Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), menilai aparat harus bertindak tegas terhadap kelompok preman yang diduga sebagai perusak dan pembubar paksa diskusi kelompok diaspora di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9).
"Tindakan preman itu jelas tidak bisa dibiarkan. Kita minta harus ada tindakan tegas," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis
Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan dalam keterangan resminya, di Jakarta, Selasa (1/10).
Atas insiden yang terjadi di Kemang itu, tegasnya, pihaknya minta siapapun yang terlibat agar diproses secara hukum. "Karena sesuai undang undang, negara memberikan hak kepada setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat," kata pengajar di program Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta ini.
Baca juga : Polisi Tetapkan Dua Tersangka dari Aksi Pembubaran Diskusi di Kemang
Edi menyambut baik perintah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang dengan cepat merespon dan mengambil langkah-langkah hukum dengan memproses sejumlah pelaku yang ditangkap. "Kita melihat Polda Metro Jaya sudah melakukan langkah cepat dengan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku yang melakukan perusakan dan memproses hukum pelakunya," katanya.
Lemkapi mengatakan seluruh jajaran Polri harus tegas memberantas segala bentuk premanisme untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Edi juga mengajak semua pihak agar menghormati perbedaan pendapat dan saling menghargai dan menjaga keamanan.
Untuk menghindari insiden serupa, dia menyarankan agar setiap pelaksanaan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang, baik itu kegiatan diskusi maupun silaturahmi supaya memberitahukan kepada kantor polisi setempat.
Baca juga : 11 Polisi Diperiksa Propam Terkait Pembubaran Diskusi
Hal ini sangat penting agar polisi memberikan pengamanan dan mencegah terjadinya insiden serupa dan masyarakat bisa dengan nyaman menyampaikan aspirasinya.
Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkan dua tersangka dalam aksi pembubaran paksa dan dugaan penganiayaan dalam seminar yang digelar di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pada Sabtu (28/9).
"Kami mengamankan lima orang dan dua orang ditetapkan sebagai tersangka," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra di Jakarta, Minggu (30/9).
Ia mengatakan dua tersangka itu dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, pasal 406 KUHP tentang perusakan barang dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
"Ada dua petugas keamanan hotel yang menjadi korban penganiayaan dan perusakan sejumlah properti yang ada di lokasi tersebut," kata dia. (Ant/J-2)
POLDA Metro Jaya memberlakukan rotasi dan mutasi mulai dari posisi Kapolsek, Kasat Reskrim, serta Kasat Lantas di sejumlah polres
Para tersangka baru mulai menjual hasil rakitannya setelah memastikan senjata tersebut berfungsi dengan peluru tajam.
Modus yang digunakan para pelaku tergolong berani, yakni memanfaatkan platform digital untuk memasarkan barang ilegal tersebut secara terbuka.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menjadwalkan pemeriksaan Richard Lee untuk mendalami keterangan tambahan.
Kepolisian terus bergerak menelusuri setiap petunjuk terkait keberadaan tersangka AJ.
SETELAH OTT KPK, Bupati Pati Sudewo kini ditetapkan sebagai tersangk kasus dugaan pemerasan. KPK turut menyita uang senilai Rp2,6 miliar.
Budi mengatakan, bukti dalam kasus ini mengarah kepada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Yaqut dan Gus Alex. Sehingga, tersangkanya baru dua orang.
Meski begitu, Melissa berharap semua hak kliennya dipenuhi, meski sudah menjadi tersangka. Salah satunya yaitu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
KPK menetapkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji setelah gelar perkara.
Agenda pemanggilan ini juga berkaitan dengan penyesuaian regulasi hukum terbaru yang berlaku di Indonesia.
Saham tersebut justru dialihkan kepada anak Kariatun, yakni Jason Kariatun, tanpa persetujuan Andi Uci Abdul Hakim.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved