Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KISRUH Pendaftaran Peserta Didik Baru ( PPDB) di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel) berlanjut. Ratusan guru dan kepala sekolah yang tergabung Perkumpulan Kepala Sekolah Swasta (PKSS) SMP Swasta menggeruduk ke kantor Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangsel, kemarin.
Sebelumnya, mereka berkumpul di SMP PGRI Serpong dan berjalan kaki dengan tertib sekitar satu kilometer menuju gedung DPRD.
Puluhan spanduk dan poster terpampang menyuarakan protes atas kisruh dan ketidadilan pelaksanaan PPDB tahun ini yang merugikan pihak sekolah swasta di Tangsel.Mereka menjerit karena puluhan SMP Swasta kekurangan murid sementara SMP Negeri banyak kelebihan murid.
Baca juga: Pengamat: Sistem PPDB Memang Harus Dihapus dan Dievaluasi Total
" Aksi demo PKSS SMP tingkat Kota Tangsel ini dengan, peserta 300 orang
tuntutannya adalah perbaikan terhadap pelaksanaan PPDB di Tangsel.
Baca juga: Jokowi Konfirmasi Sedang Pertimbangkan Hapuskan PPDB
PKSS melihat sekian tahun ini pelaksanaan PPDB tidak ada perubahan yang mengarah lebih baik karena ada intervensi-intervensi dari oknum politik," kata Ketua PKSS SMP Tangsel Eko Pranoto menjawab Media Indonesia usai aksi demo tersebut.
Ia menegaskan tuntutan PKSS jauhkan itu semua dari intervensi karena sangat menggerus sekolah swasta, yang berakibat banyak SMP Swasta tidak mendapatkan murid.
" Sebaliknya SMP negeri banyak sekali murid berlebih tidak sesuai Permendikbud Nomor 17 tahun 2017, bahwa perkelas harusnya 32 -36 murid namun yang terjadi di SMP Negeri saat ini jumlahnya 45 bahkan ada yang 54 murid, " ungkap Eko.
PKSS berharap intervensi politik itu jangan sampai terjadi lagi tahun ini. "Paara oknum penitip siswa di SMP negeri ini mengakui, bahwa mereka melakukan penitipan dan mereka melakukan kesalahan besar," tandasnya.
Eko melanjutkan PKSS berharap Kemendikbiudristek melalui manajemen Dapodiknya konsisten menjalankan aturannya, bahwa di Dapodik aturannya, perkelas harusnya 32 maksimal 36. Tapi faktanya di Kota Tangsel ini 50 artinya Kemendikbudristek yang mengatur tentang jumlah kelas, jumlah siswa di dalam kelas yang kemudian terdata di Dapodik itu tidak dilaksanakan dengan semestinya oleh pihak Kementerian.
Ditanya maksud intervensi politik, dia menjelaskan tidak mau menjudgement namun rumor beredar adanya kalangan pihak tertentu sepert terjadi di Depok dugaan banyaknya siswa titipan dari oknum di DPRD .
" kita mau melacak dan transparan bahwa itu terjadi titip menitip, terkait dengan transaksional memang rumor banyak bicara seperti itu. Walau buktinya sulit dibuktikan. Titip menitip memang setiap tahun terjadi, kita masih bisa tolerir sepanjang dalam batas kewajaran, " tukasnya.
Tetapi , lanjut dia,jika titipan dan internvensi sudah mengarah jumlahnya sangat besar, PKSS tidak.mentolerir, " tandas Eko yang juga Kepsek SMP Falatehan Tangsel.
Eko mengutarakan pada aksi demo , ia dan perwakilan PKSS diterima Ketua Komisi II DPRD Tangsel , Rahmat.
" Kita curhat, juga PKSS meminta mereka transparan, bahwa mereka juga melakukan titip menitip siswa , kalau kita katakan sebagai oknum dan mereka melakukan kesalahan, itu tuntutan kami kepada Komisi II, mereka harapan kita mereka mengakui dan mereka meminta maaf dan tidak mengulangi lagi dan tahun depan PPDB bisa lebih baik lagi, " pungkas Eko seraya menambahkan sistem zonasi sudah baik namun mesti ada perbaikan dan pengawasan.
Seorang guru dan kepsek SMP Swasta yang tidak mau disebutkan jatidirinya mengungkapkan akibat titip menitip ada sejumlah murid keluar dari sekolahnya pindah ke SMP Negeri di Tangsel. Diduga orang tua siswa secara transaksional mengeluarkan sejumlah uang pada oknum tertentu yang menjaminkan anaknya bisa pindah ke SMP Negeri.
Dari berbagai sumber terungkap dugaan jual beli kursi koso pada pihak tertentu dapat dititipkan siswa untuk masuk SMP Negeri dengan uang jasa Rp 5 juta ke SMA/;SMK Negeri antara Rp 8 juta hingga Rp 12 juta per kursi.
Di sisi lain jumlah rombongan belajar ( rombel ) SMP Negeri juga bertambah yang semestinya 7-8 rombel ada yang menjadi 10-11 rombel ,dugaan penambahan rombel ini di istilahkan " kelas siluman."
Peresmian ini menjadi simbol semangat kolaborasi seni dan UMKM di wilayah Tangsel.
Pemkot Tangsel juga terus melakukan sosialisasi tata cara pemotongan hewan kurban kepada masyarakat.
POLISI menangkap 17 orang yang diduga terlibat dalam pendudukan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangsel
Peralihan Hak Elektronik merupakan wujud komitmen Kantah Tangsel dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan responsif bagi masyarakat Kota Tangsel.
Pelepasan berlangsung khidmat di halaman Islamic Center Baiturrahmi Kota Tangsel.
Benyamin menegaskan komitmen pemerintah kota menjadikan pendidikan sebagai alat pemerataan bagi seluruh anak, tak terkecuali mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved