Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMILIHAN Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta bisa sangat dipengaruhi oleh kinerja gubernur yang pernah menjabat sebelumnya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra saat dihubungi mengatakan situasi tersebut bisa saja menjadi sikap dominan warga Jakarta dalam memilih calon gubernurnya pada pilkada kali ini. Sehingga partai politik dalam mengusung calonnya harus betul-betul memerhatikan tentang rekam jejak tersebut.
"Bisa saja situasi itu mempengaruhi, itulah sebab PDIP jangan sampai ajukan Ahok kembali, tidak akan berhasil," ujarnya, Rabu (19/6).
Nama mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan dinilai berpeluang besar untuk terpilih. Anies juga dinilai sangat bersaing yakni mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun kekuatan koalisi akan sangat menentukan kekuatan tersebut.
Baca juga : PDIP Persilahkan Anies Baswedan Daftar Cagub DKI
"Faktor kekuatan koalisi, jika koalisi kuat, semisal bagi Anies didukung PDIP, dan koalisi perubahan, maka ini potensial bisa meraup suara mayoritas berdasar hitungan pileg kemarin, terlebih jika Anies disandingkan dengan tokoh yang memiliki karakter berbeda dari Anies, semisal Tri Rismaharini, ini sangat menarik," ungkapnya.
Di sisi lain fktor keterlibatan Jokowi jika dia kembali memihak seperti saat Pilpres 2024 maka Ridwan Kamil berpeluang menang. Hal ini akan semakin menjadi penanda paling terlihat jika RK disandingkan dengan Ketum PSI yang juga putra bontot presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.
" Ini tentu memudahkan tafsir bahwa mereka didukung kekuasaan," imbuhnya.
Baca juga : Ini Kata Ganjar Pranowo soal Dukungan PDI Perjuangan ke Anies Baswedan
Sedangkan bagi partai Golkar tidak menguntungkan mengusung RK di Jakarta, sebab Golkar bisa kehilangan peluang di Jawa Barat jika tanpa RK.
Sementara itu juru bicara PSI Dedek Prayudi belum bisa memastikan ketuanya maju dalam pilkada khususnya Jakarta.
"Kami belum bisa memastikan Mas Kaesang maju karena belum ada konversi (putusan MA) apakah jadi PKPU misalnya. Berarti itu tanggung jawab KPU. Apalah akan diubah undang-undangnya maka itu jadi tanggung jawab DPR Kita tunggu Agustus nanti," jelasnya.
Baca juga : Survei: Ahok dan Anies Posisi Teratas Calon Gubernur Jakarta
Di sisi lain Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menerangkan partainya sangat selektif mendukung calon kepala daerah termasuk Anies Baswedan..
"Iya proses setiap proses ada prosesnya, presiden ada prosesnya, kepala daerah ada prosesnya. Kan stempelnya juga beda daftar ke KPU juga beda jadi prosesnya itu juga berbeda. Jadi Pak Anies adalah salah satu kandidat, ya kan, diusulkan umpamanya tadi teman-teman bilang DPD udah ya ketemu, kita ini yang ditunggu oleh struktur itu bukan pertemuan calon kepala daerah dengan pengurus DPW atau DPD," paparnya.
Dia pun memaparkan pentingnya komunikasi antar partai politik serta sejumlah nama kader PKS yang bisa menjadi cawagub nantinya.
"Ya di situlah pentingnya komunikasi, makanya jangan buru-buru. Banyak (cawagub) pertama orang di DKI umpamanya ada Pak Mardani Ali Sera, artinya dia bisa nomor 1 bisa jadi nomor 2. Kalau tadi disebut sebut ada Pak Sohibul Iman ada kita kan punya Kang Aher juga mantan Gubernur Jabar, boleh tidak kalau ke Jakarta itu boleh saja boleh," tukasnya. (Sru/Z-7)
vonis 3,5 tahun penjara mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak berpengaruh pada perolehan suara PDIP.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Politisi PDIP Guntur Romli mengaku tidak kaget dengan vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Legislator fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa Thailand dan Kamboja sama-sama anggota Konferensi Asia Afrika yang digagas Bung Karno
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
KPK akan menghormati semua keputusan hakim atas vonis Hasto, nanti. Pembacaan putusan nasib Politikus PDIP itu diharap berjalan dengan lancar.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved