Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PEMILIHAN Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta bisa sangat dipengaruhi oleh kinerja gubernur yang pernah menjabat sebelumnya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra saat dihubungi mengatakan situasi tersebut bisa saja menjadi sikap dominan warga Jakarta dalam memilih calon gubernurnya pada pilkada kali ini. Sehingga partai politik dalam mengusung calonnya harus betul-betul memerhatikan tentang rekam jejak tersebut.
"Bisa saja situasi itu mempengaruhi, itulah sebab PDIP jangan sampai ajukan Ahok kembali, tidak akan berhasil," ujarnya, Rabu (19/6).
Nama mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan dinilai berpeluang besar untuk terpilih. Anies juga dinilai sangat bersaing yakni mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun kekuatan koalisi akan sangat menentukan kekuatan tersebut.
Baca juga : PDIP Persilahkan Anies Baswedan Daftar Cagub DKI
"Faktor kekuatan koalisi, jika koalisi kuat, semisal bagi Anies didukung PDIP, dan koalisi perubahan, maka ini potensial bisa meraup suara mayoritas berdasar hitungan pileg kemarin, terlebih jika Anies disandingkan dengan tokoh yang memiliki karakter berbeda dari Anies, semisal Tri Rismaharini, ini sangat menarik," ungkapnya.
Di sisi lain fktor keterlibatan Jokowi jika dia kembali memihak seperti saat Pilpres 2024 maka Ridwan Kamil berpeluang menang. Hal ini akan semakin menjadi penanda paling terlihat jika RK disandingkan dengan Ketum PSI yang juga putra bontot presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.
" Ini tentu memudahkan tafsir bahwa mereka didukung kekuasaan," imbuhnya.
Baca juga : Ini Kata Ganjar Pranowo soal Dukungan PDI Perjuangan ke Anies Baswedan
Sedangkan bagi partai Golkar tidak menguntungkan mengusung RK di Jakarta, sebab Golkar bisa kehilangan peluang di Jawa Barat jika tanpa RK.
Sementara itu juru bicara PSI Dedek Prayudi belum bisa memastikan ketuanya maju dalam pilkada khususnya Jakarta.
"Kami belum bisa memastikan Mas Kaesang maju karena belum ada konversi (putusan MA) apakah jadi PKPU misalnya. Berarti itu tanggung jawab KPU. Apalah akan diubah undang-undangnya maka itu jadi tanggung jawab DPR Kita tunggu Agustus nanti," jelasnya.
Baca juga : Survei: Ahok dan Anies Posisi Teratas Calon Gubernur Jakarta
Di sisi lain Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menerangkan partainya sangat selektif mendukung calon kepala daerah termasuk Anies Baswedan..
"Iya proses setiap proses ada prosesnya, presiden ada prosesnya, kepala daerah ada prosesnya. Kan stempelnya juga beda daftar ke KPU juga beda jadi prosesnya itu juga berbeda. Jadi Pak Anies adalah salah satu kandidat, ya kan, diusulkan umpamanya tadi teman-teman bilang DPD udah ya ketemu, kita ini yang ditunggu oleh struktur itu bukan pertemuan calon kepala daerah dengan pengurus DPW atau DPD," paparnya.
Dia pun memaparkan pentingnya komunikasi antar partai politik serta sejumlah nama kader PKS yang bisa menjadi cawagub nantinya.
"Ya di situlah pentingnya komunikasi, makanya jangan buru-buru. Banyak (cawagub) pertama orang di DKI umpamanya ada Pak Mardani Ali Sera, artinya dia bisa nomor 1 bisa jadi nomor 2. Kalau tadi disebut sebut ada Pak Sohibul Iman ada kita kan punya Kang Aher juga mantan Gubernur Jabar, boleh tidak kalau ke Jakarta itu boleh saja boleh," tukasnya. (Sru/Z-7)
Hasto menjelaskan Megawati telah berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta, yakni pada Sabtu (16/8), untuk mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
Hasto menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya jurnalis mengenai adanya pertemuan Megawati dengan Prabowo setelah pemberian amnesti.
PDIP mengungkap alasan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Pidato Surya Paloh di Rakernas NasDem jadi peringatan keras bagi partai politik soal pentingnya oposisi dan etika dalam berebut kekuasaan.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyuarakan pentingnya memaknai anugerah besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved