Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIAT DPRD DKI Jakarta memangkas anggaran perjalanan dinas luar negeri hingga 50 persen dalam APBD 2025. Anggaran yang semula Rp46 miliar kini dipotong menjadi Rp23 miliar.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang dituangkan dalam Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Efisiensi dan Penyesuaian Belanja.
"Dengan anggaran yang ada, perjalanan dinas luar negeri pimpinan dan anggota dewan dikurangi setengahnya. Sebelumnya dua kali setahun, kini hanya satu kali," ujar Plt Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Augustinus, Rabu (19/2).
Ia menambahkan bahwa efisiensi ini masih dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta, khususnya terkait mata anggaran lain yang berpotensi terdampak.
"Rapat-rapat dengan TAPD masih berlangsung untuk menentukan besaran efisiensi anggaran di Sekretariat DPRD," katanya.
Namun, ia memastikan pemangkasan anggaran tidak berdampak pada tenaga ahli dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan DPRD DKI Jakarta.
"Honorarium tenaga ahli dan PJLP tidak akan dikurangi. Efisiensi hanya berlaku untuk perjalanan dinas, baik dalam maupun luar negeri, sebesar 50 persen," pungkas Augustinus. (Z-10)
Regulasi ini nantinya tidak hanya menjamin kuantitas pangan, tetapi juga kualitas nutrisi yang diterima masyarakat.
Benny mengamini bahwa genangan air kerap mengendap di sepanjang jalan layang karena penyumbatan saluran pembuangan air.
PERSOALAN bau dari fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Jakarta Utara masih menjadi perhatian masyarakat.
KETUA Komisi D sekaligus Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyampaikan duka mendalam atas kejadian meninggal seorang pengemudi usai terjebak macet akibat banjir Jakarta.
Anggota DPRD DKI Kevin Wu mendesak percepatan investigasi kebakaran di Teluk Gong yang menewaskan 5 orang.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved