Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
NAMA Direktur RSUD Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, Kusnanto Saidi kian diperhitungkan dalam bursa Calon Wali Kota Bekasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang. Pasalnya, kerja nyata Kusnanto sebagai abdi negara telah berhasil meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Bekasi.
Pelayanan tersebut contohnya seperti sistem berobat jalan online (Siberojol), siap antar obat ke rumah (Sitaro) dan siap pasien antar boleh pulang (Sipabolang) melalui ambulans RSUD Chasbullah Abdulmadjid.
Menyikapi prestasi Kusnanto, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah menilai bahwa apa yang sudah dilakukan Kusnanto bisa menjadi role model bagi kepala rumah sakit negeri lainnya yang dianggap selalu kalah dengan rumah sakit swasta.
Baca juga : Fokus Sendi Fardiansyah Ingin Tingkatkan Kesejahteraan Guru
“Kinerja Kusnanto sebagai bentuk upaya sungguh-sungguh untuk optimalisasi pelayanan publik. Sehingga di situ ada istilah inovasi layanan publik, jadi Dirut menerapkan inovasi layanan publik secara komperhensif dan berkesinambungan juga," kata Trubus kepada wartawan, Sabtu 20 April 2024.
Ia juga melihat bahwa berbagai layanan yang diterapkan atau yang diaplikasikan di RSUD Bekasi telah sesuai dengan kebutuhan publik saat ini.
"Dan sifatnya sangat dinamis kan, jadi yang diutamakan lebih ke percepatan layanan, sehingga inovasi yang ditekankan atau yang di fokuskan adalah mengenai bagaimana kepuasan pelanggan atau kepuasan publik," lanjutnya.
Baca juga : Ribuan Pedagang Dukung Supian Suri Maju Pilkada Depok 2024
Dengan begitu, Kusnanto juga sekaligus melakukan branding terhadap RSUD Bekasi, yang selama ini rumah sakit negeri dianggap kalah dengan swasta dalam hal pelayanan.
"Dirut membranding RSUD agar lebih unggul dari swasta, jadi ini bisa menjadi role model bahwa rumah sakit negeri RSUD itu bisa melakukan, nah ini dia memberi contoh," kata Trubus.
Dirinya pun kemudian menyinggung image rumah sakit negeri yang diduga hanya menghabiskan anggaran negara, namun korupsinya tinggi.
Baca juga : Diterima Presiden, Sespri Iriana Siap Maju Pilkada Kota Bogor
"Nah, mestinya dengan adanya layanan publik seperti di RSUD Bekasi ini bisa menerapkan transparansi, akuntabilitas, penerapan good governance atau tata kelola yang baik begitu," katanya.
Dengan begitu, menurutnya rumah sakit negeri bisa unggul dari rumah sakit swasta dalam hal pelayanan publiknya.
"Karena rumah sakit daerah itu dari APBN, perilaku korupsinya tinggi. Nah rupanya beliau (Kusnanto) mencoba menerapkan berbagai program yang kaitannya dengan pelayanan yang optimal," kata dia.
Baca juga : Bakal Calon Wali Kota Depok di Pilkada 2024 Bermunculan
Menurutnya, sejumlah inovasi layanan yang ada di RSUD Bekasi juga telah didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga bisa berjalan dengan baik.
"Itu kan dukungan SDM-nya bagus itu, karena kan biasanya program kayak gitu harus didukung oleh sdm dan infrastruktur, nah dia rupanya sudah melakukan perencanaan yang matang," ujarnya.
Sebagai informasi, di bawah kepemimpinan Kusnanto, RSUD Kota Bekasi juga pernah mendapatkan penghargaan TOP 45 Kompetisi Inovasi Jawa Barat 2021 dan jadi penilaian atas raihan Pemerintah Kota Bekasi sebagai Anugerah Kota Terinovatif Peringkat Ke-2 Tingkat Nasional Ajang Innovation Government Award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri. (Z-10)
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai ajang mempererat solidaritas dan empati sosial.
Wesly mengutarakan, sektor pertanian di Kota Pematangsiantar memiliki luas lahan sawah 1.279 Ha, didukung sumber daya alam yang memadai, harus bisa dimanfaatkan secara optimal.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik dalam momentum 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
DPRD Jakarta telah melakukan fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah calon wali kota, bupati, dan pejabat tinggi pratama.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, dalam sambutannya, menekankan bahwa perbaikan tata pelayanan publik harus menjadi tujuan utama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved