Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) menunjuk Daud Achmad sebagai pelaksana harian (plh) Sekretaris Daerah Jawa Barat. Ini dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status tersangka kepada Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa karena diduga telah menerima suap sebesar Rp900 juta.
Emil mengatakan, pihaknya sudah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pemilihan plh ini. Hasilnya, menurut pemerintah pusat, Pemprov Jabar bisa mendelegasikan persoalan administrasi kepada Asisten Daerah Bidang Administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Daud Achmad.
"Sudah konsutlasi dengan Kemendagri, sarannya agar Pak Iwa fokus menyelesaikan permasalahan ini. Urusan pemerintah akan didelegasikan ke Pak Daud Achmad selaku asisten daerah," kata Emil di Bandung, Selasa (30/7).
Menurut dia, status plh ini diberlakukan sampai waktu yang belum ditentukan hingga adanya penetapan pejabat definitif.
"Karena ada aturan yang harus dipatuhi terkait pemberhentian atau pemberhentian sementara ASN yang punya implikasi secara hukum," katanya.
baca juga: Pemprov Jabar Belum Pastikan Beri Bantuan Hukum Untuk Iwa
Meski bersifat plh, Emil memastikan hal ini tidak akan mengganggu proses administrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Rapat anggaran dengan dewan dan hal-hal yang sifatnya butuh atensi, sudah didelegasikan dan dilaksanakan dengan baik," pungkasnya. (OL-3)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Ekrem Imamoglu, rival utama Presiden Erdogan, hadir di pengadilan atas tuduhan korupsi. Oposisi dan aktivis HAM sebut persidangan ini bermotif politik.
Penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.
Surat hibah lahan itu diserahkan Mochtar Riady kepada Kepala Badan Pengelola Investasi (BKI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani.
Pemerintah resmi memulai pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, yang diproyeksikan menjadi proyek percontohan hunian vertikal bersubsidi
Menteri PKP Maruarar Sirait targetkan pembangunan 141 ribu unit rusun subsidi di lahan Meikarta. Groundbreaking dijadwalkan 8 Maret 2026. Simak detailnya!
AKTIVITAS hunian di sejumlah kawasan kota baru di Koridor Timur Jakarta menunjukkan tren yang semakin aktif sepanjang 2025.
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved