Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
PENGAMAT politik Muhammad Qodari menilai PDI Perjuangan sebaiknya tidak mencalonkan Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Hal ini ia sampaikan usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait ambang batas partai politik untuk pencalonan kepala daerah.
Ia menilai Anies Baswedan tidak layak dicalonkan karena bukan kader dari partai berlambang banteng tersebut. PDIP, sambungnya, memiliki banyak kader berkualitas untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode selanjutnya, misalnya Basuki Tjahaja Purnama.
Pria yang akrab disapa Ahok itu pernah menjadi gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Joko Widodo yang menjadi Presiden di 2014.
Baca juga : PDIP, PKS, PKB Bisa Bersatu di Pilgub DKI Jakarta asal Kesampingkan Ego
“Kalau saya sih berharap jangan Anies, Ahok-lah karena Ahok kader PDI Perjuangan, sementara Anies Baswedan bukan, jelas toh” ujar Qodari, Kamis (22/8).
Sementara itu, Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Komarudin Watubun tampaknya khawatir dengan potensi pengkhianatan Anies Baswedan jika diusung PDIP. Ia pun menegaskan jika Anies Baswedan ingin diusung maka dia harus menjadi kader dari partai berlambang banteng tersebut.
“Ya kita harapkan memang dia (Anies) harus menjadi kader partai. Karena kita berpengalaman. Yang kita kaderkan saja bisa berkhianat, apalagi yang tidak menjadi kader,” ujar Komarudin.
Baca juga : PKB Dukung PDIP Usulkan Nama Bakal Cawagub untuk Anies Baswedan
Jika melihat sepak terjang mantan Menteri Pendidikan itu dalam konstelasi politik, dirinya memang kerap kali berpindah haluan agar dapat memperoleh dukungan. Misalnya saat pencalonan Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014, ketika itu dirinya membela mati-matian pasangan tersebut.
Usai diberhentikan dari posisinya sebagai Menteri Pendidikan di kabinet Jokowi, dirinya pun mencoba menjalin dukungan dari parpol lain untuk mengusung dirinya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia berhasil mendapat sejumlah dukungan dari Gerindra, PKS, PAN, Perindo, dan Partai Idaman yang merupakan pihak oposisi ketika itu dan berhasil menang.
Sementara dalam Pilpres 2024, dirinya pun memutuskan kembali bersebrangan dengan Gerindra yang sebelumnya mengusung dirinya di Pilkada DKI Jakarta.
Di lain sisi, selama Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, PDIP kerap kali menyerang kebijakan Anies kala itu. Mulai dari rumah DP 0% yang tidak berjalan sesuai dengan janji kampanye, hingga realisasi janji kampanye yang minim. (J-3)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung segera membuka rekrutmen Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Keselamatan.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan Jakarta dan Amerika sepakat menjalin kerja sama di tiga sektor. Masing-masing yakni sektor pangan, transportasi dan pendidikan
KOMISI A DPRD DKI Jakarta meminta proses rekrutmen Pegawai Penunjang Layanan Publik (PJLP) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dilakukan tanpa pungli
DPRD DKI Jakarta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan masa reses ke-3 masa persidangan III tahun sidang 2024-2025 dalam rapat paripurna.
Menurut dia, Raperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 telah resmi ditetapkan sebagai Perda.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan parpol merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved