Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta setuju menganggarkan dana Rp4,4 triliun untuk pembangunan lintas raya terpadu (LRT) Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan perlu pembahasan khusus mengenai penganggaran proyek tersebut.
Informasi tersebut terungkap di dalam rapat Komisi C DPRD DKI Jakarta pada Selasa (8/5).
Baca juga : Disubsidi, Tarif Awal LRT Jabodebek akan di Bawah Rp12 Ribu
Rp916 miliar merupakan dana dana APBD 2023, lalu ada rencana penambahan dalam APBD-Perubahan (APBD-P) 2023 sebanyak Rp1,5 triliun. Adapun di APBD 2024 muncul mata anggaran sekitar Rp2 triliun.
"Kita tidak menerima informasinya secara langsung, tapi memang pernah disampaikan di awal dari total nilai investasi sekitar Rp4,4 triliun akan di-splitting dalam beberapa tahun," kata Ismail kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/5).
Baca juga : Dari Kritikus Kini jadi Komsaris LRT Jakarta, Azas Tigor : Bukan Karena Saya Berisik
Ismail menuturkan, ada sisi positif dari anggaran fantastis tersebut. Politikus PKS tersebut menilai, hal itu merupakan bentuk dukungan Pemprov DKI terhadap pembangunan transportasi publik sepanjang 6,4 kilometer (km) yang berfungsi mengatasi masalah kemacetan di Ibu Kota.
"Kalau dilihat dari sisi positifnya ini sebagai bukti dukungan penuh ya untuk memprioritaskan LRT Velodrome-Manggarai ini bisa terwujud dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi dari sisi penganggaran, harus ada pembahasan khusus ya," tutur Ismail.
Di sisi lain, dengan besarnya anggaran yang dibutuhkan, dia berpendapat agar dananya tidak keseluruhan berasal dari APBD.
"Dibutuhkannya anggaran tersebut itu kan tidak serta merta harus 100 persen dari PMD (penyertaan modal daerah). Kita juga akan mewacanakan financial blending jadi pendanaan campuran gitu, ini kan sesuatu yang bisa dikaji juga sehingga tidak menjadi beban APBD juga," jelas Ismail. (Z-5)
Dengan ketersediaan dana tersebut, seharusnya dampak banjir dapat diminimalisasi melalui persiapan yang lebih matang.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan anggaran Rp100 miliar yang digelontorkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan hanya untuk pembongkaran tiang monorel Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membongkar tiang-tiang monorel Jakarta milik PT Adhi Karya yang mangkrak di kawasan Kuningan, tepatnya di Jalan Rasuna Said sisi timur.
Pemprov DKI melakukan mitigasi untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem, mulai dari pemantauan intensif BMKG hingga kesiapan infrastruktur pengendali banjir
Selain DBD, Rano juga menyoroti masih tingginya kasus tuberkulosis (TBC) di Jakarta. DKI Jakarta masih berada di peringkat delapan nasional untuk kasus TBC.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
Kongres AS menyetujui RUU pendanaan sementara untuk mengakhiri penutupan pemerintahan selama 43 hari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved