Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatra Utara Oza Olavia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Tim Interdiksi Terpadu di Bandar Udara dan Pelabuhan Laut dalam rangka Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Provinsi Sumatra Utara di Aula Catur Prasetya Lantai IV Polda Sumut, Selasa (7/5)
Oza menyampaikan beberapa waktu yang lalu Bea Cukai Sumut bersama Kepolisian berhasil melakukan pencegahan narkotika di Bandara Kualanamu. Kini, dibutuhkan usaha lebih untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia khususnya pesisir pantai timur Sumatra Utara.
“Demi meningkatkan efektivitas pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dibutuhkan kerja sama dari banyak pihak terkait untuk mengamankan wilayah Sumatra Utara dari peredaran narkotika tersebut,” kata Oza.
Baca juga: Bea Cukai Temukan Empat Bangunan Penimbun Rokok Ilegal di Jepara
Adanya Nota Kesepahaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama strategis dalam rangka pelaksanaan Tim Interdiksi Terpadu Pelabuhan Laut dan Udara dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika.
“Semua pihak yang terkait diharapkan dapat saling tukar informasi yang berhubungan dengan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di wilayah Sumatra Utara,” ujar Oza.
Nota Kesepahaman tersebut turut ditandatangani Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatra Utara, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatra Utara, Executive General Manager PT Angkasa Pura II (Persero), Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatra Utara, Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Medan, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belawan, Kepala Balai Besar Krantina Pertanian Kelas II Medan, Kepala Syahbandar Belawan dan Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah II.(RO/OL-5)
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
KEMENTERIAN Kehutanan memanfaatkan kayu gelondongan yang hanyut akibat bencana hidrometeorologi untuk penyediaan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak di Aceh Utara dan sumut
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal untuk menuju titik bencana di Sumatra dan Aceh.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan terus melakukan langkah bersih-bersih di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Peredaran narkotika jaringan internasional berhasil digagalkan Polda Metro Jaya bersama Bea Cukai, di Apartemen Green Bay Pluit.
Bea Cukai tidak menetapkan tenggat waktu khusus bagi perusahaan importir untuk melakukan re-ekspor, selama pihak perusahaan menunjukkan itikad baik dan kooperatif.
Selama ini, sertifikasi AEO di Indonesia lebih banyak dimiliki oleh perusahaan manufaktur, sementara di sektor logistik jumlahnya masih terbatas.
DIREKTORAT Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan telah melakukan pembenahan secara menyeluruh.Â
Bea Cukai Atambua melakukan penindakan terhadap peredaran barang kena cukai (BKC) berupa hasil tembakau/rokok ilegal sebanyak 11 juta batang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved