Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPC PDI Perjuangan Jakarta Pusat melaporkan aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang membakar bendera PDIP.
"Telah melakukan pembakaran bendera PDIP di Cikini Raya. Itulah yang menjadi latar belakang kita melaporkan membuat laporan di Polda Metro Jaya," kata Juru Bicara Badan BBHAR DPC PDI Perjuangan Jakarta Pusat, Triwiyono Susilo, Senin (7/8).
Laporan tersebut pun teregister dengan nomor laporan LP/B/4597/VIII/2023/SPKT POLDA METRO JAYA dengan terlapor oknum HMI yang melakukan aksi pembakaran bendera tersebut.
Baca juga: Mabes Polri Sebut Harun Masiku di Indonesia, KPK: Informasi Penting
"Kalau misal kita melihat di medsos yang beredar itu mereka mengatasnamakan kader HMI. Dan tentunya kita sangat sayangkan ini, kita ketahui hmi adalah kader intelektual, insan akademis yang seharusnya mengedepankan moral dan etika tidak membakar bendera seperti ini," jelasnya.
Aksi pembakaran bendera itu, dijelaskan Triwiyono, mencederai PDIP. Ia mengatakan bahwa bendera tersebut suatu simbol yang sangat dihormati.
Baca juga: Harun Masiku Ada di Indonesia, ICW: Bukti Bobroknya KPK
"Alasan pelaporan kan jelas bendera partai itu kan yang sangat kita hormati. Ini kan bukan hanya terkhusus pada bendera PDIP tapi pada seluruh bendera parpol lain. Kalau misal ini dibiarkan kan bisa memicu kericuhan nanti saling bakar saling bakar," sebutnya.
"Kalau instruksi kita dari DPD saja, tali untuk koordinasinya sampai DPD, Jakarta Pusat untuk sampai di atas (pimpinan partai) saya belum mengetahui," tambahnya.
Dalam pelaporan itu, adapun barang bukti yang turut disertakan berupa foto dan video beredar terkait aksi pembakaran bendera.
"Untuk saat ini kami sudah ada komunikasi, tapi secara via telpon dan tetap ke depan kita akan komunikasi. Responsnya baik kita akan musyawarahkan," pungkasnya. (Z-7)
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved