Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
NAMA Direktur RSUD Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, Kusnanto Saidi kian diperhitungkan dalam bursa Calon Wali Kota Bekasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang. Pasalnya, kerja nyata Kusnanto sebagai abdi negara telah berhasil meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Bekasi.
Pelayanan tersebut contohnya seperti sistem berobat jalan online (Siberojol), siap antar obat ke rumah (Sitaro) dan siap pasien antar boleh pulang (Sipabolang) melalui ambulans RSUD Chasbullah Abdulmadjid.
Menyikapi prestasi Kusnanto, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah menilai bahwa apa yang sudah dilakukan Kusnanto bisa menjadi role model bagi kepala rumah sakit negeri lainnya yang dianggap selalu kalah dengan rumah sakit swasta.
Baca juga : Fokus Sendi Fardiansyah Ingin Tingkatkan Kesejahteraan Guru
“Kinerja Kusnanto sebagai bentuk upaya sungguh-sungguh untuk optimalisasi pelayanan publik. Sehingga di situ ada istilah inovasi layanan publik, jadi Dirut menerapkan inovasi layanan publik secara komperhensif dan berkesinambungan juga," kata Trubus kepada wartawan, Sabtu 20 April 2024.
Ia juga melihat bahwa berbagai layanan yang diterapkan atau yang diaplikasikan di RSUD Bekasi telah sesuai dengan kebutuhan publik saat ini.
"Dan sifatnya sangat dinamis kan, jadi yang diutamakan lebih ke percepatan layanan, sehingga inovasi yang ditekankan atau yang di fokuskan adalah mengenai bagaimana kepuasan pelanggan atau kepuasan publik," lanjutnya.
Baca juga : Ribuan Pedagang Dukung Supian Suri Maju Pilkada Depok 2024
Dengan begitu, Kusnanto juga sekaligus melakukan branding terhadap RSUD Bekasi, yang selama ini rumah sakit negeri dianggap kalah dengan swasta dalam hal pelayanan.
"Dirut membranding RSUD agar lebih unggul dari swasta, jadi ini bisa menjadi role model bahwa rumah sakit negeri RSUD itu bisa melakukan, nah ini dia memberi contoh," kata Trubus.
Dirinya pun kemudian menyinggung image rumah sakit negeri yang diduga hanya menghabiskan anggaran negara, namun korupsinya tinggi.
Baca juga : Diterima Presiden, Sespri Iriana Siap Maju Pilkada Kota Bogor
"Nah, mestinya dengan adanya layanan publik seperti di RSUD Bekasi ini bisa menerapkan transparansi, akuntabilitas, penerapan good governance atau tata kelola yang baik begitu," katanya.
Dengan begitu, menurutnya rumah sakit negeri bisa unggul dari rumah sakit swasta dalam hal pelayanan publiknya.
"Karena rumah sakit daerah itu dari APBN, perilaku korupsinya tinggi. Nah rupanya beliau (Kusnanto) mencoba menerapkan berbagai program yang kaitannya dengan pelayanan yang optimal," kata dia.
Baca juga : Bakal Calon Wali Kota Depok di Pilkada 2024 Bermunculan
Menurutnya, sejumlah inovasi layanan yang ada di RSUD Bekasi juga telah didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga bisa berjalan dengan baik.
"Itu kan dukungan SDM-nya bagus itu, karena kan biasanya program kayak gitu harus didukung oleh sdm dan infrastruktur, nah dia rupanya sudah melakukan perencanaan yang matang," ujarnya.
Sebagai informasi, di bawah kepemimpinan Kusnanto, RSUD Kota Bekasi juga pernah mendapatkan penghargaan TOP 45 Kompetisi Inovasi Jawa Barat 2021 dan jadi penilaian atas raihan Pemerintah Kota Bekasi sebagai Anugerah Kota Terinovatif Peringkat Ke-2 Tingkat Nasional Ajang Innovation Government Award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri. (Z-10)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Ekspektasi masyarakat terhadap akselerasi pembangunan pascapilkada sejauh ini hanya menjadi retorika tanpa aksi nyata.
Warga telah berupaya mengatur alur pembuangan agar sampah tidak semakin tercecer ke jalan raya.
Masalah terbesar Kota Bandung saat ini adalah sampah. Setiap hari ada sekitar 1.500 ton timbulan sampah baru. Ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja.
Rotasi, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan bagian dari evaluasi organisasi yang dilakukan secara profesional.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (17/12).
Mamdani berkeinginan datang ke Washington untuk berbicara langsung dengan Trump.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved