Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat belum memastikan apakah akan memberi bantuan hukum atau tidak untuk Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan status tersangka kepada Iwa Karniwa karena diduga telah menerima suap sebesar Rp900 juta.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) mengatakan, dirinya belum memastikan apakah Iwa akan mendapat bantuan hukum atau tidak. Pihaknya masih akan menunggu proses hukum yang tengah berjalan di KPK.
"Kita akan lihat dulu, bagaimana apakah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku," kata Emil di Bandung, Selasa (30/7).
Dia memastikan dalam menyikapi kasus ini akan mengikuti aturan meski terdapat pejabatnya yang ditetapkan sebagai tersangka.
"Kami akan mengikuti aturan," katanya.
Emil sendiri mengaku telah bertemu dengan Iwa pascapenetapan status tersangka oleh KPK. Orang nomor satu di Jawa Barat ini telah mendapatkan keterangan langsung dari Iwa terkait kasus tersebut.
"Saya bertemu untuk mendengarkan langsung," katanya.
baca juga: Imigrasi Tangkap Pengunggah Video Porno
Namun, Emil enggan membeberkan obrolannya dengan Iwa dalam pertemuan itu. Dia hanya meminta Iwa agar fokus menjalani proses hukum yang berjalan di KPK.
"Pak Iwa konsentrasi penuh agar proses hukum yang berjalan bisa diselesaikan," katanya. (OL-3)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan harus dihapuskan karena bertentangan dengan nilai-nilai agama sekaligus menjadi ancaman
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Ekrem Imamoglu, rival utama Presiden Erdogan, hadir di pengadilan atas tuduhan korupsi. Oposisi dan aktivis HAM sebut persidangan ini bermotif politik.
Penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.
Surat hibah lahan itu diserahkan Mochtar Riady kepada Kepala Badan Pengelola Investasi (BKI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani.
Pemerintah resmi memulai pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, yang diproyeksikan menjadi proyek percontohan hunian vertikal bersubsidi
Menteri PKP Maruarar Sirait targetkan pembangunan 141 ribu unit rusun subsidi di lahan Meikarta. Groundbreaking dijadwalkan 8 Maret 2026. Simak detailnya!
AKTIVITAS hunian di sejumlah kawasan kota baru di Koridor Timur Jakarta menunjukkan tren yang semakin aktif sepanjang 2025.
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved