Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat belum memastikan apakah akan memberi bantuan hukum atau tidak untuk Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan status tersangka kepada Iwa Karniwa karena diduga telah menerima suap sebesar Rp900 juta.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) mengatakan, dirinya belum memastikan apakah Iwa akan mendapat bantuan hukum atau tidak. Pihaknya masih akan menunggu proses hukum yang tengah berjalan di KPK.
"Kita akan lihat dulu, bagaimana apakah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku," kata Emil di Bandung, Selasa (30/7).
Dia memastikan dalam menyikapi kasus ini akan mengikuti aturan meski terdapat pejabatnya yang ditetapkan sebagai tersangka.
"Kami akan mengikuti aturan," katanya.
Emil sendiri mengaku telah bertemu dengan Iwa pascapenetapan status tersangka oleh KPK. Orang nomor satu di Jawa Barat ini telah mendapatkan keterangan langsung dari Iwa terkait kasus tersebut.
"Saya bertemu untuk mendengarkan langsung," katanya.
baca juga: Imigrasi Tangkap Pengunggah Video Porno
Namun, Emil enggan membeberkan obrolannya dengan Iwa dalam pertemuan itu. Dia hanya meminta Iwa agar fokus menjalani proses hukum yang berjalan di KPK.
"Pak Iwa konsentrasi penuh agar proses hukum yang berjalan bisa diselesaikan," katanya. (OL-3)
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
Selama kunjungan tersebut, Menteri PKP juga berdialog langsung dengan para konsumen untuk mendengarkan aspirasi mereka dan memastikan pemerintah terus mengawal perlindungan hak konsumen.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah menjajaki kemungkinan kolaborasi dengan Grup Lippo dalam program pembangunan 3 Juta Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengapresiasi progres awal penyelesaian kewajiban konsumen Meikarta yang dilakukan oleh Grup Lippo.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menuntut penyelesaian masalah antara pengembang Meikarta dan konsumen harus segera dituntaskan.
Yang pasti, semua cabor motorsport ini akan ditunjang oleh ciri khas lintasan aspal yang enak untuk dilibas.
Andre mengatakan, data yang disampaikan perkumpulan konsumen Meikarta sangat menggembirakan. Data itu juga menunjukkan bahwa DPR bersungguh-sungguh dalam melakukan fungsi pengawasan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved