Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Fraksi Partai NasDem Ahmad Lukman Jupiter meminta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk fokus pada pengendalian kesenjangan sosial selama satu tahun ke depan. Hal ini disampaikannya merespons diperpanjangnya jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta selama 1 tahun ke depan mulai hari ini.
"Kesenjangan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan angka pengangguran. Kami melihat belum ada langkah atau keputusan yang berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan warga," ujar Jupiter saat dihubungi Media Indonesia, Senin (16/10).
Ia juga menyoroti masalah ketersediaan air bersih di Jakarta yang sulit didapat oleh warga di beberapa kawasan terutama di musim kemarau yang lebih panjang saat ini karena fenomena alam El Nino.
Baca juga: Heru Diminta Selesaikan Masalah Sampah dan Transportasi
Selain itu, ia juga menyoroti antrean program subsidi pangan yang dialami warga penerima bantuan pangan. Pasalnya, masyarakat harus mengantre sejak subuh untuk mendapatkan paket sembako dengan harga terjangkau dari Pemprov DKI. Kejadian seperti ini pun disebut Jupiter baru terjadi di era kepemimpinan Heru Budi.
“Antrean pengambilan pangan subsidi itu sangat tidak manusiawi,” tuturnya.
Baca juga: Heru Budi Masih Jabat Pj Gubernur DKI Hingga 2024
Hal terakhir yang disorot Jupiter ialah soal warga Kampung Bayam yang hingga saat ini belum bisa menempati Kampung Susun Bayam (KSB) yang sudah selesai di bangun di era Gubernur Anies Baswedan. Alih-alih menempati KSB, warga eks Kampung Bayam yang kena gusuran proyek Jakarta International Stadium (JIS) justru dipindah ke Rusun Nagrak yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka semula.
"Komunikasi publik nya juga kurang baik, dan tidak memiliki gagasan yang konkrit," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kembali menjabat sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta hingga Oktober 2024 mendatang. Masa jabatan Heru sebagai Pj Gubernur DKI telah diperpanjang oleh Kementerian Dalam Negeri.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi memberikan surat keputusan perpanjangan jabatan tersebut hari ini kepada Heru Budi. Acara penyerahan SK tersebut berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat.
"Iya (terima SK). Biasanya satu tahun kan," kata Heru di Kemendagri, Senin (16/10).
(Z-9)
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
Anggota DPRD DKI Kevin Wu mendesak percepatan investigasi kebakaran di Teluk Gong yang menewaskan 5 orang.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk disahkan menjadi perda.
ANGGOTA Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Pansus Raperda KTR) DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, mengusulkan agar pengesahan Raperda KTR ditunda.
ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menilai, banjir rob kawasan pesisir Jakarta merupakan peringatan serius. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta mempercepat penanganan.
BELAJAR dari peristiwa kebakaran Terra Drone, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis, meminta agar pengawasan keamanan gedung dan bangunan di Jakarta diperketat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved