Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
TIM Satuan Tugas Sapu Bersih Pengutan Liar (Saber Pungli) terus bekerja menuntaskan kasus pungli. Sampai sekarang telah dilakukan 17 ribu kali operasi tangkap tangan (OTT). Bahkan ada 8 ribu kasus pungli yang divonis pengadilan. Para tersangka tidak hanya berasal dari pejabat saja, melainkan juga dari masyarakat. Jumlah tersangka secara total mencapai 22 ribu lebih dengan barang bukti uang senilai Rp322 miliar lebih.
Sekretaris Satgas Saber Pungli Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Widiyanto Poesoko mengatakan bawah dari 36 ribu laporan yang masuk ke Tim Satgas Saber Pungli sejak Oktober 2016 silam, 8 ribu di antaranya telah divonis oleh pengadilan.
"Ada 22 ribu tersangka dalam kasus pungli. Memang tidak semua kasus pungli masuk proses pengadilan. Sebab, ada kasus yang barang buktinya hanya Rp10 juta atau Rp20 juta," ungkap Widiyanto di Kampus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah (Jateng) pada Rabu (31/7).
Dijelaskan oleh Widiyanto, dari laporan yang masuk, 22 ribu di antaranya telah ditindaklanjuti. Pihaknya masih memiliki pekerjaan rumah sebanyak 18 ribu kasus.
"Itu semua merupakan bantuan dari masyarakat, sehingga harus segera dituntaskan. Laporan yang masuk tidak hanya ditangani oleh Tim Saber Pungli pusat, tetapi juga daerah," tambahnya.
Menurutnya, ada sejumlah instansi yang terlibat dalam pungli, paling banyak institusi pertanahan dan instansi kepemerintahan.
baca juga: Tiga WNA Dideportasi, Satu Diantaranya Profesor
"Sementara ini yang paling banyak terungkap di wilayah Jabar, kemudian disusul Jatim dan Sumatera Utara. Daerah yang paling banyak berprestasi untuk mengungkap kasus pungli juga Jabar. Hampir tiap minggu ada ratusan terkena OTT pungli," jelasnya.
Sedangkan untuk paling minim adalah Kalimantan Utara. Namun hal itu kemungkinan karena merupakan provinsi baru. (OL-3)
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Saut mengatakan saat itu ia langsung menolak permintaan Kejaksaan. Sebab, KPK yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Menurut Tessa, fakta soal kasus ini belum bisa dibuka sepenuhnya sebelum persidangan digelar. Masyarakat diharap bersabar.
Tessa belum bisa memastikan adanya kemungkinan percepatan pemeriksaan Hasto pascarumahnya digeledah kemarin, 7 Januari 2025.
Dia merupakan orang yang jabatannya di DPR diminta diganti oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto agar Harun menjadi anggota legislatif.
KPK menyita mobil Harun yang terparkir selama dua tahun di sebuah apartemen di Jakarta. Kendaraan itu ditemukan pada Juni 2024.
Upaya pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi nasional masih belum optimal. Hal itu disebabkan banyaknya pungutan atau pengenaan pajak yang cukup tinggi sejak tahapan eksplorasi.
MARAK wisatawan mancanegara yang tidak membayar pungutan disorot. Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan usulan agar menerapkan sanksi kurungan
Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau ulang pemungutan royalti untuk sektor batu bara.
Penerapan penarikan pungutan sebesar Rp150 ribu bagi setiap wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali telah berlangsung selama lebih dari satu bulan, dimulai sejak 14 Februari 2024.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menolak keras rencana pemerintah perihal pungutan wisata yang dibebankan melalui tiket pesawat.
REKTOR Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwikorita, menyebut gejala korupsi di Indonesia sudah memasuki level siaga
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved