Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
POLDA Metro Jaya mengungkap bahwa hingga saat ini belum menemukan formula untuk mengatasi kemacetan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Hal itu disampaikan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dalam acara Rilis Akhir Tahun pada Kamis (28/12).
"Berkaitan dengan Kamseltibcar Lantas (keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas) memang sehari-harinya kami belum bisa menekan kemacetan ini. Berbagai diskusi antara kami dan Pemda belum menemukan formula yang tepat bagaimana mengatasi kemacetan," kata Karyoto.
Karyoto mengatakan, untuk membuat kebijakan dalam mengurai kemacetan di Jakarta dan sekitarnya sangat rumit. Ia mencontohkan soal aturan ganjil genap yang banyak diprotes oleh masyarakat jika aturan tersebut berlaku pada semua kendaraan dan sepanjang hari.
Baca juga: Ini Alasan Masyarakat Rela Bermacet Ria saat Liburan
"Kalau genap dan ganjil diberlakukan pada semua jenis kendaraan pasti masyarakat akan protes, apalagi di seluruh jam waktu. Apalagi hari ini genap, besok ganjil, nanti masyarakat akan meminta pajak separuh. Karena kalau saya punya mobil genap pasti saya akan keluar hanya di genap saja," ujarnya.
Selain itu, Karyoto mengatakan, pihaknya juga pernah melakukan rekayasa lalu lintas di beberapa titik kemacetan. Namun, hal itu berujung salah paham di masyarakat.
Baca juga: Pemprov DKI Kebut Pembangunan Angkutan Massal untuk Atasi Kemacetan
"Upaya-upaya kami turunkan anggota di jam rawan kami berupaya untuk sedikit memperlancar, seperti di Tendean, Mampang, saya tidak tahu kenapa ada masyarakat yang salah paham. Kita ingin rekayasa di jam-jam tertentu dan dipermanenkan. Tapi, masyarakat menutup jalan alternatif sehingga macet luar biasa," jelasnya. (Z-6)
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Menkeu menyebut pentingnya reformasi di bidang pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Center of Economic And Law Studies (Celios) baru-baru ini menerbitkan kajian berjudul Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang.
Bupati mengakui masih banyak kekurangan dalam memimpin daerah dan berjanji akan terus belajar serta mendengarkan aspirasi warga.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
SEJUMLAH manfaat dan keunggulan dari moda transportasi kereta api salah satunya mampu mengurai kemacetan.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), saat ini tengah menyiapkan sejumlah strategi berbasis teknologi dan tata kelola waktu untuk mengurai kemacetan.
Seluruh alat berat dan kendaraan yang terjebak kemacetan sudah bisa terangkut semuanya pada Sabtu (19/7) dan prosesnya bisa cepat dilancarkan.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) untuk mengatasi kemacetan ibu kota dengan berbasis tekonologi artificial intelligent.
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved