Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik Muhammad Qodari menilai PDI Perjuangan sebaiknya tidak mencalonkan Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Hal ini ia sampaikan usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait ambang batas partai politik untuk pencalonan kepala daerah.
Ia menilai Anies Baswedan tidak layak dicalonkan karena bukan kader dari partai berlambang banteng tersebut. PDIP, sambungnya, memiliki banyak kader berkualitas untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode selanjutnya, misalnya Basuki Tjahaja Purnama.
Pria yang akrab disapa Ahok itu pernah menjadi gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Joko Widodo yang menjadi Presiden di 2014.
Baca juga : PDIP, PKS, PKB Bisa Bersatu di Pilgub DKI Jakarta asal Kesampingkan Ego
“Kalau saya sih berharap jangan Anies, Ahok-lah karena Ahok kader PDI Perjuangan, sementara Anies Baswedan bukan, jelas toh” ujar Qodari, Kamis (22/8).
Sementara itu, Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Komarudin Watubun tampaknya khawatir dengan potensi pengkhianatan Anies Baswedan jika diusung PDIP. Ia pun menegaskan jika Anies Baswedan ingin diusung maka dia harus menjadi kader dari partai berlambang banteng tersebut.
“Ya kita harapkan memang dia (Anies) harus menjadi kader partai. Karena kita berpengalaman. Yang kita kaderkan saja bisa berkhianat, apalagi yang tidak menjadi kader,” ujar Komarudin.
Baca juga : PKB Dukung PDIP Usulkan Nama Bakal Cawagub untuk Anies Baswedan
Jika melihat sepak terjang mantan Menteri Pendidikan itu dalam konstelasi politik, dirinya memang kerap kali berpindah haluan agar dapat memperoleh dukungan. Misalnya saat pencalonan Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014, ketika itu dirinya membela mati-matian pasangan tersebut.
Usai diberhentikan dari posisinya sebagai Menteri Pendidikan di kabinet Jokowi, dirinya pun mencoba menjalin dukungan dari parpol lain untuk mengusung dirinya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia berhasil mendapat sejumlah dukungan dari Gerindra, PKS, PAN, Perindo, dan Partai Idaman yang merupakan pihak oposisi ketika itu dan berhasil menang.
Sementara dalam Pilpres 2024, dirinya pun memutuskan kembali bersebrangan dengan Gerindra yang sebelumnya mengusung dirinya di Pilkada DKI Jakarta.
Di lain sisi, selama Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, PDIP kerap kali menyerang kebijakan Anies kala itu. Mulai dari rumah DP 0% yang tidak berjalan sesuai dengan janji kampanye, hingga realisasi janji kampanye yang minim. (J-3)
Antisipasi Banjir, SDA DKI Keruk Sedimen Kali Cideng
Murid, pendidik, dan tenaga kependidikan dilarang menggunakan gawai di seluruh area sekolah, kecuali untuk kepentingan pembelajaran tertentu dan di lokasi yang telah ditetapkan.
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan, terdapat enam pohon tumbang di ibu kota pada Senin 12 Januari 2026. Data tersebut dihimpun hingga pukul 14.00 WIB.
BMKG merilis prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Selasa (6/1/2026). Waspada hujan ringan hingga petir di beberapa wilayah. Cek suhu dan kelembapan lengkap di sini
Alias Praji menjadi bintang dengan membawa pulang dua medali sekaligus, yakni medali emas pada nomor Mixed Duathlon Relay dan medali perak di nomor Men’s Duathlon Relay.
APVI menilai beberapa ketentuan Raperda justru menciptakan insentif negatif yang mendorong peredaran barang ilegal.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved