Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat belum memastikan apakah akan memberi bantuan hukum atau tidak untuk Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan status tersangka kepada Iwa Karniwa karena diduga telah menerima suap sebesar Rp900 juta.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) mengatakan, dirinya belum memastikan apakah Iwa akan mendapat bantuan hukum atau tidak. Pihaknya masih akan menunggu proses hukum yang tengah berjalan di KPK.
"Kita akan lihat dulu, bagaimana apakah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku," kata Emil di Bandung, Selasa (30/7).
Dia memastikan dalam menyikapi kasus ini akan mengikuti aturan meski terdapat pejabatnya yang ditetapkan sebagai tersangka.
"Kami akan mengikuti aturan," katanya.
Emil sendiri mengaku telah bertemu dengan Iwa pascapenetapan status tersangka oleh KPK. Orang nomor satu di Jawa Barat ini telah mendapatkan keterangan langsung dari Iwa terkait kasus tersebut.
"Saya bertemu untuk mendengarkan langsung," katanya.
baca juga: Imigrasi Tangkap Pengunggah Video Porno
Namun, Emil enggan membeberkan obrolannya dengan Iwa dalam pertemuan itu. Dia hanya meminta Iwa agar fokus menjalani proses hukum yang berjalan di KPK.
"Pak Iwa konsentrasi penuh agar proses hukum yang berjalan bisa diselesaikan," katanya. (OL-3)
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang pengganti Rp11,8 triliun, atas kasus dugaan suap pemberian ekspor minyak kelapa sawit atau CPO. Dana itu berasal dari terdakwa Wilmar Group.
Pemerintah Singapura memutuskan untuk menolak permohonan penangguhan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos.
KMI mendesak Kejagung segera memeriksa petinggi perusahaan BUMN itu dalam kasus dugaan korupsi yang terungkap dari audit independen Nusantara Parameter Index (NPI).
Menkum optimistis kebijakan tersebut mampu menekan praktik-praktik rasuah yang melibatkan para penegak hukum di lembaga peradilan Indonesia.
WAKTU pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak masih dibahas di DPR
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah menjajaki kemungkinan kolaborasi dengan Grup Lippo dalam program pembangunan 3 Juta Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengapresiasi progres awal penyelesaian kewajiban konsumen Meikarta yang dilakukan oleh Grup Lippo.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menuntut penyelesaian masalah antara pengembang Meikarta dan konsumen harus segera dituntaskan.
Yang pasti, semua cabor motorsport ini akan ditunjang oleh ciri khas lintasan aspal yang enak untuk dilibas.
Andre mengatakan, data yang disampaikan perkumpulan konsumen Meikarta sangat menggembirakan. Data itu juga menunjukkan bahwa DPR bersungguh-sungguh dalam melakukan fungsi pengawasan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama belasan anggota dewan lintas komisi melakukan kunjungan langsung ke kawasan pembangunan Apartemen Meikarta di Cikarang, Bekasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved