Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PENGAMAT politik Muhammad Qodari menilai PDI Perjuangan sebaiknya tidak mencalonkan Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Hal ini ia sampaikan usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait ambang batas partai politik untuk pencalonan kepala daerah.
Ia menilai Anies Baswedan tidak layak dicalonkan karena bukan kader dari partai berlambang banteng tersebut. PDIP, sambungnya, memiliki banyak kader berkualitas untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode selanjutnya, misalnya Basuki Tjahaja Purnama.
Pria yang akrab disapa Ahok itu pernah menjadi gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Joko Widodo yang menjadi Presiden di 2014.
Baca juga : PDIP, PKS, PKB Bisa Bersatu di Pilgub DKI Jakarta asal Kesampingkan Ego
“Kalau saya sih berharap jangan Anies, Ahok-lah karena Ahok kader PDI Perjuangan, sementara Anies Baswedan bukan, jelas toh” ujar Qodari, Kamis (22/8).
Sementara itu, Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Komarudin Watubun tampaknya khawatir dengan potensi pengkhianatan Anies Baswedan jika diusung PDIP. Ia pun menegaskan jika Anies Baswedan ingin diusung maka dia harus menjadi kader dari partai berlambang banteng tersebut.
“Ya kita harapkan memang dia (Anies) harus menjadi kader partai. Karena kita berpengalaman. Yang kita kaderkan saja bisa berkhianat, apalagi yang tidak menjadi kader,” ujar Komarudin.
Baca juga : PKB Dukung PDIP Usulkan Nama Bakal Cawagub untuk Anies Baswedan
Jika melihat sepak terjang mantan Menteri Pendidikan itu dalam konstelasi politik, dirinya memang kerap kali berpindah haluan agar dapat memperoleh dukungan. Misalnya saat pencalonan Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014, ketika itu dirinya membela mati-matian pasangan tersebut.
Usai diberhentikan dari posisinya sebagai Menteri Pendidikan di kabinet Jokowi, dirinya pun mencoba menjalin dukungan dari parpol lain untuk mengusung dirinya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia berhasil mendapat sejumlah dukungan dari Gerindra, PKS, PAN, Perindo, dan Partai Idaman yang merupakan pihak oposisi ketika itu dan berhasil menang.
Sementara dalam Pilpres 2024, dirinya pun memutuskan kembali bersebrangan dengan Gerindra yang sebelumnya mengusung dirinya di Pilkada DKI Jakarta.
Di lain sisi, selama Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, PDIP kerap kali menyerang kebijakan Anies kala itu. Mulai dari rumah DP 0% yang tidak berjalan sesuai dengan janji kampanye, hingga realisasi janji kampanye yang minim. (J-3)
WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno melakukan kunjungan ke Bali bertemu Gubernur Bali Wayan Koster di Rumah Jabatan Jayasabha, Denpasar, Jumat sore (13/6) membahas kerja sama subway
HIMPUNAN Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai target masuk dalam 50 besar kota global.
rancangan peraturan daerah (raperda) kawasan tanpa rokok (KTR) di Jakarta, salah satunya memuat denda merokok di tempat umum di DKI Jakarta yang mencapai Rp250 Ribu.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku rute baru layanan Transjabodetabek dari Jakarta menuju sejumlah wilayah penyangga seperti Tangerang, Depok dan Bekasi membebani APBD DKI Jakarta
Pramono menekankan jika berbagai aspek ketahanan di Jakarta dapat terus diberdayakan, hal ini bisa menjadi strategi efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Kepala Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat Diding Wahyudin menyebut empat sekolah itu berada di Kecamatan Grogol Petamburan dan Kebon Jeruk.
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai
Taslim mengatakan saat ini parpol mendapat dana di bawah standar. Dia harap parpol diberi bantuan keuangan Rp10 ribu per surat suara sah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved