Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILIHAN Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta bisa sangat dipengaruhi oleh kinerja gubernur yang pernah menjabat sebelumnya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra saat dihubungi mengatakan situasi tersebut bisa saja menjadi sikap dominan warga Jakarta dalam memilih calon gubernurnya pada pilkada kali ini. Sehingga partai politik dalam mengusung calonnya harus betul-betul memerhatikan tentang rekam jejak tersebut.
"Bisa saja situasi itu mempengaruhi, itulah sebab PDIP jangan sampai ajukan Ahok kembali, tidak akan berhasil," ujarnya, Rabu (19/6).
Nama mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan dinilai berpeluang besar untuk terpilih. Anies juga dinilai sangat bersaing yakni mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun kekuatan koalisi akan sangat menentukan kekuatan tersebut.
Baca juga : PDIP Persilahkan Anies Baswedan Daftar Cagub DKI
"Faktor kekuatan koalisi, jika koalisi kuat, semisal bagi Anies didukung PDIP, dan koalisi perubahan, maka ini potensial bisa meraup suara mayoritas berdasar hitungan pileg kemarin, terlebih jika Anies disandingkan dengan tokoh yang memiliki karakter berbeda dari Anies, semisal Tri Rismaharini, ini sangat menarik," ungkapnya.
Di sisi lain fktor keterlibatan Jokowi jika dia kembali memihak seperti saat Pilpres 2024 maka Ridwan Kamil berpeluang menang. Hal ini akan semakin menjadi penanda paling terlihat jika RK disandingkan dengan Ketum PSI yang juga putra bontot presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.
" Ini tentu memudahkan tafsir bahwa mereka didukung kekuasaan," imbuhnya.
Baca juga : Ini Kata Ganjar Pranowo soal Dukungan PDI Perjuangan ke Anies Baswedan
Sedangkan bagi partai Golkar tidak menguntungkan mengusung RK di Jakarta, sebab Golkar bisa kehilangan peluang di Jawa Barat jika tanpa RK.
Sementara itu juru bicara PSI Dedek Prayudi belum bisa memastikan ketuanya maju dalam pilkada khususnya Jakarta.
"Kami belum bisa memastikan Mas Kaesang maju karena belum ada konversi (putusan MA) apakah jadi PKPU misalnya. Berarti itu tanggung jawab KPU. Apalah akan diubah undang-undangnya maka itu jadi tanggung jawab DPR Kita tunggu Agustus nanti," jelasnya.
Baca juga : Survei: Ahok dan Anies Posisi Teratas Calon Gubernur Jakarta
Di sisi lain Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menerangkan partainya sangat selektif mendukung calon kepala daerah termasuk Anies Baswedan..
"Iya proses setiap proses ada prosesnya, presiden ada prosesnya, kepala daerah ada prosesnya. Kan stempelnya juga beda daftar ke KPU juga beda jadi prosesnya itu juga berbeda. Jadi Pak Anies adalah salah satu kandidat, ya kan, diusulkan umpamanya tadi teman-teman bilang DPD udah ya ketemu, kita ini yang ditunggu oleh struktur itu bukan pertemuan calon kepala daerah dengan pengurus DPW atau DPD," paparnya.
Dia pun memaparkan pentingnya komunikasi antar partai politik serta sejumlah nama kader PKS yang bisa menjadi cawagub nantinya.
"Ya di situlah pentingnya komunikasi, makanya jangan buru-buru. Banyak (cawagub) pertama orang di DKI umpamanya ada Pak Mardani Ali Sera, artinya dia bisa nomor 1 bisa jadi nomor 2. Kalau tadi disebut sebut ada Pak Sohibul Iman ada kita kan punya Kang Aher juga mantan Gubernur Jabar, boleh tidak kalau ke Jakarta itu boleh saja boleh," tukasnya. (Sru/Z-7)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Kamaruddin menilai, rekam jejak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam lima kali pertarungan elektoral demokrasi Indonesia menjadi daya tarik utama bagi para tokoh.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved