Heru Diminta Selesaikan Masalah Sampah dan Transportasi

WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra berharap Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dapat menyelesaikan permasalahan Jakarta seperti soal sampah dan transportasi.

Menurut dia, hingga saat ini Jakarta belum menemukan solusi efektif dalam mengatasi masalah sampah dan transportasi. Setiap hari, masyarakat Jakarta dihadapi kemacetan yang membuat warga rentan stres serta tidak efisien dalam bermobilitas.

Hal ini disampaikan Rani saat merespons diperpanjangnya masa jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta hingga 1 tahun ke depan.

"Pengelolaan sampah terutama yang masih 'hot issue', stunting, transportasi publik sebagaimana kita tahu menjadi masalah yang masih belum tuntas," ungkapnya saat dihubungi Media Indonesia, Senin (16/10).

Baca juga: Setiap Hari Terjadi 2 Peristiwa Kebakaran di Depok

Di sisi lain, ia juga mendorong agar Heru dapat menjalin komunikasi yang lebih baik dengan DPRD DKI Jakarta. Dengan komunikasi yang terjalin dengan baik, ia yakin DPRD pun dapat mendukung Heru untuk membereskan masalah Jakarta. Terlebih, waktu dua tahun pun belum bisa dipastikan cukup bagi Heru untuk membenahi Jakarta.

"Bilamana beliau diperpanjang masa jabatannya, kita dukung saja semoga kinerja ke depan semakin baik, lebih erat lagi jalinan komunikasi dengan DPRD, dan bersama-sama bisa menuntaskan permasalahan-permasalahan di DKI secara maksimal lebih baik lagi," pungkasnya.

Baca juga: Pengadaan Bus Listrik di Jakarta Harus Dipercepat

Heru seperti dikethaui kembali menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta hingga Oktober 2024 mendatang. Masa jabatan Heru sebagai Pj Gubernur DKI telah diperpanjang oleh Kementerian Dalam Negeri.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi memberikan surat keputusan perpanjangan jabatan tersebut hari ini kepada Heru Budi. Acara penyerahan SK tersebut berlangsung di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat.

"Iya (terima SK). Biasanya satu tahun kan," kata Heru di Kemendagri, Senin (16/10). (Z-6)