Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) menunjuk Daud Achmad sebagai pelaksana harian (plh) Sekretaris Daerah Jawa Barat. Ini dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status tersangka kepada Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa karena diduga telah menerima suap sebesar Rp900 juta.
Emil mengatakan, pihaknya sudah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pemilihan plh ini. Hasilnya, menurut pemerintah pusat, Pemprov Jabar bisa mendelegasikan persoalan administrasi kepada Asisten Daerah Bidang Administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Daud Achmad.
"Sudah konsutlasi dengan Kemendagri, sarannya agar Pak Iwa fokus menyelesaikan permasalahan ini. Urusan pemerintah akan didelegasikan ke Pak Daud Achmad selaku asisten daerah," kata Emil di Bandung, Selasa (30/7).
Menurut dia, status plh ini diberlakukan sampai waktu yang belum ditentukan hingga adanya penetapan pejabat definitif.
"Karena ada aturan yang harus dipatuhi terkait pemberhentian atau pemberhentian sementara ASN yang punya implikasi secara hukum," katanya.
baca juga: Pemprov Jabar Belum Pastikan Beri Bantuan Hukum Untuk Iwa
Meski bersifat plh, Emil memastikan hal ini tidak akan mengganggu proses administrasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Rapat anggaran dengan dewan dan hal-hal yang sifatnya butuh atensi, sudah didelegasikan dan dilaksanakan dengan baik," pungkasnya. (OL-3)
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Selama kunjungan tersebut, Menteri PKP juga berdialog langsung dengan para konsumen untuk mendengarkan aspirasi mereka dan memastikan pemerintah terus mengawal perlindungan hak konsumen.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah menjajaki kemungkinan kolaborasi dengan Grup Lippo dalam program pembangunan 3 Juta Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengapresiasi progres awal penyelesaian kewajiban konsumen Meikarta yang dilakukan oleh Grup Lippo.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menuntut penyelesaian masalah antara pengembang Meikarta dan konsumen harus segera dituntaskan.
Yang pasti, semua cabor motorsport ini akan ditunjang oleh ciri khas lintasan aspal yang enak untuk dilibas.
Andre mengatakan, data yang disampaikan perkumpulan konsumen Meikarta sangat menggembirakan. Data itu juga menunjukkan bahwa DPR bersungguh-sungguh dalam melakukan fungsi pengawasan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved