Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJAUH ini, Pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widido telah menerbitkan jutaan Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan Kartu Indonesia Sehat atau KIS.
Untuk KIP, pemerintah telah menerbitkan sekitar 19 juta kartu.
Presiden Joko Widodo merasa jumlah itu belum cukup banyak untuk mendukung pendidikan para siswa di Tanah Air. Karena itu dia berjanji penerbitan KIP masih akan terus dilakukan.
Namun dia juga mengungkapkan dirinya sudah memersiapkan penerbitan tiga kartu baru, bila terpilih dalam Pemilu 2019. Salah satunya adalah KIP untuk mahasiswa atau untuk berkuliah.
Hal itu dia ungkapkan saat berbicara di hadapan ribuan peserta Tabligh Akbar dan Dzikir Bersama bertema Satu untuk Negeri yang digelar berbagai elemen masyarakat, di Gedung Serba Guna Pemprov Sumut, Jakan Willem Iskandar, Kota Medan, Jumat (15/3).
"Kita telah mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Pintar untuk siswa SD, SMP dan SMA dan saat ini sudah dikeluarkan 19 juta kartu. Setelah itu, nanti akan keluar lagi KIP untuk kuliah," paparnya.
Baca juga : Jokowi Pesan Jaga Kerukunan dan Persatuan ke Ibu-Ibu Pengajian
Lalu dia menunjukkan contoh kartu tersebut dan bertanya kepada peserta, setuju atau tidak. Para peserta pun menjawab setuju meski pertanyaan itu dua kali diulang Jokowi.
Jokowi menjelaskan, kartu ini akan diperuntukkan bagi generasi muda yang ingin berkuliah di dalam maupun di luar negeri dan jika ia terpilih dalam Pilpres 2019 nanti, maka akan diterbitkan mulai tahun depan.
Kartu kedua adalah kartu Pra-Kerja dan ia juga menunjukkan contoh kartunya. Kartu itu diperuntukkan bagi mereka yang ingin masuk ke dunia kerja setelah menamatkan bangku perkuliahan.
Baik yang ingin bekerja di kantoran maupun industri.
Dengan kartu ini mereka akan diberikan pelatihan-pelatihan, sehingga diyakini akan cepat mendapatkan pekerjaan.
Selain itu, pemegang kartu ini juga akan diberikan insentif honor sampai mendapatkan kerja, dengan durasi enam hingga 12 bulan.
Kartu ketiga yaitu Kartu Sembako Murah. Pemegang kartu ini akan mendapatkan diskon dalam jumlah yang besar, meski untuk sekarang belum ditentukan persentasenya.
"Tapi ini akan diberikan tidak untuk semua masyarakat," ujarnya.
Dengan kata lain, Kartu Sembako Murah hanya akan diberikan kepada warga tidak mampu. (OL-8)
Promo ini menyasar layanan kelas eksekutif pada KA Sribilah Utama relasi Stasiun Medan menuju Stasiun Tebingtinggi, Kisaran, hingga Rantauprapat.
Polda Sumut tetapkan dua tersangka kasus tambang emas ilegal (PETI) di Sungai Batang Gadis. Polisi buru aktor intelektual dan panggil 3 perusahaan alat berat.
Untuk mengantisipasi dampak lanjutan akibat cuaca ekstrem, pemprov sudah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca pada 18-21 Februari di Bandara Silangit dan Bandara Kualanamu.
SUMATRA Utara disebut sebagai wilayah dengan penerapan sanksi hukum paling ekstrem bagi para pelaku kejahatan narkotika di Indonesia.
POLISI menggagalkan upaya pengiriman narkotika jenis sabu seberat delapan kilogram yang dikirim dari Sumatra Utara (Sumut) menggunakan bus angkutan umum dengan modus sebagai oleh-oleh.
BMKG beri peringatan dini potensi hujan lebat di Sumatra Utara pada Rabu (18/2). Cek wilayah terdampak mulai dari Medan hingga Simalungun di sini.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved