Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta di Jakarta Timur. Kedatangan Anies yakni bertemu dengan Ketua DPW PKB Hasbiallah Ilyas terkait dukungan partainya mengusung menjadi Gubernur Jakarta 2024.
"Tujuan silaturahmi kali ini ialah menyambut keputusan yang telah dibuat PKB yang diumumkan kemarin," jelasnya kepada awak media, Kamis (13/6).
Lebih lanjut Anies juga mengatakan dukungan PKB disambut dengan baik. Ia menjelaskan, silaturahmi ke partai politik saat ini menjadi fokus utama menuju kontestasi Pilkada 2024 serentak.
Baca juga : NasDem Utamakan Kader Internal untuk Pencalonan Pilgub Jakarta
"Insya Allah akan menjadi fokus utama kita (silaturahmi). Jadi tujuannya silaturahmi untuk menyambut yang kemarin menjdi keputusan dan insya Allah kita akan jalankan sama-sama," jelasnya.
Sebelumnya, PKB DKI Jakarta mencalonkan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Dukungan itu usai mendengarkan aspirasi dari tingkat ranting PAC, DPC, hingga tingkat DPW.
"Seluruh proses-proses pencalonan Pilkada untuk 2024-2029 sudah kita proses. Puncaknya tanggal 8-9 itu kita mengadakan raker desk pilkada DKI Jakarta di puncak untuk menentukan calon," ujar Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas, dalam jumpa pers, Rabu (12/6).
"PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal, yaitu untuk mencalonkan di 2024-2029, Desk Pilkada Gubernur DKI Jakarta," imbuhnya. (Z-2)
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan Pemilu dan Pilkada serentak perlu ditinjau ulang. Ia menilai perlu dicari solusi terkait bagaimana pemilihan
Penyelenggaraan acara akan digelar pada Minggu, 2 Februari 2025, di Kalipepe Land, Boyolali dimulai pada pukul 17.00 WIB.
MOMEN pilkada yang sudah usai di berbagai daerah disebut harus jadi momentum kembali bersatunya berbagai pihak yang sempat saling berkontestasi.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved