Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
ANGGOTA Fraksi Partai NasDem Ahmad Lukman Jupiter meminta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk fokus pada pengendalian kesenjangan sosial selama satu tahun ke depan. Hal ini disampaikannya merespons diperpanjangnya jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta selama 1 tahun ke depan mulai hari ini.
"Kesenjangan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan angka pengangguran. Kami melihat belum ada langkah atau keputusan yang berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan warga," ujar Jupiter saat dihubungi Media Indonesia, Senin (16/10).
Ia juga menyoroti masalah ketersediaan air bersih di Jakarta yang sulit didapat oleh warga di beberapa kawasan terutama di musim kemarau yang lebih panjang saat ini karena fenomena alam El Nino.
Baca juga: Heru Diminta Selesaikan Masalah Sampah dan Transportasi
Selain itu, ia juga menyoroti antrean program subsidi pangan yang dialami warga penerima bantuan pangan. Pasalnya, masyarakat harus mengantre sejak subuh untuk mendapatkan paket sembako dengan harga terjangkau dari Pemprov DKI. Kejadian seperti ini pun disebut Jupiter baru terjadi di era kepemimpinan Heru Budi.
“Antrean pengambilan pangan subsidi itu sangat tidak manusiawi,” tuturnya.
Baca juga: Heru Budi Masih Jabat Pj Gubernur DKI Hingga 2024
Hal terakhir yang disorot Jupiter ialah soal warga Kampung Bayam yang hingga saat ini belum bisa menempati Kampung Susun Bayam (KSB) yang sudah selesai di bangun di era Gubernur Anies Baswedan. Alih-alih menempati KSB, warga eks Kampung Bayam yang kena gusuran proyek Jakarta International Stadium (JIS) justru dipindah ke Rusun Nagrak yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka semula.
"Komunikasi publik nya juga kurang baik, dan tidak memiliki gagasan yang konkrit," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kembali menjabat sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta hingga Oktober 2024 mendatang. Masa jabatan Heru sebagai Pj Gubernur DKI telah diperpanjang oleh Kementerian Dalam Negeri.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi memberikan surat keputusan perpanjangan jabatan tersebut hari ini kepada Heru Budi. Acara penyerahan SK tersebut berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat.
"Iya (terima SK). Biasanya satu tahun kan," kata Heru di Kemendagri, Senin (16/10).
(Z-9)
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Presiden Prabowo Subianto bisa fokus pada program strategis nasional yang dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat.
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menegaskan, penanganan stunting harus maksimal. Bila tidak, berdampak pada masa depan sumber daya manusia (SDM).
PT Colliers International Indonesia selaku pengelola sementara apartemen Gardenia Boulevard dilarang ikut cawe-cawe dalam proses pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).
Seorang remaja berusia 15 tahun dieksploitasi menjadi pemandu karaoke (LC) di sebuah bar di Jakarta Barat. Korban juga dipaksa melayani para pria hidung belang hingga hamil.
Rencana layanan psikologi di seluruh puskesmas pada 2025 sebagai langkah positif dan progresif.
MENYAMBUT HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia, DPRD DKI Jakarta menggelar jalan sehat dan kopi pagi pada, Minggu (10/8).
Perumda PAL Jaya bersinergi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) terkait pemanfaatan aset milik Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola limbah B3.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved