Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
PARTAI Demokrat menyatakan pihaknya akan fokus untuk memajukan kadernya untuk jadi calon wakil gubernur DKI Jakarta.
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) atau Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyebut Demokrat akan mengusung kadernya untuk cawagub DKI, seperti Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jakarta, Mujiono.
“Bagaimanapun cagub kita masih menunggu dan kami fokuskan wagubnya misalnya bisa dari kami, Pak Mujiono. Ini kan Ketua DPW kami," terang Herzaky kepada Media Indonesia, Kamis (13/6).
Baca juga : Datangi PKB Jakarta, Anies Baswedan: Fokus Utama Silaturahmi Partai Politik
Herzaky menyebut nama Mujiono menjadi salah satu nama di antara beberapa calon internal yang akan didorong jadi cawagub. Karenanya, kata Herzaky, sosok cagub DKI yang akan dipilih Demokrat masih menunggu perkembangan selanjutnya.
"Kami Demokrat masih terus mendalami ya. Bagaimana pun posisi gubernur Jakarta sangat strategis, menjadi spotlight nasional, dan banyak aktivitas, ekonomi, bisnis, maupun sektor-sektor lain yang masih berpusat di Jakarta," papar Herzaky.
"Masih kami dalami bagaimana pemimpin terbaik, yang benar-benar peduli dengan warga Jakarta, yang ingin mencari solusi terbaik bagi warga Jakarta dalam setiap kebijakannya," tambahnya. (Z-2)
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Irfan menjelaskan satu lokasi yakni Pasar Kramat Jaya merupakan pembangunan baru, sementara tiga lokasi lainnya adalah pasar yang akan direvitalisasi total.
Ketika itu, Prabowo memberi sinyal bahwa upacara akan kembali digelar di IKN.
Masih ditemukan sejumlah masalah salah satunya adanya dugaan tindakan pungutan liar dalam pelaksanaan perekrutan tersebut.
Pasalnya, uji coba program itu sudah berjalan pada tahun ajaran baru ini.
Pentingnya mencari inisiatiif strategis dalam hal pembiayaan dan pendanaan untuk mendukung pembangunan.
Proses penerbitan payung hukum uji coba hingga pelaksanaan program sekolah swasta gratis itu sudah berkoordinasi dengan tingkat pemerintah pusat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved