Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN dan TNI menggelar kesiapsiagaan pengamanan di daerah sehari menjelang sidang putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2019 yang akan dilaksanakan hari ini.
Pimpinan Muspida Jawa Tengah yang terdiri atas Kapolda Irjen Rycko Amelza Dahniel, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen M Effendi serta Wakil Gubernur Taj Yasin bersepakat menolak segala kerusuhan di Jawa Tengah dan untuk seluruh wilayah Indonesia.
"Silaturahim dan doa untuk negeri ini bertujuan agar tercipta Solo damai, Jawa Tengah damai, Jawa Tengah tanpa ke-kerasan, Indonesia damai, dan Indonesia tanpa kekerasan," ucap Kapolda Jateng yang didampingi Pangdam IV/Diponegoro Mayjen Effendi dan Wagub Jateng Taj Yasin.
Gelaran doa untuk negeri dan silaturahim di Plaza Manahan itu diikuti sekitar 10 ribu anggota TNI dan Polri, serta warga Jawa Tengah, yang diisi dengan tausiah dari ulama NU Sleman, Kiai Haji Ahmad Muwafiq.
Kapolda Jateng mengatakan, melalui silaturahim, halalbihalal, dan doa untuk negeri akan semakin merekatkan kesatuan dan persatuan sesama anak bangsa. "Adanya perbedaan harus dimaknai sebagai kekayaan terindah dan menjadi mozaik indah di wilayah Zamrud Katulistiwa," tukas dia.
Pangdam Mayjen M Effendi menambahkan bahwa seluruh komponen anak bangsa tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan.
"Kita bersatu dan jaga perdamaian tanpa kerusuhan. Kalau kita jujur dan disiplin, situasi dan permasalahan bangsa ini akan selesai," tegasnya.
Gabungan TNI-Polri dan Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, kemarin, juga melaksanakan upacara gelar pasukan di Alun-Alun Kabupaten Temanggung. Menurut Kapolres Temanggung AKB Wiyono Eko Prasetyo, sebanyak 350 personel gabung-an dari Polres Temanggung, Kodim 0706/Temanggung, Satpol PP, dan Dishub Kabupaten Temanggung mulai kemarin diturunkan untuk melakukan pengamanan di objek vital seperti tempat ibadah serta kantor KPU dan Bawaslu.
Di wilayah lain, Polres Flores Timur (Flotim), NTT, meningkatkan kewaspadaan di seluruh tempat dan lokasi keramaian dengan meningkatkan patroli kota. Kapolres Flotim, AKB Deni Abrahams, mengimbau seluruh jajarannya untuk meningkatkan kemampuan intelijen dan kewaspadaan di setiap lingkungan mansing-masing.
Razia
Untuk memastikan warga tidak ikut melakukan demonstrasi ke Jakarta menjelang sidang putusan MK, kemarin, Polres Malang, Jawa Timur, melakukan razia.
"Tadi pagi razia di Karangloh pintu masuk tol Malang-Pandaan," tegas Kapolres Malang AKB Yade Setiawan Ujung.
Selain merazia mobil travel dan bus, polisi menuju stasiun kereta api dan terminal bus. "Pada prinsipnya mencegah warga agar jangan ke Jakarta, mengingat pada 22 Mei lalu seperti itu. Jangan lantas tidak tahu apa-apa, tapi niatnya ke Jakarta, lalu terjadi sesuatu."
Dari hasil komunikasi dengan pengurus Front Pembela Islam (FPI) setempat, Kapolres menjamin mereka tidak ke Jakarta. (BN/LN/FB/N-1)
Pemerintah tetap melanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penataan jabatan bagi anggota Polri aktif sebagai solusi transisi.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.
Dia menekankan, jangan sampai klausul ini menjadi alasan dan bisa dipakai untuk memidanakan atau menggugat wartawan secara pendataan.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memperkuat perlindungan bagi profesi wartawan dengan mengabulkan sebagian uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
Mandat Reformasi 1998 tidak pernah mengamanatkan pemindahan posisi institusional Polri dari bawah Presiden.
Momentum kebangkitan Putri di awal tahun ini bertepatan dengan apresiasi yang diterimanya dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved