Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta setuju menganggarkan dana Rp4,4 triliun untuk pembangunan lintas raya terpadu (LRT) Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan perlu pembahasan khusus mengenai penganggaran proyek tersebut.
Informasi tersebut terungkap di dalam rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta pada Selasa (8/5).
Baca juga : Disubsidi, Tarif Awal LRT Jabodebek akan di Bawah Rp12 Ribu
Rp916 miliar merupakan dana dana APBD 2023, lalu ada rencana penambahan dalam APBD-Perubahan (APBD-P) 2023 sebanyak Rp1,5 triliun. Adapun di APBD 2024 muncul mata anggaran sekitar Rp2 triliun.
"Kita tidak menerima informasinya secara langsung, tapi memang pernah disampaikan di awal dari total nilai investasi sekitar Rp4,4 triliun akan di-splitting dalam beberapa tahun," kata Ismail kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/5).
Baca juga : Dari Kritikus Kini jadi Komsaris LRT Jakarta, Azas Tigor : Bukan Karena Saya Berisik
Ismail menuturkan, ada sisi positif dari anggaran fantastis tersebut. Politikus PKS tersebut menilai, hal itu merupakan bentuk dukungan Pemprov DKI terhadap pembangunan transportasi publik sepanjang 6,4 kilometer (km) yang berfungsi mengatasi masalah kemacetan di Ibu Kota.
"Kalau dilihat dari sisi positifnya ini sebagai bukti dukungan penuh ya untuk memprioritaskan LRT Velodrome-Manggarai ini bisa terwujud dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi dari sisi penganggaran, harus ada pembahasan khusus ya," tutur Ismail.
Di sisi lain, dengan besarnya anggaran yang dibutuhkan, dia berpendapat agar dananya tidak keseluruhan berasal dari APBD.
"Dibutuhkannya anggaran tersebut itu kan tidak serta merta harus 100 persen dari PMD (penyertaan modal daerah). Kita juga akan mewacanakan financial blending jadi pendanaan campuran gitu, ini kan sesuatu yang bisa dikaji juga sehingga tidak menjadi beban APBD juga," jelas Ismail. (Z-5)
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
HIMPUNAN Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai target masuk dalam 50 besar kota global.
"Biasanya korban TPPO yang ditangani oleh kami tipikal yang diajak pelaku berteman melalui media sosial,"
Rangkaian Sosialisasi ini, dibuka secara langsung oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim.
Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar program pemutihan denda pajak pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta yang akan mulai berlaku Juni hingga Agustus 2025
Pramono juga menyebut pengadaan rute baru Trasjabodetabek mendapat respon yang baik dari masyarakat. Terlihat dari jumlah penumpang yang menggunakan rute baru tersebut.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggulirkan bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk 227 unit dengan anggaran total Rp3,405 miliar.
Hingga saat ini anggaran yang telah dikeluarkan untuk 1.315 ijazah sebanyak Rp4,3 miliar.
Bantuan pemutihan ijazah ini telah terlaksana secara bertahap sejak 25 April 2025.
Perlu segera adanya revisi regulasi yang mengatur soal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mencakup semua sekolah termasuk sekolah swasta secara menyeluruh.
Pemerintah harus menyikapi putusan ini secara serius, terutama dari sisi regulasi dan pembiayaan
Akibat rob, setiap hari warga harus berjibaku menghadapi kesulitan banjir dengan menerobos genangan setinggi lutut orang dewasa untuk dapat keluar masuk desa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved