Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Fraksi Partai NasDem Ahmad Lukman Jupiter meminta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk fokus pada pengendalian kesenjangan sosial selama satu tahun ke depan. Hal ini disampaikannya merespons diperpanjangnya jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta selama 1 tahun ke depan mulai hari ini.
"Kesenjangan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan angka pengangguran. Kami melihat belum ada langkah atau keputusan yang berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan warga," ujar Jupiter saat dihubungi Media Indonesia, Senin (16/10).
Ia juga menyoroti masalah ketersediaan air bersih di Jakarta yang sulit didapat oleh warga di beberapa kawasan terutama di musim kemarau yang lebih panjang saat ini karena fenomena alam El Nino.
Baca juga: Heru Diminta Selesaikan Masalah Sampah dan Transportasi
Selain itu, ia juga menyoroti antrean program subsidi pangan yang dialami warga penerima bantuan pangan. Pasalnya, masyarakat harus mengantre sejak subuh untuk mendapatkan paket sembako dengan harga terjangkau dari Pemprov DKI. Kejadian seperti ini pun disebut Jupiter baru terjadi di era kepemimpinan Heru Budi.
“Antrean pengambilan pangan subsidi itu sangat tidak manusiawi,” tuturnya.
Baca juga: Heru Budi Masih Jabat Pj Gubernur DKI Hingga 2024
Hal terakhir yang disorot Jupiter ialah soal warga Kampung Bayam yang hingga saat ini belum bisa menempati Kampung Susun Bayam (KSB) yang sudah selesai di bangun di era Gubernur Anies Baswedan. Alih-alih menempati KSB, warga eks Kampung Bayam yang kena gusuran proyek Jakarta International Stadium (JIS) justru dipindah ke Rusun Nagrak yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka semula.
"Komunikasi publik nya juga kurang baik, dan tidak memiliki gagasan yang konkrit," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kembali menjabat sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta hingga Oktober 2024 mendatang. Masa jabatan Heru sebagai Pj Gubernur DKI telah diperpanjang oleh Kementerian Dalam Negeri.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi memberikan surat keputusan perpanjangan jabatan tersebut hari ini kepada Heru Budi. Acara penyerahan SK tersebut berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat.
"Iya (terima SK). Biasanya satu tahun kan," kata Heru di Kemendagri, Senin (16/10).
(Z-9)
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Yuke mengatakan bahwa musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari ini dan menyebabkan korban meninggal dunia harus menjadi pelajaran yang berharga.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyatakan tindakan Satpol PP terhadap PKL dan parkir liar di Blok M sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum, namun harus adil.
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved