Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan dana sebesar Rp3.086.890.132 khusus untuk membeli pakaian dinas dan atribut baru bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang terpilih di 2024. Informasi tersebut tertuang dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (Sirup LKPP).
Nama Paket Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD DKI dan Satuan kerja Sekretariat Dewan itu tertuang dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (Sirup LKPP) Pemprov DKI pada, Senin (4/3).
Dalam laman tersebut dijelaskan, sumber dana untuk belanja pakaian dinas total 106 anggota DPRD DKI berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Baca juga : DPRD Minta Anggaran LRT Sebesar Rp4,4 Triliun Dibahas Lebih Lanjut
Untuk pemanfaatan barang atau jasa akan dimulai pada Agustus 2024. Sedangkan pemilihan penyedia akan dimulai Juni 2024. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Augustinus, menjelaskan, baju dinas dan atribut baru tersebut untuk para anggota DPRD baru hasil Pemilu 2024.
“Untuk pakaian dinas dan atribut bagi pimpinan dan anggota dewan diperuntukan bagi DPRD DKI yang baru,” ujar Augustinus menjawab wartawan di Jakarta pada Senin (4/3).
Menurut Augustinus, anggaran pembelian pakaian dinas dan atribut baru ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya pada 2022 sesuai data anggarannya sebesar Rp1,7 miliar.
Baca juga : DPRD Desak Pemprov DKI Segera Stabilkan Harga Bahan Pokok Sebelum Ramadan
Kenaikan anggaran pada 2024 ini, karena ada pembelian atribut pin anggota DPRD DKI Jakarta berbahan emas, jelasnya.
“Kenapa anggarannya naik dari Rp1,7 miliar menjadi Rp3 miliar karena ada pembelian pin emas. Karena pakaian dinas dan atributnya berupa pin emas,” kata Augustinus.
Menurut Augustinus, setiap anggota dewan akan mendapatkan dua pin emas dengan berat lima gram dan tujuh gram. Pin ini diberikan lima tahun sekali, setiap pergantian anggota DPRD DKI Jakarta berdasarkan hasil Pemilu.
Baca juga : Rentan Penyalahgunaan, DPRD DKI Minta Pengawasan Program Pangan Murah Diperketat
“Diberikan setiap lima tahun. Pas pelantikan diberikan,” jelas Augustinus.
Berdasarkan catatan data anggaran pada 2019, biaya untuk pengadaan pakaian dinas untuk para legislator di DKI Jakarta mencapai Rp1,45 miliar. Angka tersebut baru untuk empat stel pakaian dinas bagi sebanyak 106 orang, dan belum termasuk pin pejabat DPRD DKI Jakarta berbahan emas.
Adapun anggaran untuk pin pejabat DPRD DKI Jakarta sendiri mencapai Rp964 juta. Setiap dewan mendapat pin emas 24 karat seberat lima gram dan tujuh gram.
(Z-9)
Gubernur DKI Pramono Anung hentikan operasional Zona 4A TPST Bantargebang usai longsor. Simak langkah mitigasi dan pengalihan sampah Jakarta terbaru.
Pemprov DKI lakukan stabilisasi zona timbunan di TPST Bantargebang pasca-longsor yang tewaskan 4 orang. Simak update operasional dan penanganan korban di sini.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan melakukan operasi yustisi ataupun penyaringan terhadap pendatang baru pascalebaran.
Gubernur DKI Pramono Anung menjamin stok pangan Jakarta aman jelang Lebaran 2026. Simak langkah pemerintah menjaga harga daging agar tetap stabil
Pemprov DKI Jakarta membuka Posko THR 2026 mulai 2-27 Maret. Segera cek nomor layanan konsultasi dan pengaduan resmi untuk memastikan hak THR Anda terbayar tepat waktu
Pemprov DKI Jakarta memastikan layanan pemakaman di 82 TPU kini sepenuhnya gratis guna meringankan beban warga sekaligus menghapus praktik pungli.
PEMERINTAH perlu merespon dengan cepat terkait situasi yang kian memanas di Timur Tengah.
Azis mengusulkan pemerintah provinsi memetakan prioritas layanan dasar agar kabupaten/kota memiliki rujukan yang sama dalam memperbaiki titik kerusakan paling mendesak.
Belanja negara tumbuh signifikan sebesar 25 persen, sementara pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun dengan pertumbuhan di kisaran satu digit.
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved