Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Fraksi Partai NasDem Ahmad Lukman Jupiter meminta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk fokus pada pengendalian kesenjangan sosial selama satu tahun ke depan. Hal ini disampaikannya merespons diperpanjangnya jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta selama 1 tahun ke depan mulai hari ini.
"Kesenjangan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan angka pengangguran. Kami melihat belum ada langkah atau keputusan yang berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan warga," ujar Jupiter saat dihubungi Media Indonesia, Senin (16/10).
Ia juga menyoroti masalah ketersediaan air bersih di Jakarta yang sulit didapat oleh warga di beberapa kawasan terutama di musim kemarau yang lebih panjang saat ini karena fenomena alam El Nino.
Baca juga: Heru Diminta Selesaikan Masalah Sampah dan Transportasi
Selain itu, ia juga menyoroti antrean program subsidi pangan yang dialami warga penerima bantuan pangan. Pasalnya, masyarakat harus mengantre sejak subuh untuk mendapatkan paket sembako dengan harga terjangkau dari Pemprov DKI. Kejadian seperti ini pun disebut Jupiter baru terjadi di era kepemimpinan Heru Budi.
“Antrean pengambilan pangan subsidi itu sangat tidak manusiawi,” tuturnya.
Baca juga: Heru Budi Masih Jabat Pj Gubernur DKI Hingga 2024
Hal terakhir yang disorot Jupiter ialah soal warga Kampung Bayam yang hingga saat ini belum bisa menempati Kampung Susun Bayam (KSB) yang sudah selesai di bangun di era Gubernur Anies Baswedan. Alih-alih menempati KSB, warga eks Kampung Bayam yang kena gusuran proyek Jakarta International Stadium (JIS) justru dipindah ke Rusun Nagrak yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka semula.
"Komunikasi publik nya juga kurang baik, dan tidak memiliki gagasan yang konkrit," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kembali menjabat sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta hingga Oktober 2024 mendatang. Masa jabatan Heru sebagai Pj Gubernur DKI telah diperpanjang oleh Kementerian Dalam Negeri.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi memberikan surat keputusan perpanjangan jabatan tersebut hari ini kepada Heru Budi. Acara penyerahan SK tersebut berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat.
"Iya (terima SK). Biasanya satu tahun kan," kata Heru di Kemendagri, Senin (16/10).
(Z-9)
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Posisi Indonesia dalam BOP seharusnya tidak sekadar administratif, melainkan menjadi instrumen penekan bagi pihak-pihak yang mencederai kesepakatan damai.
Ketiadaan kursi legislatif berdampak pada minimnya sumber daya politik dan operasional partai, termasuk tidak adanya kantor untuk menjalankan aktivitas organisasi.
Regulasi ini nantinya tidak hanya menjamin kuantitas pangan, tetapi juga kualitas nutrisi yang diterima masyarakat.
Benny mengamini bahwa genangan air kerap mengendap di sepanjang jalan layang karena penyumbatan saluran pembuangan air.
PERSOALAN bau dari fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Jakarta Utara masih menjadi perhatian masyarakat.
KETUA Komisi D sekaligus Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyampaikan duka mendalam atas kejadian meninggal seorang pengemudi usai terjebak macet akibat banjir Jakarta.
Anggota DPRD DKI Kevin Wu mendesak percepatan investigasi kebakaran di Teluk Gong yang menewaskan 5 orang.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved