Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap menyelesaikan masalah bau yang dirasakan warga sekitar fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar atau Refuse-Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan, Jakarta Utara dan menerima aspirasi mereka.
"Dalam waktu dekat saya akan ke lapangan. Saya juga akan menerima warga yang mengeluh tentang RDF Rorotan karena persoalan RDF Rorotan harus diselesaikan," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Senin (3/11).
Pramono menyampaikan masalah bau di RDF Rorotan salah satunya berasal dari air lindi yakni limbah cair dari air hujan yang menggenang pada timbunan sampah, yang bertebaran saat diangkut truk pengangkut sampah.
"Saya mengakui masalahnya adalah di pengangkutan dan sampahnya. Harusnya di RDF Rorotan itu sampah tidak boleh lebih dari 2-5 hari. Kemarin mobil yang mengangkut air lindinya bertebaran. Itu yang kemudian menyebabkan bau kemana-mana," jelas dia.
Setelah dilakukan uji coba, kata Pramono, tak ada masalah dalam sistem pengolahan sampah di RDF Rorotan.
Sementara itu, Koordinator Forum Warga sekaligus Ketua RT 18 Cakung Timur (Shinano, Mahakam & Savoy JGC), Wahyu Andre Maryono menyampaikan pengoperasian fasilitas RDF Rorotan walau masih dalam uji coba menimbulkan bau tak sedap yang dirasakan warga.
Menurut dia, gangguan bau ini akibat kegiatan bongkar muat sampah yang tak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Ini termasuk tidak semua pengangkutan sampah menuju pabrik RDF Rorotan menggunakan mobil kompaktor tertutup.
"Kondisi ini menyebabkan sampah di dalamnya berceceran dan yang lebih memprihatinkan, air lindi (leachate) tumpah di sepanjang jalan irigasi BKT yang lokasinya sangat berdekatan dengan perumahan warga," jelas dia.
Hal lain yang dikeluhkan yakni masalah kesehatan yang dialami sekitar 20 anak di perumahan sekitar fasilitas RDF Rorotan. Sebagian besar anak mengalami penyakit mata dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), yang diduga merupakan dampak uji coba fasilitas RDF Rorotan.
Karena itu, warga meminta pengelola RDF Rorotan untuk memperbaiki fasilitas serta prosedur pengolahan sampah.
Apabila permintaan tersebut tak ditindaklanjuti, imbuh Wahyu, warga meminta agar RDF Plant Rorotan ditutup atau dihentikan operasinya.
"Rencana warga akan menggelar aksi unjuk rasa kedua pada 10 November 2025 yang mendesak RDF ditutup dan meminta gubernur melakukan evaluasi kembali keberadaan RDF," kata Wahyu. (Ant/P-3)
PERSOALAN bau dari fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Jakarta Utara masih menjadi perhatian masyarakat.
Setiap hari, Jakarta memproduksi sekitar 8.300 ton sampah yang harus dikelola secara berkelanjutan.
Pemerhati Jakarta menilai kebijakan Gubernur Pramono mengoperasikan RDF Rorotan secara bertahap sebagai langkah tepat
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menegaskan agar seluruh perbaikan teknis dan pengendalian lingkungan di fasilitas tersebut selesai sebelum Desember.
Warga menuntut agar RDF ditutup, meminta audiensi dengan Gubernur DKI Pramono Anung, serta menagih transparansi dokumen AMDAL yang hingga kini belum pernah ditunjukkan.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menghentikan uji coba operasional fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel atau RDF Rorotan, Jakarta Utara akibat warga protes bau menyengat
Pramono Anung menyebut, Pemprov DKI Jakarta menyediakan fasilitas mudik gratis bagi warga yang ingin pulang ke kampung halaman.
Program SSG merupakan solusi nyata bagi sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga prasejahtera.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan program beasiswa luar negeri untuk peserta didik Jakarta menyerupai skema Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Gubernur Pramono Anung menerbitkan surat edaran agar warga DKI Jakarta melapor ke RT/RW atau kelurahan sebelum mudik Lebaran.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta PT Transjakarta memberi sanksi tegas kepada operator bus BMP & MYS terkait kecelakaan di Swadarma akibat human error.
Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka kasus kecelakaan TransJakarta di Swadarma. Gubernur Pramono Anung sebut faktor human error dan jam kerja sopir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved