Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menambah personel Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat).
Menurutnya, keselamatan warga adalah prioritas utama sehingga keberadaan petugas pemadam kebakaran (damkar) yang mencukupi menjadi hal yang sangat krusial dalam menangani kebakaran serta situasi darurat lainnya.
"Saat ini, jumlah petugas damkar belum memenuhi standar minimal di setiap pos, sehingga penambahan 11 ribu personel adalah langkah yang perlu kita dorong bersama," ujar Wibi Andrino, Jumat (27/02).
Ia menegaskan bahwa DPRD DKI Jakarta siap mengawal kebijakan ini, termasuk dalam pembahasan anggaran, agar pelayanan pemadam kebakaran semakin optimal.
Politikus NasDem itu menekankan bahwa respons cepat dalam menghadapi insiden kebakaran sangat bergantung pada ketersediaan personel yang memadai di seluruh wilayah Jakarta.
Selain menyoroti aspek kuantitas, Wibi juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan kesejahteraan petugas damkar.
"Kita juga harus memastikan pelatihan yang baik serta kesejahteraan petugas Damkar. Mereka adalah garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa dan aset warga, sehingga layak mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno mengatakan ada kekurangan 11 ribu petugas damkar di Jakarta. Plt Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta, Satriadi Gunawan, mengatakan jumlah petugas Damkar di Jakarta baru 3.700 personel. Jumlah tersebut masih belum memenuhi standar minimal setiap pos damkar di Jakarta. (Far/P-2)
WAKIL Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengimbau Dishub DKI Jakarta untuk tidak lagi menerima pembayaran parkir secara tunai.
Masih dibutuhkan pendekatan dan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Perlu adanya gerakan masif terkait bahaya merokok di ruang publik. DPRD akan mendorong kampanye bersama lintas sektor.
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Bentrokan terjadi antara satpol pp dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 2 Juli 2025. Bentrokan dipicu adanya penertiban yang menyasar pedagang.
Polemik seputar pajak hiburan untuk olahraga padel mengemuka. Masyarakat masih mempertanyakan pihak mana yang akan menanggung beban pajak tersebut.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kebijakan ini memungkinkan wajib pajak hanya membayar pokok pajak tanpa dikenai denda atau bunga keterlambatan.
Ajang lari bergengsi BTN Jakarta International Marathon (BTN Jakim) 2025 resmi digelar pada Minggu (29/6) dengan partisipasi sebanyak 31.000 pelari dari 51 negara.
Pemprov DKI Jakarta sangat tertinggal dengan daerah lain, padahal secara historis Jakarta adalah pelopor dalam kebijakan dan regulasi KTR di Indonesia.
Pajak hiburan di DKI Jakarta yang kini mencapai 40 persen dinilai sangat membebani, apalagi ditambah wacana pelarangan merokok melalui Raperda KTR.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved