Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
ANGGOTA Fraksi Partai NasDem Ahmad Lukman Jupiter meminta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk fokus pada pengendalian kesenjangan sosial selama satu tahun ke depan. Hal ini disampaikannya merespons diperpanjangnya jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta selama 1 tahun ke depan mulai hari ini.
"Kesenjangan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan angka pengangguran. Kami melihat belum ada langkah atau keputusan yang berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan warga," ujar Jupiter saat dihubungi Media Indonesia, Senin (16/10).
Ia juga menyoroti masalah ketersediaan air bersih di Jakarta yang sulit didapat oleh warga di beberapa kawasan terutama di musim kemarau yang lebih panjang saat ini karena fenomena alam El Nino.
Baca juga: Heru Diminta Selesaikan Masalah Sampah dan Transportasi
Selain itu, ia juga menyoroti antrean program subsidi pangan yang dialami warga penerima bantuan pangan. Pasalnya, masyarakat harus mengantre sejak subuh untuk mendapatkan paket sembako dengan harga terjangkau dari Pemprov DKI. Kejadian seperti ini pun disebut Jupiter baru terjadi di era kepemimpinan Heru Budi.
“Antrean pengambilan pangan subsidi itu sangat tidak manusiawi,” tuturnya.
Baca juga: Heru Budi Masih Jabat Pj Gubernur DKI Hingga 2024
Hal terakhir yang disorot Jupiter ialah soal warga Kampung Bayam yang hingga saat ini belum bisa menempati Kampung Susun Bayam (KSB) yang sudah selesai di bangun di era Gubernur Anies Baswedan. Alih-alih menempati KSB, warga eks Kampung Bayam yang kena gusuran proyek Jakarta International Stadium (JIS) justru dipindah ke Rusun Nagrak yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka semula.
"Komunikasi publik nya juga kurang baik, dan tidak memiliki gagasan yang konkrit," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kembali menjabat sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta hingga Oktober 2024 mendatang. Masa jabatan Heru sebagai Pj Gubernur DKI telah diperpanjang oleh Kementerian Dalam Negeri.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi memberikan surat keputusan perpanjangan jabatan tersebut hari ini kepada Heru Budi. Acara penyerahan SK tersebut berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat.
"Iya (terima SK). Biasanya satu tahun kan," kata Heru di Kemendagri, Senin (16/10).
(Z-9)
DUTA Besar Turki untuk Indonesia Talip Kucukcan dan Anggota Parlemen Majelis Agung Turki Serkan Bayram menyambangi NasDem Tower, DPP Partai NasDem, Jakarta, pada Jumat, (13/6).
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia mengungkapkan duduk perkara dicabutnya empat perusahaan tambang di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Program revitalisasi tahun ini menargetkan 10.440 satuan pendidikan, meliputi jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, SKB/PKBM, dan SLB di seluruh Indonesia.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo untuk bergabung menjadi kader
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Randi Zulmariadi di Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah/2025 menyalurkan daging kurban untuk masyarakat di daerah pemilihannya, Kepri.
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Rano mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai KTR bersama beberapa kota lain di Provinsi Aceh dan Papua.
Usman meminta penahanan mereka ditangguhkan. Sementara mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi, Usman meminta untuk dibebaskan.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, bahkan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved