Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum Kota Bogor, Jawa Barat, telah menyelesaikan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. KPU siap menggelar tahapan selanjutnya .
Ketua KPU Kota Bogor Muhammad Habibi Zaenal Arifin mengatakan pada Agustus KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Baca juga: Ajukan Cuti, Sekda Kota Sukabumi Bakal Maju pada Pilkada 2024
Baca juga : Petugas Pantarlih Terafiliasi Parpol Bisa Mendegradasi Kepercayaan Publik terhadap Penyelenggaraan Pilkada
"Rapat pleno untuk menetapkan DPS," ujarnya di Kota Bogor, Kamis (1/8/2024).
Selanjutnya, kata Habibi, pada 27-29 Agustus 2024 pihaknya akan masuk ke tahapan pendaftaran Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor.
KPU Kota Bogor sebelumnya juga sudah melakukan sanding data terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang terjadi pada Daerah Pemilihan (Dapil) 3 di Kecamatan Bogor Barat, pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca juga : Masalah Coklit Dapat Berimplikasi Sampai Sengketa Hasil Pilkada
"KPU Kota Bogor telah melaksanakan putusan MK dengan melakukan sanding data, dan pada 28 Juli 2024 sudah dilakukan rekapitulasi atau pleno di tingkat nasional pascaputusan MK," imbuh dia.
Dia juga mengimbau masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) demi menyalurkan langsung hak pilih mereka pada 27 November mendatang.
Baca juga: Muhammad Farhan Dapat Dukungan Komunitas untuk Maju di Kota ...
Pemilih di Kota Bogor akan memberikan suara untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor.
"Pilih gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan pilihan warga masyarakat untuk Kota Bogor yang lebih baik," ucapnya. (Ant/P-3)
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Imigrasi Bogor bongkar sindikat penipuan 13 WNA Jepang di Sentul City. Gunakan seragam polisi Jepang dan suara radio palsu untuk kuras rekening korban.
CEO Sagha Group Hanta Yuda Rasyid menyalurkan 15.000 santunan bagi dhuafa, ojek online, disabilitas, hingga pekerja informal di Jabodetabek selama Ramadan 1447.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) merubah sistem penilaian baru dalam program penghargaan Adipura.
Cek jadwal imsakiyah Jawa Barat Rabu 18 Februari 2026: Imsak pukul 04.30 WIB, Subuh 04.40 WIB, Magrib 18.15 WIB. Persiapkan sahur dan buka puasa dengan tepat.
Dampak terparah terjadi di Kampung Babakan Cicarewed, Desa Cijayanti.
INDONESIA kembali kehilangan salah satu sosok teladan moral bangsa. Meriyati Roeslani Hoegeng, yang akrab disapa Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mendiang Kapolri Jendral Hoengeng
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved