Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILIHAN Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta bisa sangat dipengaruhi oleh kinerja gubernur yang pernah menjabat sebelumnya. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra saat dihubungi mengatakan situasi tersebut bisa saja menjadi sikap dominan warga Jakarta dalam memilih calon gubernurnya pada pilkada kali ini. Sehingga partai politik dalam mengusung calonnya harus betul-betul memerhatikan tentang rekam jejak tersebut.
"Bisa saja situasi itu mempengaruhi, itulah sebab PDIP jangan sampai ajukan Ahok kembali, tidak akan berhasil," ujarnya, Rabu (19/6).
Nama mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan dinilai berpeluang besar untuk terpilih. Anies juga dinilai sangat bersaing yakni mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun kekuatan koalisi akan sangat menentukan kekuatan tersebut.
Baca juga : PDIP Persilahkan Anies Baswedan Daftar Cagub DKI
"Faktor kekuatan koalisi, jika koalisi kuat, semisal bagi Anies didukung PDIP, dan koalisi perubahan, maka ini potensial bisa meraup suara mayoritas berdasar hitungan pileg kemarin, terlebih jika Anies disandingkan dengan tokoh yang memiliki karakter berbeda dari Anies, semisal Tri Rismaharini, ini sangat menarik," ungkapnya.
Di sisi lain fktor keterlibatan Jokowi jika dia kembali memihak seperti saat Pilpres 2024 maka Ridwan Kamil berpeluang menang. Hal ini akan semakin menjadi penanda paling terlihat jika RK disandingkan dengan Ketum PSI yang juga putra bontot presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.
" Ini tentu memudahkan tafsir bahwa mereka didukung kekuasaan," imbuhnya.
Baca juga : Ini Kata Ganjar Pranowo soal Dukungan PDI Perjuangan ke Anies Baswedan
Sedangkan bagi partai Golkar tidak menguntungkan mengusung RK di Jakarta, sebab Golkar bisa kehilangan peluang di Jawa Barat jika tanpa RK.
Sementara itu juru bicara PSI Dedek Prayudi belum bisa memastikan ketuanya maju dalam pilkada khususnya Jakarta.
"Kami belum bisa memastikan Mas Kaesang maju karena belum ada konversi (putusan MA) apakah jadi PKPU misalnya. Berarti itu tanggung jawab KPU. Apalah akan diubah undang-undangnya maka itu jadi tanggung jawab DPR Kita tunggu Agustus nanti," jelasnya.
Baca juga : Survei: Ahok dan Anies Posisi Teratas Calon Gubernur Jakarta
Di sisi lain Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menerangkan partainya sangat selektif mendukung calon kepala daerah termasuk Anies Baswedan..
"Iya proses setiap proses ada prosesnya, presiden ada prosesnya, kepala daerah ada prosesnya. Kan stempelnya juga beda daftar ke KPU juga beda jadi prosesnya itu juga berbeda. Jadi Pak Anies adalah salah satu kandidat, ya kan, diusulkan umpamanya tadi teman-teman bilang DPD udah ya ketemu, kita ini yang ditunggu oleh struktur itu bukan pertemuan calon kepala daerah dengan pengurus DPW atau DPD," paparnya.
Dia pun memaparkan pentingnya komunikasi antar partai politik serta sejumlah nama kader PKS yang bisa menjadi cawagub nantinya.
"Ya di situlah pentingnya komunikasi, makanya jangan buru-buru. Banyak (cawagub) pertama orang di DKI umpamanya ada Pak Mardani Ali Sera, artinya dia bisa nomor 1 bisa jadi nomor 2. Kalau tadi disebut sebut ada Pak Sohibul Iman ada kita kan punya Kang Aher juga mantan Gubernur Jabar, boleh tidak kalau ke Jakarta itu boleh saja boleh," tukasnya. (Sru/Z-7)
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
PDI Perjuangan (PDIP) memberikan perhatian serius terhadap ancaman bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah Indonesia, khususnya bencana Sumatra.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan desakan kuat kepada pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana di Indonesia.
Jamaluddin membacakan bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved