Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) menunjuk Daud Achmad sebagai pelaksana harian (plh) Sekretaris Daerah Jawa Barat. Ini dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status tersangka kepada Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa karena diduga telah menerima suap sebesar Rp900 juta.
Emil mengatakan, pihaknya sudah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pemilihan plh ini. Hasilnya, menurut pemerintah pusat, Pemprov Jabar bisa mendelegasikan persoalan administrasi kepada Asisten Daerah Bidang Administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Daud Achmad.
"Sudah konsutlasi dengan Kemendagri, sarannya agar Pak Iwa fokus menyelesaikan permasalahan ini. Urusan pemerintah akan didelegasikan ke Pak Daud Achmad selaku asisten daerah," kata Emil di Bandung, Selasa (30/7).
Menurut dia, status plh ini diberlakukan sampai waktu yang belum ditentukan hingga adanya penetapan pejabat definitif.
"Karena ada aturan yang harus dipatuhi terkait pemberhentian atau pemberhentian sementara ASN yang punya implikasi secara hukum," katanya.
baca juga: Pemprov Jabar Belum Pastikan Beri Bantuan Hukum Untuk Iwa
Meski bersifat plh, Emil memastikan hal ini tidak akan mengganggu proses administrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Rapat anggaran dengan dewan dan hal-hal yang sifatnya butuh atensi, sudah didelegasikan dan dilaksanakan dengan baik," pungkasnya. (OL-3)
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Pembinaan dan peringatan untuk menjauhi praktik korupsi selalu disampaikan kepada seluruh jajaran di bawah naungan PT Bandung.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Harta Rini Soemarno tercatat sebesar Rp128,9 miliar.
AKTIVITAS hunian di sejumlah kawasan kota baru di Koridor Timur Jakarta menunjukkan tren yang semakin aktif sepanjang 2025.
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
Pemanfaatan kawasan juga terlihat melalui penyelenggaraan Meikarta Speedway Fun Race 2025 di Sirkuit NP Meikarta–Cikarang pada Oktober lalu.
Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan Meikarta jadi lokasi rusun subsidi. Konsep rusunami dan rusunawa disiapkan untuk atasi hunian perkotaan.
Selama kunjungan tersebut, Menteri PKP juga berdialog langsung dengan para konsumen untuk mendengarkan aspirasi mereka dan memastikan pemerintah terus mengawal perlindungan hak konsumen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved