada bupati yang ditangkap, hari ini.
Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru dua kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). L
Angka itu tidak mengartikan KPK tidak bisa lagi melakukan OTT. Sebab, sumber daya dan alat yang dimiliki KPK masih mumpuni untuk menciduk pejabat diam-diam.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Upaya pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi nasional masih belum optimal. Hal itu disebabkan banyaknya pungutan atau pengenaan pajak yang cukup tinggi sejak tahapan eksplorasi.
MARAK wisatawan mancanegara yang tidak membayar pungutan disorot. Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan usulan agar menerapkan sanksi kurungan
Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau ulang pemungutan royalti untuk sektor batu bara.
Penerapan penarikan pungutan sebesar Rp150 ribu bagi setiap wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali telah berlangsung selama lebih dari satu bulan, dimulai sejak 14 Februari 2024.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menolak keras rencana pemerintah perihal pungutan wisata yang dibebankan melalui tiket pesawat.
Petugas bersiaga memindai setiap wisatawan asing yang keluar melalui area publik terminal kedatangan internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved