Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SEKRETARIAT DPRD DKI Jakarta memangkas anggaran perjalanan dinas luar negeri hingga 50 persen dalam APBD 2025. Anggaran yang semula Rp46 miliar kini dipotong menjadi Rp23 miliar.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang dituangkan dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Penyesuaian Belanja.
"Dengan anggaran yang ada, perjalanan dinas luar negeri pimpinan dan anggota dewan dikurangi setengahnya. Sebelumnya dua kali setahun, kini hanya satu kali," ujar Plt Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Augustinus, Rabu (19/2).
Ia menambahkan bahwa efisiensi ini masih dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta, khususnya terkait mata anggaran lain yang berpotensi terdampak.
"Rapat-rapat dengan TAPD masih berlangsung untuk menentukan besaran efisiensi anggaran di Sekretariat DPRD," katanya.
Namun, ia memastikan pemangkasan anggaran tidak berdampak pada tenaga ahli dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan DPRD DKI Jakarta.
"Honorarium tenaga ahli dan PJLP tidak akan dikurangi. Efisiensi hanya berlaku untuk perjalanan dinas, baik dalam maupun luar negeri, sebesar 50 persen," pungkas Augustinus. (Z-10)
Melalui platform politik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, ia juga terus menyuarakan pentingnya akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang inklusif, edukatif, dan merata.
Generasi muda diminta dapat lebih kritis mengawal jalannya Pilkada Jakarta 2024. Mengingat peran mereka sangat penting untuk membangun arah Jakarta yang lebih baik.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan mengembalikan dana hibah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta senilai Rp355 miliar.
KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD.
Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.
Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp87 miliar.
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
MK memerintahkan KPU di 14 daerah untuk menggelar PSU di semua tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan 10 daerah lainnya diperintahkan menggelar PSU di sebagian TPS.
MK juga membatalkan keputusan KPU Banjarbaru yang memenangkan pasangan Lisa Halaby-Wartono.
Pemerintah pusat mesti mengoordinasikan daerah-daerah yang PSU dalam rangka memastikan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaannya.
SELURUH jajaran Korps Bhayangkara diingatkan untuk tetap meningkatkan dedikasi, loyalitas, serta menggunakan anggaran secara tepat dan bertanggung jawab.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved