Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI V DPR RI meminta pemerintah segera menyiapkan mitigasi pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2025. Terlebih pergerakan pemudik diprediksi akan dimulai 2-3 pekan sebelum Lebaran.
"Kami mengimbau untuk melakukan persiapan sebaik mungkin sebelum acara mudik balik ini sampai pada puncaknya," kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (7/3).
Lasarus mendorong pemerintah menyiapkan rest area darurat untuk mencegah penumpukan pemudik di satu titik. Hal ini dikhawatirkan bakal membuat kemacetan.
"Jadi yang rest area itu sebetulnya nggak terlalu rumit. Kalau jalannya sudah bagus, penanganan rest area itu sebetulnya sudah bagian yang besar dari pekerjaan penanganan orang mudik," ujar Lasarus.
Politikus PDIP itu juga meminta pengelola jalan tol untuk memperhatikan standar pelayanan minimal (SPM). Pengguna jalan tol berhak mendapatkan pelayanan yang mesti diberikan pengelola.
"Kita ingatkan juga para pemegang konsesi jalan tol, untuk memperhatikan seluruh kesiapan jalan tolnya, terkait pemenuhan standar pelayanan minimum," ucap Lasarus. (Fah/P-2)
PT KAI catat penjualan tiket kereta Angkutan Lebaran 2026 mencapai 793.681 tiket per 9 Februari 2026.
KAI memastikan persediaan kursi untuk jadwal keberangkatan lainnya masih cukup tersedia.
MANAJER Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novina Saragih, Rabu (4/2) menjelaskan, mulai Selasa (3/2), penjualan tiket kereta api jarak jauh untuk perjalanan H-1 Lebaran atau 20 Maret sudah dibuka.
Kakorlantas tengah melakukan analisis dan evaluasi (anev) mendalam terhadap pelaksanaan Operasi Lilin 2025 sebagai dasar penyusunan strategi Operasi Ketupat 2026.
Pengecekan teknis kendaraan wajib dilakukan secara menyeluruh, namun yang tidak kalah penting adalah menjaga stamina dan konsentrasi pengemudi.
Kesiapan fisik dan mental adalah fondasi utama agar perjalanan mudik berlangsung aman.
Menurutnya, kepercayaan publik yang sudah terbentuk perlu dijaga agar tidak menurun di tengah dinamika kebijakan dan tantangan pemerintahan.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Penyusunan Perpres dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
Langkah ini merupakan keberlanjutan dari upaya legislasi yang telah diinisiasi pada periode sebelumnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved