Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat belum memastikan apakah akan memberi bantuan hukum atau tidak untuk Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan status tersangka kepada Iwa Karniwa karena diduga telah menerima suap sebesar Rp900 juta.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) mengatakan, dirinya belum memastikan apakah Iwa akan mendapat bantuan hukum atau tidak. Pihaknya masih akan menunggu proses hukum yang tengah berjalan di KPK.
"Kita akan lihat dulu, bagaimana apakah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku," kata Emil di Bandung, Selasa (30/7).
Dia memastikan dalam menyikapi kasus ini akan mengikuti aturan meski terdapat pejabatnya yang ditetapkan sebagai tersangka.
"Kami akan mengikuti aturan," katanya.
Emil sendiri mengaku telah bertemu dengan Iwa pascapenetapan status tersangka oleh KPK. Orang nomor satu di Jawa Barat ini telah mendapatkan keterangan langsung dari Iwa terkait kasus tersebut.
"Saya bertemu untuk mendengarkan langsung," katanya.
baca juga: Imigrasi Tangkap Pengunggah Video Porno
Namun, Emil enggan membeberkan obrolannya dengan Iwa dalam pertemuan itu. Dia hanya meminta Iwa agar fokus menjalani proses hukum yang berjalan di KPK.
"Pak Iwa konsentrasi penuh agar proses hukum yang berjalan bisa diselesaikan," katanya. (OL-3)
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
KPK lakukan OTT di Depok, menyita Rp850 juta dari Juru Sita PN terkait dugaan gratifikasi dan pengurusan sengketa lahan. Lima tersangka ditetapkan.
Pembinaan dan peringatan untuk menjauhi praktik korupsi selalu disampaikan kepada seluruh jajaran di bawah naungan PT Bandung.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Harta Rini Soemarno tercatat sebesar Rp128,9 miliar.
AKTIVITAS hunian di sejumlah kawasan kota baru di Koridor Timur Jakarta menunjukkan tren yang semakin aktif sepanjang 2025.
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
Pemanfaatan kawasan juga terlihat melalui penyelenggaraan Meikarta Speedway Fun Race 2025 di Sirkuit NP Meikarta–Cikarang pada Oktober lalu.
Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan Meikarta jadi lokasi rusun subsidi. Konsep rusunami dan rusunawa disiapkan untuk atasi hunian perkotaan.
Selama kunjungan tersebut, Menteri PKP juga berdialog langsung dengan para konsumen untuk mendengarkan aspirasi mereka dan memastikan pemerintah terus mengawal perlindungan hak konsumen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved