Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ISTANA Kepresidenan menyampaikan permohonan maaf usai antrean warga yang hendak menghadiri gelar griya dan open house yang digelar Presiden Joko Widodo (Jokowi) berujung ricuh. Sebagian masyarakat tak bisa bertemu Kepala Negara karena keterbatasan waktu.
"Kami mohon maaf apabila tidak dapat mengakomodir semua kehadiran masyarakat. Tentu saja hal tersebut akan menjadi evaluasi bagi kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden, Mohamad Yusuf Permana, saat dikonfirmasi, Rabu, 10 April 2024.
Dia memahami antusiasme masyarakat. Mereka ingin bersalaman dengan Jokowi serta Ibu Negara Iriana.
Baca juga : Prabowo Lebih Dulu Halalbihalal dengan Jokowi
"Kami sangat menghormati dan sangat menghargai serta mengucapkan terimakasih atas kepada masyarakat yang datang ke Istana," ucap Yusuf.
Keterbatasan waktu membuat open house dengan Jokowi tak berlangsung lama. Sementara, kegiatan tersebut dimulai sejak pukul 09.00 hingga memasuki waktu zuhur.
"Bahwa kami pun ada keterbatasan waktu, termasuk untuk persiapan salat Zuhur," ujar Yusuf.
Masyarakat yang datang ke open house Jokowi sempat terjadi aksi saling dorong untuk masuk Istana Kepresidenan. Pihak keamanan sempat kesulitan menghalau warga yang merangsek masuk. (Z-6)
Sikap aktif Seskab Teddy di media sosial merupakan bentuk strategi komunikasi yang bertujuan melindungi otoritas tertinggi negara.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi pertanyaan terkait sikap Presiden Prabowo Subianto atas situasi tersebut, di Sentul, Bogor, Senin (2/2).
Ia menjelaskan, perubahan tata ruang yang tidak terkendali turut memengaruhi daya tampung air di wilayah Jabodetabek.
Menurutnya, optimalisasi belanja pemerintah menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Koordinasi dilakukan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Tak selang lama, mobil dinas Brian dengan nomor polisi RI 25-7 tiba menyusul pada pukul 20.32 WIB.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved